batampos.co.id – Pelaksanaan pembangunan proyek strategis untuk penataan wajah Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang mendapatkan penolakan dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri. Ketidaksetujuan tersebut disampaikan lewat pandangan fraksi atas Nota Keuangan Pemprov Kepri, Selasa (21/11) melalui sidang paripurna.
“Terkait proyek multiyears yang menelan anggaran Rp 530 miliar, PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” ujar juru bicara PKS-PPP, Suryani.
Adapun alasan kenapa, pihaknya menolak adalah dengan melihat kondisi keuangan pemerintah provinsi Kepri yang saat ini masih rendah. Proyek Multiyears, dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.
“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyear yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” paparnya.
Pendapat senada juga disampaikan fraksi Golkar, lewat juru bicaranya, Asmin Patros, Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam tidak bergantung seratus persen dari APBD. Menurut Asmin, pihaknya mendukung adanya pembangunan infrastruktur. Pihaknya menyarankan, kegiatan tidak harus menggantungkan dengan keuangan daerah.
“Yang kami khawatirkan dengan mega proyek ini, memangkas kebutuhan dari masyarakat lain. Kami menawarkan agar pembiayaan juga dibantu oleh anggaran dari pusat,” ujar Asmin.
Kinerja tim keuangan Pemprov Kepri juga jadi sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Kepri. Gubernur dituntut untuk melakukan evaluasi tim anggaran karena realisasi penerimaan pemerintah Kepri selalu tidak tercapai. Karena semua rencana yang diajukan Pemprov Kepri harus didukung pembiayaan yang cukup.
“Namun, pada kenyataannya, pendapatan pemerintah provinsi Kepri selalu memprihatinkan khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai dengan harapan,” ujar juru bicara Hanura Yusrizal.
Menurut Yusrizal, rata-rata realisasi pemprov Kepri hanya sekitar enampuluh persen dari target. Maka dari itu, Pemprov Kepri harus segera melakukan evaluasi dan bila perlu dilakukan reshuffle pada kabinetnya.
“Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, kemana empatpuluh persen lainnya. Apa karena OPD tidak tidak tegas, atau memang tidak mampu,” tegas Yusrizal.
Selain ketidakmampuan OPD, Fraksi PDIP melihat penyebab lambatnya kinerja Pemprov Kepri ini disebabkan Gubernur bekerja sendirian. Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna, meminta agar Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadilla untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya. (jpg)