batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam dinilai tak transparan mengenai audit 14 sekolah negeri yang terkendala kelanjutan pembangunan. Padahal, audit BPKP atas 14 sekolah itu telah keluar, namun tak pernah diumumkan.
“Audit BPKP itu harus diumumkan, sementara sampai sekarang Pemko hanya diam saat ditanya soal ini,” kata Riki Indrakari, Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, kemarin.
Dijelaskannya, masyarakat pasti ingin tahu secara rinci seperti apa pembangunan sekolah yang sempat mangkrak tersebut. Seberapa persen sisa yang akan ditindaklanjuti hingga status sekolah tersebut.
“Kondisi sekolah harus bisa diumumkan, jangan didiamkan saja. Karena masyarakat pasti bertanya seperti apa sekolah yang mangkrak tersebut,” jelas Riki.
Bahkan menurut Riki pada rencana anggaran dan pendapatan daerah (APBD) Kota Batam 2018, Pemko tidak memasukan anggaran untuk menindaklanjuti 14 sekolah tersebut. Padahal, saat ini sudah hampir masuk ke tahap pengesahan karena reses dewan hampir selesai.
“Anggaran untuk menindaklanjuti ini tak ada, bagaimana mau ditindak lanjuti. Disini saja Pemko sudah tak transparan,” imbuh Riki.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Batam telah menyelesaikan verifkasi 14 sekolah negeri yang terkendala kelanjutan pembangunannya Oktober lalu. Sekolah sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Tata Kota Batam ini tidak bisa dilanjutkan oleh Disdik karena permasalahan dokumen.
Bahkan, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan kelanjutan pembangunan sekolah yang bersifat ringan seperto penambahan RKB akan coba diusulkan di anggaran yang telah ada seperti APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Beberapa sekolah yang kewenangannya berada di bawah Dinas Tata Kota diantaranya, SMPN 53 Batuaji,SMPN di Tanjungsengkuang, SMPN 50 Batam Kota, SMPN Tanjungriau, SMPN Dapur 12, SMPN 54 Mangsang, Seibeduk, SDN 19 villa muka kuning, SDN 20 Kavling Nato, dan SDN 21 Sungailangkai.(she)