batampos.co.id – Peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah banyak yang sudah tidak layak pergunakan. Itu karena masa berlaku kalibrasi peralatan medis banyak sudah habis (expired).
Bahkan beberapa diantaranya sudah lewat sampai setahun namun masih dipergunakan. Tidak itu saja perlengkapan medis juga banyak yang belum lengkap sehingga berimbas pada tersendatnya pelayanan medis di rumah sakit bertipe B itu.
Persoalan ini ditemui oleh rombongan komisi IV DPRD Kota Batam yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD tersebut, Selasa (5/12) pagi. Untuk peralatan medis yang bermasalah diantaranya; mesin tensi meter di ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) serta beberapa mesin untuk perawatan pasien di ruangan trauma center, yang mana masa kalibrasi sudah ekspire sejak September 2017 lalu. Begitu juga lima unit mesin cuci darah di Klinik cuci darah (Hemodialisa) yang sudah setahun expired namun masih dipergunakan, serta beberapa peralatan medis lainnya di ruangan PICU dan ICU belum dikalibrasi sama sekali.
“Padahal kalibrasi sangat penting. Ibarat kendaraan kalau tak ganti oli pada tanggal yang sudah kita tentukan tentu berbayaha bagi mesin kendaraan kita. Apalagi sampai setahun tak dikalibrasi kan berbahaya. Bukan mengangkat penyakit tapi malah tambah penyakit alat ini nanti. Hampir 80 persen peralatan di sini seperti itu semua,” kata anggota komisi IV DPRD kota Batam, Ricky Indrakari ditengah-tengah sidak tersebut, kemarin.
Selain mengamati peralatan medis, rombongan komisi IV yang dipimpin oleh ketua komisi Djoko Mulyono juga mengecek ketersediaan obat-obatan yang ada di rumah sakit tersebut. Hasilnya memang sama seperti yang dikeluhkan pasien selama ini. Stok obat di RSUD memang banyak yang kosong. Tidak saja obat untuk penyakit langkah, obat untuk penyakit umum seperti paracetamol (penurun panas) juga kosong di rumah sakit tersebut.
“Ini pasti sudah berbulan-bulan seperti ini. Banyak loh Bu ,pasien yang keluhkan masalah obat ini. Paracetamol saja tak ada apalagi obat penyakit langkah lainnya,” kata Udin P Sihaloho, anggota dewan lain kepada petugas apoteker di ruangan apotek rawat inap RSUD.
Selain obat-obatan, dalam sidak tersebut rombongan dewan itu juga menemui Hemodialisa. Dimana klinik itu sudah tiga hari belakangan ini tak bisa melayani pasien cuci darah sebab selang transfusi darah untuk pasien sudah habis sejak, Senin (4/12) lalu.
“Iya memang tak bisa kami layani karena plat line (selang tranfusi darah) sudah kosong sejak kemarin. Hari ini ada lima pasien yang datang memang tak bisa kami layani,” tutur dr. Citra yang menangani klinik tersebut.
Kepada anggota Dewan, dr Citra mengatakan bahwa jauh-jauh hari sebelum peralatan medis itu habis pihaknya sudah menyampaikan ke manejemen RSUD namun belum ditanggapi.
“Kami sudah sampaikan pak, cuman belum diantar barang itu. Kami tak bisa layani karena pasien butuh selang itu,” tutur dr. Citra.
Manajemen RSUD kepada rombongan anggota Dewan tersebut tak berkelit dengan temuan-temuan yang menghambat pelayanan medis di RSUD. Namun demikian munculnya persoalan itu bukan karena kelengahan pihak manajemen. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Sri Widjayanti kepada rombongan anggota Dewan menuturkan, untuk persoalan kalibrasi memang ada beberapa peralatan medis yang harus dikalibrasi langsung oleh perusahaan pembuat barang-barang tersebut. “Kita akui memang ada itu cuman tidak semua karena kelalain kami. Ada beberapa alat yang harus dikalibrasi oleh vendornya langsung. Ini yang sedang kami upayakan secepatnya. Kalau di ruangan ICU itu memang masih baru alatnya sehingga belum dikalibrasi,” jelas Sri.
Begitu juga terkait stok obat-obatan dan selang tranfusi darah yang kosong, Sri mengatakan persoalannya ada pada anggaran, yang mana klaim tagihan ke BPJS tidak membayar full sehingga berimbas kepada banyak hal termasuk pengadaan obat-obatan itu.
“Kami juga tak bisa berjalan sendiri. Kalau BPJS tak bayar full tentu banyak persoalan yang kami hadapi. Ini bukan sekali ini saja tapi sudah lama berlangsung,” tuturnya
Menanggapi penjelasan manajemen itu, rombongan anggota Dewan berencana akan memanggil pihak BPJS dan RSUD untuk sama-sama membahas persoalan itu.
“Nanti kirim surat ke kami biar hearing bersama PBJS di Dewan. Ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Percuma menyandang status tipe B sementara pelayanan amburadul seperti ini,” ujar ketua komisi IV Djoko Mulyono. (eja)