batampos.co.id – Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD)
Natuna tahun 2018 masih menyentuh angka Rp 1,020 triliun. Meski penerimaan daerah dari sektor tranfer daerah dari pemerintah pusat mengalami penurunan cukup tinggi.
RAPBD tahun 2018 tersebut, disampaikan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal pada pidato pengantar terhadap RPABD Natuna tahun 2018 dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra, Rabu (22/11).
Dalam penyampaian pengantar tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, tahun 2018 mendatang Komponen Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu bekerja lebih maksimal dengan menyesuaika kebutuhan rill di masyarakat.
“Besarnya APBD tahun 2018 sudah disusun, tapi harus disertai pelaksanaan yang tertib dan disiplin, supaya serapan anggaran berdayaguna dan berhasil guna dalam kepentingan pelayanan publik, dan sasaran dimasa depan.Penyusunan APBD tahun 2018 sudah disinkronikan rencana kerja Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dijabarkan
dalam KUA PPAS,” kata Hamid Rizal.
Dikatakan Hamid, RAPBD Natuna tahun 2018 sebesar Rp 1,020 triliun, namun masih pada asumsi makro APBD sebesar 80 persen, 6,3 persen dari Provinsi dan 7,3 persen dari pendapatan asli daerah. Dengan pendapatan sebesar Rp 820 miliar dan silpa sebesar Rp 192 miliar. pendapatan asli daerah sebesar Rp 61,2 miliar.
“Target pajak dan retribusi tahun 2018 ditargetkan berdasarkan data dan pertumbuhan ekonomi serta realisasi penerimaan,” sebut Hamid.
Tahun 2018 mendatang, penerimaan dana perimbangan sebesar Rp 660,14 miliar, DAU Rp 368 miliar DAK fisik dan non fisik sebear 105, 9 miliar. Serta kegiatan infrastruktur dari dana fisik reguler apirmasi sebesar Rp 67,4 miliar.
“RAPBD Natuna tahun 2018 mendatang masih asumsi makro APBN. Bisa terjadi peruhan, sehingga belanja dana yang akan digunakan sebesar Rp 1,015 triliun, dari asumsi RAPBD sebesar RP 1,020 triliun,” kata Hamid.
Dikatakan Hamid, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 28 persen. Untuk penyediaan sarana dan fasilitas umum. Baik jalan, jembatan, sistem air bersih dan fasilitas keagamaan.
Belanja pendidikan sebesar 20,31 persen. Peruntukkan niaya operasi sekolah, peningkatan mutu pendidikan, sarana pendidikan. Serta belanja kesehatan sebesar 17,04 persen, untuk belanja jasa pelayanan, Puskesmas, penyediaan alat kesehatan RSUD dan pelayanan BLUD.
“Pemerintah Daerah juga menambah penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri sebesar Rp 5 miliar. Terhitung sejak tahun 2016 lalu, penerimaan devitden dari Bank Riau Kepri sudah mencapai Rp 58 miliar,” jelas Hamid.(arn)