batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji akan terus memperbaiki sistem perizinan supaya lebih mudah dan cepat. Dengan sistem perizinan yang baik, investasi ke Batam dipastikan akan meningkat. Sehingga ekonomi di kota industri ini akan tumbuh pesat.

Iklan

“Dari awal BP Batam berkomitmen untuk mempermudah urusan investor,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Kamis (7/12) lalu, di Batamcenter.

Lukita membeberkan, saat ini, BP Batam tengah mematangkan sistem online untuk sejumlah perizinan. Ke depannya, semua perizinan di BP Batam diupayakan bisa diproses secara online.

Kemudian, BP Batam akan memaksimalkan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Sumatera Promotion Center di Batamcenter untuk meningkatkan kualitan layanan perizinan. Nantinya, perizinan di MPP akan semakin cepat karena akan dilengkapi dengan sistem yang mendukung konsep sistem perizinan terintegrasi atau single submission.

“Kami ingin pelayanan (bisa diselesaikan) secepatnya,” imbuhnya.

Jika sistem pelayanan dan perizinan sudah dibenahi, ia yakin daya saing Batam akan terus naik. Sehingga Batam akan kembali menjadi primadona bagi para penanam modal, baik asing maupun domestik.

Lukita juga melihat agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017 di Batam yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi merupakan momentum yang tepat untuk mempromosikan Batam. “Sangat bagus itu. Pesertanya sendiri ribuan dan Bapak Presiden datang. Jadi bisa melihat secara langsung dinamisnya ekonomi Batam,” paparnya.

Lukita menilai, Batam ibarat permata yang diabaikan. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk berbenah supaya pamor Batam sebagai daerah tujuan investasi kembali berkilau.

Sementara kalangan pengusaha optimistis kondisi ekonomi Batam akan semakin membaik jika sistem perizinan terus dibenahi. Apalagi hal ini didukung dengan sinergi yang baik antara BP Batam dengan Pemko Batam.

Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk, Abidin Hasibuan, menilai saat ini komunikasi BP Batam dengan Pemko Batam jauh lebih baik. Hal ini dianggap mampu memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Batam.

Abidin juga meniliai keberadaan MPP di Batam sebagai bentuk komitmen pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan dan perizinan di Batam. “MPP ini merupakan terobosan luar biasa,” kata Abidin.

Jika melihat perkembangan yang ada, Abidin optimistis ekonomi Batam tahun 2018 nanti akan tumbuh minimal 5 persen. Dengan catatan, semua pihak mau bersinergi dan terus memperbaiki mutu pelayanan dan perizinan. “Saya optimistis paling kurang lima persen. Tahun depannya baru tujuh persen,” jelasnya.

Senada dengan Abidin, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengungkapkan saat ini benang kusut persoalan dunia usaha di Batam mulai terurai. Menurut dia, ini karena gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan pimpinan BP Batam.

“Artinya dalam waktu dekat, uang akan berkucuran lagi ke Batam. Ekonomi akan tumbuh lima persen tahun depan. Saya optimistis itu,” jelas Cahya

Cahya sependapat, jika kualitas layanan dan perizinan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ia memberi contoh pada layanan Izin Perlihan Hak (IPH) di BP Batam yang sempat tersendat, beberapa waktu lalu. Menurut dia, buruknya layanan IPH ini menjadi salah satu biang utama merosotnya ekonomi Batam tahun 2017.

“Sekarang IPH ada komitmen dari BP Batam untuk selesaikan dengan cepat dengan cara yang mudah. Sekarang waktunya adalah tujuh hari selesai. Dan tadinya ada 20 syaratnya nanti akan diciutkan. Sehingga tak terlalu rumit lagi nanti,” paparnya.

ilustrasi

Targetkan Pajak Rp 380 Miliar

Optimisme juga dirasakan jajaran Pemko Batam dan DPRD Batam. Mereka berpendapat, komitmen BP Batam memperbaiki dan membenahi sistem administrasi lahan akan berdampak pada pendapatan daerah dari sektor pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB). Karenanya, Pemo Batam menargetkan pajak BPHTB 2018 sebesar Rp 380 miliar.

Padahal bila melihat realisasi di tahun 2017, proyeksi BPTB sebesar Rp 350 miliar sudah dipastikan tak tercapai sejak pembahasan APBD perubahan dimulai. Target itu kemudian diturunkan jadi Rp 250 miliar sehingga terjadi defisit anggaran. Bahkan meski sudah diturunkan jadi Rp 250 miliar, tetap saja target tersebut tak tercapai.

Sampai awal Desember 2017, pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak BPHTB baru terealisasi sekitar Rp 159 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, mengatakan adanya kebijakan tentang lahan di BP Batam dianggap cukup responsif, dan memberi keyakinan untuk berivestasi.

“Kami optimis ada beberapa proyek properti yang akan dibangun di 2018. Inilah yang jadi alasan kami menetapkan target di angka tersebut,” kata Raja, Jumat (8/12).

Kebijakan lahan yang dimaksud dia ialah revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 menjadi Perka BP Batam Nomor 27 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan. Selain itu ia juga menilai saat ini pengurusan IPH sudah mulai lancar.

“Detailnya saya tak hafal. Tapi dua alasan itu yang jadi asumsi kami,” tutur Raja.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang, juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, adanya pergantian pimpinan dan kebijakan di BP Batam diyakini bisa menyelesaikan persoalan lahan dan investor di Kota Batam.

“Saat membahas dengan tim anggaran Pemko Batam kami juga meyakini pergerakan ekonomi di tahun 2018 meningkat,” jelasnya. (rng/hgt/leo)