batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam kembali menggelar lelang jabatan direktur untuk ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah.
Kabag Humas dan Protokol Pemko Batam, Yudi Admaji mengatakan open biding ini dilakukan guna memenuhi jabatan direktur pasca ditinggal direktur RSUD Embung Fatimah yang lama yakni dr. Gunawan Agustus lalu yang mengundurkan diri.
“Melihat kebutuhan yang cukup mendesak, karena ini berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat, jadi Pak wali ingin rumah sakit segera miliki direktur,” kata Yudi, Sabtu (11/11).
Ia menjelaskan saat ini rumah sakit masih dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi sebagai pelaksana tugas (Plt). Menurutnya kedua instansi ini memiliki beban kerja yang cukup berat makanya keputusan untuk open biding segera dilaksanakan.
Pendaftaran untuk open biding ini dibuka 10-25 November mendatang. Lelang jabatan ini terbuka untuk ASN yang berada dilingkungan Pemko Batam maupun dari luar. Untuk persyaratan peserta menulis surat lamran yang ditulis tangan, menyerahkan fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan eselon II dan atau III yang dimiliki, surat kenaikan pangkat terakhir dan beberapa syarat lainnya.
“Sifatnya terbuka untuk umum, jadi yang merasa memenuhi persyaratan silahkan mendaftar,” ujarnya.
Untuk tahapan seleksi nanti, peserta bisa mulai menyerahkan berkas hingga tanggal 25 November mendatang, serta mengikuti serangkaian tes seperti assesment, makalah, presentasi dan wawancara, pengumuman hingga persiapan pelantikan 14-15 Desember mendatang.
“Jadi awal tahun RSUD sudah memiliki direktur baru,” sebutnya.
Pelaksana tugas (Plt) RSUD Embung Fatimah, Didi Kusmarjadi mengatakan pembukaan lelang jabatan ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan pelayan di RSUD.
Selama menjabat Plt, banyak hal yang ditemukan dan memerlukan perbaikan agar RSUD lebih baik ke depannya. Terlepas dari permasalahan yang masih dihadapi RSUD, dia berharap direktur yang baru nanti bisa membawa dampak yang positif bagi kemajuan rumah sakit.
“Sesuai dengan arahan dan keinginan pimpinan RSUD harus berubah, baik manajemen maupun pelayan,” kata Didi.
Sebelumnya, RSUD sempat mengalami beberapa permasalahan diantaranya temuan BPK Provinsi Kepri mengenai aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawablkan yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu juga terdapat aksi mogok dokter sehingga berdampak terhadap pelayanan di RSUD Embung Fatimah. (cr17)