batampos.co.id – Pemasangan alat perlengkapan pajak online atau lebih dikenal dengan tipping box masih minim di kota Batam. Dari 1.500 wajib pajak (wp), baru 64 wp yang memakai sistem pajak online tersebut.
“Belum ada tambahan, masih 64 wp. Kita masih tunggu penambahan 50 alat lagi dari Bank Jawa Barat Banten (BJB),” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, kemarin.
Pemasangan tipping box di sejumlah wajib pajak ini dinilai efektif menyumbang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini juga yang jadi komitemen Pemko Batam untuk menargetkan tipping box di 100 wp.
“Memang target tahun ini 100 wp. Apakah tercapai belum bisa pastikan karena masih nunggu,” ungkap Raja.
Anggota Komisi II DPRD Batam, Dandis Rajagukguk menilai Pemko Batam tidak konsisten menerapkan sistem pajak online bagi pelaku usaha di Batam. Langkah pemerintah ke arah digitalisasi pun ikut dipertanyakan.
“100 wp saja sangat sulit tercapai. Pertanyaannya apakah bisa ribuan wp di Batam bisa memasang tipping box,” tanya politisi PDI perjuangan tersebut.
Sementara itu, anggota komisi II lainnya, Uba Ingan Sigalingging menilai, pemko tidak bisa serta merta mengharapkan tipping box dari pihak bank. Karena bukan kewajiban pihak bank menyediakan alat tersebut.
“Kalau yang kita lihat sekarang hanya mengandalkan kerjasama dengan pihak perbankan,” kata dia.
Seharusnya, lanjut dia, bila pemko konsen meningkatkan sektor pendapatan lewat sistem online, tipping box harus dianggarkan di APBD. Sehingga ketika bank tak mampu menyediakan, pemko sudah punya alat itu.
“Belum pernah dianggarkan, termasuk di 2018 nanti,” terangnya.
Uba mengaku tidak paham dengan apa yang direncanakan pemko. Sebab, dalam menargetkan wajib pajak online tentu harus didukung perlengkapan yang mendung. “Kalau hanya andalkan bank sifatnya harapan,” kata dia.
Berbicara RPJM wali kota yang menargetkan APBD di angka Rp 4 miliar, tentu akan mustahil bisa terwujud.
“APBD penunjangnya PAD. Kalau PAD saja sering tak tercapai bagaimana bisa APBD besar. Harusnya hal-hal seperti ini juga jadi prioritas pemko Batam dalam meningkatkan sektor PAD kita,” jelas Uba. (rng)