batampos.co.id – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan, keputusan Banmus DPRD Kepri berpotensi menimbulkan gugatan dimasa yang akan datang, terutama oleh partai pengusung atau gabungan partai pengusung. Karena merasa sudah menjalan ketentuan dengan mengusulkan nama calon.
“Saya melihat ini jadi ada tiga kubu, kubu DPRD Kepri, parpol pengusung, dan Gubernur Kepri sendiri. Kalau sudah sampai ada tiga kubu seperti ini dapat dipastikan proses pemilihan wagub akan alot,” ujar Endri Sanopaka, Selasa (6/12).
Menurutnya, kalaupun dalam paripurna nanti Isdianto ditetapkan sebagai wagub. Kemungkinan akan digugat dan pelantikannya akan tertunda. Sementara dari sisi Gubernur yang menyatakan bahwa Nasdem bertahan dengan pilihan calon yang diusungnya Isdianto dan Rini. Yakni bisa dilihat, adanya keinginan Gubernur untuk berpasangan dengan Rini. Pasalnya jika ingin dengan Isdianto sudah tentu tidak muncul nama Mustafa Widjaya.
“Jadi kalau Kamis ini dipaksakan Isdianto terpilih, kita sudah melihat potensi disharmoni antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya rasa semua pihak harus punya semangat yang sama dalam membangun Kepri ke depan, bukan hanya dihadapkan pada gejolak politik saja. DPRD harus bijak melihat potensi disharmoni, termasuk tokoh tokoh politik Kepri,”
Ditegaskannya, kalau hanya untuk kemudian muncul konflik baru dimasa depan antara Gubernur dan Wakil Gubernurnya, lebih baik dihentikan semua proses pemilihan wagub. Menurutnya, sebenarnya bisa melihat apa yang terjadi selama ini dalam proses pemilihan wagub adalah merupakan kelihaian komunikasi politik dari Gubernur.
“Harusnya semua pihak legowo melepaskan kepentingan, baik DPRD ataupun partai pengusung termasuk tim sukses. Lebih baik kita berikan kebebasan kepada Gubernur menentukan pilihan dan kemudian diakomodir. Termasuk kalau Gubernur ingin sendirian tanpa wakil dapat dilakukan dengan mengajukan judicial review ke MK atas kewajiban memiliki wakil gubernur.
Ditambahkannya, Kepri ini kan bukan hanya milik mereka para elit politik saja, tapi milik semua masyarakat Kepri, jadi jangan korbankan kepentingan publik. Kalau elit tidak mahu mengalah, sebaiknya masyarakat memberikan sanksi sosial kepada semua elit yang berkepentingan, baru nanti pada momentum politik 2019 atau pilgub mendatang dapat diberikan sanksi politik,dan mencatatnya sebagai pengingkaran atas kepentingan publik.
“Kita melihat potensi (Isdianto,red) bergabung ke parpol itu pasti, Karena salah satu posisi tawar memperkuat kedudukan adalah partai politik, dan barangkali sudah ada kesepakatan bahwa kalau yang bersangkutan didukung PDIP di pemilihan nanti maka akan bergabung,” tutup Endri Sanopaka.(jpg)