Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat di pelabuhan Batuampar. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Penguatan perdagangan antardaerah memegang kunci penting dalam pembangunan ekonomi nasional pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Apalagi 40 captive market ASEAN berasal dari Indonesia. Karena itu, penguatan pasar dalam negeri mutlak diperlukan.

”Perdagangan dalam negeri ini harus terus didorong dalam pasar global,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Surabaya kemarin (22/11).

Menurut dia, Pemprov Jatim sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat logistik dan konektivitas antardaerah. Salah satunya mendirikan kantor perwakilan dagang (KPD) di 26 provinsi.

Konektivitas antardaerah akan meringankan biaya perdagangan sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah.

”KPD Jatim berperan penting dalam memotong jalur distribusi yang terlalu panjang dari industri di tanah air,” tegas orang nomor satu di Jatim itu.

Peran KPD Jatim tidak hanya temu bisnis, transaksi dagang, serta mendukung value chain komoditas dalam negeri. KPD juga berperan sebagai perpanjangan tangan Pemprov Jatim, menjadi business aggregator sekaligus market intelligent. KPD bisa mempromosikan produk unggulan Jatim, seperti fashion, kerajinan kulit dan produk kulit, perhiasan, alas kaki, kosmetik, logam, serta aksesori.

Peningkatan kinerja perdagangan antardaerah di Jatim pun cukup tajam dari tahun ke tahun. Yakni, 19–21 persen.

”Grafik kenaikannya tidak linier, tetapi kuantum,” ucap Soekarwo.

Data BPS Jatim menunjukkan, tahun lalu kinerja perdagangan Jatim surplus Rp 100,56 triliun. Ekspor antardaerah dan luar negeri membukukan angka Rp 808,69 triliun, sedangkan impor Rp 733,42 triliun. Catatan positif tersebut tak terlepas dari posisi Jatim yang strategis dari segi geografis sehingga logistik dan konektivitas menjadi lebih murah.

Melalui workshop APPSI yang diadakan hingga hari ini (23/11), Soekarwo berharap perdagangan antardaerah bisa dioptimalkan dan diperluas. Workshop tersebut diikuti 11 gubernur dan perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menyatakan, perdagangan antardaerah dari 34 provinsi tersebut sangat berpengaruh pada PDB Indonesia. Untuk meningkatkan perdagangan, presiden RI memberikan tiga mandat kepada Kementerian Perdagangan. Yakni, menjaga ketersediaan, stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting; mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor, dan menjaga neraca perdagangan; serta membangun dan merevitalisasi pasar rakyat. (zul/c6/ran)

Respon Anda?

komentar