batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan tidak akan lagi mengalokasikan lahan untuk pembangunan rumah tapak (landed house). Sisa lahan yang belum teralokasikan seluas 700 hektare akan diprioritaskan untuk industri. Dan jika ada developer yang ingin mengajukan alokasi lahan untuk permukiman, mereka harus membangun perumahan vertikal.

“Tak ada alokasi lahan baru lagi untuk rumah tapak. Lebih mengarah ke vertikal,” kata Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, Kamis (30/11), di Gedung Marketing BP Batam.

Untuk proses alokasi seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyenggaraan Pengalokasian Lahan, BP Batam akan menginformasikannya lewat website resmi mereka dan juga media cetak. Dalam website tersebut, akan memuat informasi mengenai lahan-lahan yang belum dialokasikan berikut persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan lahan.

Hal yang paling menarik dari Perka 27 ini adalah jika ada dua investor atau lebih yang berminat kepada lahan yang sama, maka BP Batam akan meluluskan investor yang menawarkan nilai Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tertinggi dan rencana bisnis yang lebih menarik. Mirip seperti proses lelang online.

Namun Dwi menegaskan proses lelang online alokasi lahan yang dulu pernah digadang-gadang pimpinan sebelumnya masih akan dievaluasi. “Perka ini belum atur lelang. Kalau lelang harus dipilah-pilah dulu,” jelasnya.

Satu lagi peraturan menarik adalah BP Batam membolehkan orang asing untuk mengajukan alokasi lahan baru sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 7 Perka 27.

Menurut Dwi, peraturan yang hampir serupa sudah pernah ada pada tahun 1990, namun sebatas pada ketentuan developer menjual properti pada orang asing.

Pemerintah memang telah mengaturnya lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103/2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. BP kata Dwi akan menyesuaikan dengan PP tersebut.

“Alokasi untuk orang asing tetap mengikuti peraturan kita,” jelasnya.

ilustrasi. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Dengan kata lain, 30 tahun untuk alokasi lahan pertama kali dan 20 tahun untuk perpanjangan. Sedangkan untuk pemohon alokasi lahan baru sebelum terbitnya Perka ini, BP Batam akan evaluasi dan membuat penilaian atas permohonan alokasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan Perka 27 mengatur ketentuan teknis namun bukan berarti langsung mengubah standar operasional prosedur (SOP) kerja di ranah perizinan lahan BP Batam. Untuk saat ini, kata Dwi, BP masih pakai SOP lama. Tapi lambat laun SOP baru akan disusun dimana prosesnya akan lebih cepat.

Percepat Perizinan

Sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Badan Pengusahaan (BP) Batam berniat untuk mempercepat pelayanan perizinan. Sekarang perizinan di BP tengah mengarah ke digitalisasi pelayanan yang mengupayakan perizinan selesai dalam waktu yang singkat.

“Perpres 91 bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Deputi V BP Batam, Bambang Purwanto, Jumat (1/12).

Untuk mendukung hal tersebut, BP Batam telah melaksanakan layanan perizinan secara online dan secara bertahap menuju sistem perizinan terintegrasi secara elektronik. “Salah satunya melalui sistem informasi keluar masuk barang (SIKMB),” jelas Bambang.

Bambang meyakinkan masyarakat bahwa BP Batam akan berkomitmen untuk menerbitkan perizinan secepatnya. Tentu saja dengan standar pelayanan yang memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan.

“Kami juga akan tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pemprov Kepri, Pemko Batam dan BP Batam,” harapnya. (leo)

Respon Anda?

komentar