batampos.co.id – Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, optimistis kondisi ekonomi dalam negeri akan membaik pada 2018 mendatang. Di antara pemicunya adalah tahun depan Indonesia mulai memasuki tahun politik.

“Tahun 2018 ada 171 Pilkada. Imbasnya adalah perekonomian daerah pasti berjalan,” ujar Rosan saat konferensi pers terkait Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Radison Batam, Selasa (13/12).

Rosan kemudian membeberkan keterkaitan tahun politik dengan perekonomian. Menurut dia, agenda pilkada serentak pada tahun 2018 akan menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah sektor usaha. Mulai dari usaha percetakan, usaha pembuatan spanduk, usaha penyewaan titik baliho, usaha konveksi, dan masih banyak lagi.

Selain itu, usaha-usaha kecil menengah juga akan ikut menikmati euforia pesta demokrasi tersebut. Bahkan efeknya akan terus berantai hingga ke usaha mikro sekalipun.

“Di samping itu banyak program pemerintah yang mampu mendukung daya beli. Apalagi kondisi ekonomi global semakin membaik karena harga komoditas meningkat,” paparnya.

Rosan menambahkan, pertumbuhan ekonomi tahun depan juga akan banyak ditopang dari kegiatan e-commerce atau transaksi online yang saat ini sudah meningkat dengan pesat. Pengiriman barang menjadi lebih cepat karena proses transaksi yang singkat. Namun tantangannya, pengusaha cenderung akan menggunakan robotik untuk meringankan biaya.

“Tapi tidak semua industri atau usaha bisa diganti robotik. Jadi tak perlu khawatir,” jelasnya.

Contoh bidang usaha yang tak tergantikan adalah pariwisata. “Bidang usaha yang mengutamakan sentuhan manusia tak akan tergantikan oleh robot,” jelasnya.

Setelah meyakini bahwa ekonomi akan tumbuh dengan baik pada tahun 2018, Rosan juga menyebut Rapimnas Kadin 2017 di Batam kali ini digelar dengan tujuan menyoroti pembangunan daerah dan sumber daya manusia untuk menyusun program kerja Kadin di tahun 2018.

Ia menilai perekonomian akan tumbuh dengan baik jika manusianya juga berkualitas. “Lalu kami akan coba menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar merata, jangan hanya di Jawa saja,” paparnya.

Seperti diketahui, ketimpangan ekonomi masih terus mewarnai perekonomian nasional dan daerah. Secara nasional, indeks Gini Ratio tahun 2016 dan 2017 masih berkisar diantara 0,40-0,41 dan di daerah berkisar 0,33-0,41.

Sementara itu, dalam kurun waktu 2016-2017, perkembangan ekonomi Indonesia masih dalam tren positif dan stabil. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,88 persen, tahun 2016 naik menjadi 5,02 persen dan tahun 2017 menjadi 5,1 persen.

Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, namun capaian pertumbuhan yang berada di kisaran 5 persen itu tidak cukup untuk menyerap kebutuhan angkatan kerja baru yang setiap tahunnya mencapai 2 juta orang.

“Kami akan terus mendorong pelaksanaan program pendidikan vokasi agar angkatan kerja yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan industri dan menjadi tenaga kerja siap pakai,” jelasnya.

Kadin Indonesia, kata Rosan, sangat berkomitmen penuh dengan ini. Pendidikan vokasi, ekonomi digital, juga masalah ketenagakerjaan juga.

“Ini yang jadi fokus perhatian Kadin,” jelasnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani (dua dari kiri) bersama para pengurus Kadin dan undangan memberikan keterangan pada acara Rapimnas Kadin di Hotel Radisson, Rabu (13/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Minta Kepastian Hukum

Sementara pengusaha kawasan industri menuntut adanya kepastian hukum dari pemerintah. Sebab dengan kepastian hukum yang jelas, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di dalam negeri.

Tujuan lain dari kepasian hukum ini adalah agar tidak ada lagi investor yang merugi. “Pemerintah harus bisa menjaga dan mempertahankan investor yang sudah ada saat ini untuk tetap mengembangkan usahanya. Terlalu banyak perubahan peraturan juga akan merugikan pengusaha,” jelas Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Pusat, Sanny Iskandar di Gedung Marketing BP Batam, Rabu (13/12).

Pengusaha kawasan industri, kata Sanny, mengingatkan agar pemerintah jangan hanya memberikan iming-iming kemudahan kepada investor baru saja, namun yang lama malah dilupakan. “Dan ketika sudah jalan diubah regulasinya. Intinya harus punya komitmen,” paparnya.

Lalu, hal yang terpenting yang harus dilakukan adalah menjaga kondusivitas dunia usaha yang bisa membuat aman dan nyaman untuk investor. “Karena jika suatu daerah tidak kondusif tentu akan sulit bisa memberikan kepercayaan kepada investor,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan sejumlah kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk juga Perpres 91/2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. “Namun hal ini perlu dikawal sudah sejauh mana penerapan di lapangan, pasalnya hal ini juga banyak ditunggu oleh investor,” ucapnya.

Sanny mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini memang sedang terpuruk. Sehingga imbasnya meluas hingga ke dalam negeri, termasuk di Kepri dan Batam.

“Makanya itu memang dibutuhkan banyak terobosan dan insentif yang dapat meningkatkan pertumbuhan Batam dan Kepri,” paparnya. (leo)

Respon Anda?

komentar