batampos.co.id – Kepala BP Batam, Lukita Dinarsya Tuwo, mengakui Rempang-Galang adalah kawasan yang paling potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) selain beberapa zona di Kota Batam. Karenanya, BP Batam akan memperjuangkan agara Rempang-Galang dijadikan KEK.
Tahap pertama, mencabut status quo Rempang-Galang. Kemudian mengajukan ke kementerian terkait agar status hutan buru juga dicabut atau dikonversi menjadi area peruntukan lain, sehingga bisa dikelola. Kalaupun beberapa luasan hutan buru dipertahankan, juga cukup baik, sehingga Rempang-Galang bisa dikembangkan menjadi KEK dengan tetap memperhatian keasrian lingkungannya.
“Kerena urusannya lintas kementerian, nanti akan kami dudukkan lagi,” ujar Lukita di kantornya, Kamis (9/11) pekan lalu.
Rempang-Galang memang jadi primadona. Pulau berjarak 2,5 kilometer di sebelah tenggara Pulau Batam itu memiliki luas 165,83 kilo meter persegi atau 27 persen luas Singapura. Sedangkan Galang terletak di sebelah tenggara Pulau Rempang dengan luas sekitar 80 kilometer persegi atau 13 persen luas Singapura.
Lukita mengatakan, untuk mengembangkan Rempang-Galang menjadi KEK secara keseluruhan, memang tidak murah. Butuh biaya besar untuk membangun infrastruktur. Sementara mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat bakal tak semudah membalikkan telapak tangan.
Namun berkaca dengan pengembangan KEK Lhokseumawe di Aceh Utara yang melibatkan berbagai pihak (konsorsium), antara lain pemerintah provinsi, Pemkab Lhokseumawe, dan sejumlah BUMN, maka Rempang-Galang juga dikembangkan dengan pola yang sama. Bahkan bisa lebih luas lagi dengan melibatkan swasta.
“Jadi bisa melibatkan BP Batam, Pemko Batam, Pemprov Kepri, BUMN, dan swasta,” ujar Lukita.
Bahkan, tak menutup kemungkinan pengembangannya melibatkan grup swasta besar. Apalagi Rempang-Galang tak hanya diminati pengusaha lokal, tapi juga perusahaan asing.
Catatan Batam Pos, sedikitnya ada 68 perusahaan asing dan nasional yang berminat menanam modal miliaran dolar Amerika di kawasan itu. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di berbagai bidang. Ada sektor migas, agroindustri, perikanan, dan pariwisata.
Sejumlah perusahaan yang pernah hendak berinvestasi di sana antara lain PT Tanjung Jelita dari Malaysia yang bergerak di bidang transmisi gas. Perusahaan ini hendak menanam modal 873 juta dolar Amerika. Kemudian ada Global Utility Development dari Jepang. Lalu Al Ain Industries dari Arab Saudi yang bergerak di bidang penyulingan minyak. Al Ain siap menggelontorkan 1 miliar dolar Amerika. Ada juga Aquabis dari Australia siap dengan uang 15 juta dolar Amerika untuk usaha ikan tenggiri.
Tak hanya itu, dari dalam negeri ada PT Bukaka Barelang Energy Indonesia yang berniat investasi 500 juta dolar Amerika. Lalu ada Batam Marikulture Estate berniat investasi Rp 300 miliar. Kemudian ada PT Batam Livestock Center Konsorsium dengan Rp 150 miliar siap membangun peternakan kambing dan lainnya.
Paling fenomenal adalah rencana PT Makmur Elok Graha (MEG), Grup Artha Graha, yang ingin membuat kawasan wisata eksklusif dengan modal 15 miliar dolar Amerika. Rencana investasi itu selain melibatkan duit miliaran dolar, juga melibatkan Tomy Winata, pengusaha terkenal di Tanah Air. Bahkan saat itu, Pemko Batam dan pihak Tomy sudah pernah meneken nota kesepahaman (MoU) pada 26 Agustus 2004.
Dari maket pengembangan yang ditunjukkan tim Tomy saat itu, Rempang-Galang akan disulap menjadi kota baru yang modern dengan beragam fasilitas. Ada zona pariwisata terpadu eksklusif, ada zona olahraga, zona industri, zona perkantoran dan perbankan, zona industri kreatif, dan lainnya.
Bahkan, Tomy juga pernah berencana membangun sirkuit F1 dengan lintasan sepanjang tepi laut Rempang-Galang. Namun rencana itu tak terwujud karena status quo Rempang-Galang tak kunjung dicabut.
“Bisa nanti kita libatkan swasta. Apalagi kalau ada grup besar berminat. KEK Rempang-Galang bisa cepat terwujud,” kata Lukita.
PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, memang memasukkan enam pulau yang terhubung jembatan di kawasan itu, yakni Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, dan Pulau Galang Baru masuk kawasan FTZ. Namun hak pengelolaan lahan (HPL) kawasan itu belum ditentukan diberikan kepada siapa karena terkendala status lahan tersebut.
“Mudah-mudahan bisa terealisasi. Kita harus optimis,” kata Lukita. (nur)