batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, Tagor Napitupulu yang juga merupakan Ketua Dewan Pengupahan Kepri mengatakan, pihaknya tengah menggesa pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2018.
“Kita sudah membahas usulan UMK dari Kabupaten/Kota yang sudah masuk. Secara umum tidak terjadi perubahan, karena usulan yang masuk sudah mengacu pada PP No 78 Tahun 2015,” ujar Tagor, kemarin.
Mantan Komandan Satpol PP Kota Batam tersebut menyebutkan, Dewan Pengupahan Kepri sudah menerima usulan UMK dari daerah-daerah sudah diteken Bupati/ Walikota. Diantaranya adalah Anambas, Lingga, Batam, Bintan dan Tanjungpinang. Sedangkan Karimun dan Natuna masih belum diterima.
“Tidak ada pembahasan yang krusial yang dilakukan pada tingkat dewan pengupahan Provinsi Kepri. Khusus untuk Karimun dan Natuna akan kita jadwalkan Kamis (16/11) nanti,” papar Tagor.
Ditanya mengenai nilai pasti usulan UMK dari Kabupaten/Kota yang sudah diterima. Mengenai hal itu, Tagor mengaku lupa nilai pastinya. Meskipun demikian, menurutnya usulan yang diterima tersebut sudah diteken oleh kepala daerah. Masih kata Tagor, pembahasan UMK diharapkan berjalan baik dan suasana yang sejuk.
“Ketika pembahasan sudah rampung ditingkat dewan pengupahan. Hasil tersebut akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dipelajari lagi. Kemudian setelah itu, lewat kebijakannya, Gubernur yang akan memutuskan,” jelas Tagor.
Ditambahkan Tagor, sesuai aturan untuk pengesahan UMK Kabupaten/Kota adalah 40 hari sebelum berakhirnya tahun 2017. Sehingga apabila tidak ada halangan, pengesahan akan dilakukan pada 21 November mendatang. Acuan untuk usulan UMK 2018 adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2018 yang sudah ditetapkan.
“Di tengah situasi dan kondisi ekonomi daerah yang kurang stabil sekarang ini. Apa yang terpenting adalah kita menjaga Kepri tetap aman dan kondusif,” tutup Tagor. (jpg)
Usulan UMK Kabupaten/Kota
Bintan Rp 3.112.618
Batam Rp 3.523.427
Tanjungpinang Rp2.565.187
Lingga Rp 2.590.116
Anambas Rp2932925