batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam diminta segera membicarakan lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan drainase diberikan ke Pemko Batam. Harapan ini seiring rencana Pemko Batam menangani masalah banjir di Batam.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, hingga kini belum ada informasi terbaru dari BP Batam terkait harapan tersebut. Ia mengungkapakn, pembukaan lahan untuk drainase saat ini tak sepenuhnya tanah milik pemerintah.
“Hari ini yang saya buka kan sementara itu, milik orang semua, pemerintah hanya satu hingga dua meter, kita buka sampai ada yang 8 meter, 10 meter hingga 50 meter,” papar Rudi, kemarin.
Menurutnya kewenangan soal lahan bukan pada Pemerintah Daerah (Pemda) namun di BP Batam. Untuk itu, ia berharap BP Batam yang kini dipimpin Lukita Dinarsyah Tuwo dapat merespon cepat keinginan Pemko Batam tersebut. Termasuk lahan yang sudah dialokasikan swasta dan diperlukan untuk pengembangan drainase.
“Kalau kami butuh lima meter, kasih lebih tujuh hingga delapan meter atau lebih,” harap Rudi.
Ia juga menyampaikan keinginannya agar ada satu lokasi penampungan air buangan (banjir) di Batam. Lagi-lagi, rencana ini perlu lahan khusus. Kini yang terjadi air buangan langsung ke laut.
“Ini kalau boleh, nanti airnya kan bisa diolah, ini lagi-lagi di Pak Lukita. Beliau siapkan lahan, kami yang bekerja,” ucapnya.
Ia mengklaim Pemko Batam telah memiliki desain, namun belum bisa disampaikan hingga ada keputusan soal lahan. Secara umu, ia berharap lahan yang diberikan BP Batam kelak sesuai dengan rencana pembangunan oleh Pemko Batam.
“Yang penampungan tadi memang butuh daerah yang rendah. Tapi yang lain disesuiakn, jangan di lembah atau bukit,”pungkasnya. (cr13)