batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menegaskan tidak ada muslihat politik anggaran dalam pembahasan APBD 2018. Meskipun menyonsong tahun politik 2019 mendatang. Lewat Sidang paripurna yang digelar DPRD Kepri, Kamis (30/11) APBD Kepri TA 2018 disahkan dengan kemampuan Rp 3,594 triliun.
“Tidak ada politik anggaran dalam penyusunan APBD 2018 ini.
Semua berjalan dengan mekanisme yang ada. Apalagi
pembahasan sudah menggunaan sistem e-Planning,” ujar
Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media usai sidang
paripurna.
Menurut Gubernur, penyusunan dan pembahasan APBD TA 2018 berlangsung siang dan malam. Baik itu ditingkat Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri. Maupun pada waktu
pembahasan lintas komisi yang ada di DPRD Kepri.
Dikatakannya, pengesahan APBD 2018 lebih cepat dari target
yang ditetapkan. “Pada awalnya kita menargetkan APBD Kepri TA 2018 rampung pada pertengahan Desember nanti. Tapi Alhamdulillah hari ini (kemarin,red) sudah tuntas,” paparnya.
Masih kata Gubernur, sambil menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia mengharapkan
seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri
untuk menyiapkan perangkat-perangkat pendukung untuk
pelaksanaan APBD 2018.
“Kerja keras kita bersama setelah ini adalah menyegerakan
proses pelelangan kegiatan. Sehingga penyerapan anggaran
bisa di optimal. Karena APBD turut memberikan kontribusi
bagi perputaran ekonomi masyarakat,” paparnya lagi.
Menurut Gubernur, dari total anggaran sebesar Rp 3.594
triliun tersebut, Banggar-TAPD telah sama-sama sepakat
untuk mengalokasikan sebesar 26 persen anggaran untuk
sektor pendidikan. Bahkan jika dihitung-hitung, mengingat
banyaknya program pendidikan yang harus digesa dan perlunya
memaksimalkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), maka untuk sektor pendidikan akan dimaksimalkan lagi
penganggarannya di APBDP nantinya.
Setelah sektor pendidikan, prioritas lainnya adalah sektor
kesehatan. Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepri bersama
DPRD Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10,5
persen. Selain itu disepakati juga untuk anggaran program
prioritas pembangunan dalam rangka mensukseskan nawacita
nya Presiden, membiayai penataan pantai Gurindam
Tanjungpinang dan beberapa program prioritas yang tertunda
pelaksanaannya di tahun sebelumnya.
“Kita akan optimalkan APBD 2018 ini untuk percepatan
pembangunan infrastruktur didaerah. Peruntukannya tentu
sesuai dengan kemampuan yang ada,” jelas Mantan Bupati
Karimun tersebut.
Sementara itu, Juru bicara badan anggaran (Banggar) Onward Siahaan mengatakan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai program prioritas yang telah disepakati.
Adapun isu strategis pada prioritas pembangunan provinsi
Kepri nanti di terjemahkan dalam 12 isu strategis antara
lain, penurunan kemiskinan, menanggulangi angka
pengangguran yang cukup tinggi, peningkatan kualitas
pembangunan manusia yang belum optimal, meningkatkan
kesetaraan dan keadilan gender yang masih rendah serta
mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.
Selain itu, isu yang diangkat antara lain adalah mengatasi
kesenjangan antar daerah yang cukup tinggi, mengembangkan
wilayah perbatasan yang belum optimal, meningkatkan
kapasitas fiscal, Mengembangkan kemaritiman dan pariwisata
yang belum dikembangkan secara optimal, Meningkatkan
konektivitas antar kabupaten kota,mengoptimalkan
pengembangan kemaritiman dan pariwisata dan mengatasi
kerentanan terhadap kerawanan pangan yang cukup tinggi.
“Keduabelas isu strategis ini, disusun untuk mewujudkan
pembangunan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun Anggaran 2018
yang bertemaPengembangan ekonomi kemartiman berwawasan
lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
didukung infrastruktur yang berkualitas,” ujar Onward.
Adapun perkiraan anggaran kebutuhan belanja daerah yang
telah disusun dan dibahas bersama DPRD antara lain belanja
anggaran tidak langsung Rp1.541.500.483.956. Sedangkan
belanja langsung diplot diangka Rp.2.053.271.258.664
sehingga total belanja daerah Provinsi Kepri
Rp3.594.771.742.621
Untuk pendapatan, Pemprov memprediksi pendapatan sebesar
Rp3.494.771.742.621,00. Pendapatan itu bersumber dari Pajak
Daerah sebesar Rp1.063.247.043.960 , Retribusi Daerah
sebesar Rp73.405.000.000 dan Dividen penyertaan modal pada
Bank Riau Kepri sebesar Rp83.930.000.000. Kekurangan
pembiayaan akan ditutupi dari silpa tahun 2017, yang
diprediksi sebesar Rp 100 miliar.
Pendapatan juga berasal dari Penerimaan Dana Perimbangan
yang ditetapkan sebesar Rp2.264.839.698.660,00. Dana
perimbangan itu didapat dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak sebesar Rp427.801.584.810 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.257.386.100.000 dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp579.652.013.850.
Sedangkan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
ditetapkan sebesar Rp 6,2 miliar sertaRp 5 miliar dan dari
hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp 1,2 miliar untuk
operasional kantor bersama Samsat.
“Sehingga asumsi besaran pendapatan daerah yang telah
disepakati dalam MoU tanggal 20 November 2017 yang lalu,
sebesar Rp3.494.771.742.621,00,” papar Onward.
Terpisah, Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan
Pembangunan (Balitbang) Kepri, Naharuddin mengatakan, ada
beberapa komponen yang diperhatikan dalam penyusunan APBD
Tahun 2018 ini. Karena penyusunan Rancangan APBD Kepri 2018 sudah menggunakan sistem e-Planing.
Diuraikannya, komponen tersebut adalah hasil Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2017. Kemudian adalah inisiatif Gubernur Kepri. Sedangkan yang
ketiga adalah melihat usulan DPRD Kepri.
“Artinya usulan-usulan yang ada dilakukan selektif. Artinya, mana yang prioritas itu yang akan diutamakan. Dalam sistem e-Planning ini, semua rencana kegiatan disetiap bidang sudah tercatum. Bahkan juga sudah terintegritas dengan perangkat lunak yang bisa diakses secara publik,” papar Nahar.(jpg)