ilustrasi

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan harapan agar perumahan dibebaskan dari Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam di depan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Puskesmas Sekupang, kemarin.

Rudi tak menampik pemerintah baik pusat maupun daerah telah memberikan bantuan di bidang kesehatan maupun pendidikan. Selain sektor-sektor tersebut, ia menilai warga tinggal tanpa dibayangi UWT juga perlu jadi perhatian.

“Yang belum kami bantu, mereka ini tinggal masih sewa tanah negara. Sebagai wakil dari rakyat atau kepala daerah, saya mohon betul (rumah) 6 x 10 atau 10 x 15 kita bebaskan dari sewa ke negara,” kata Rudi.

Ia mengatakan, sejatinya kini Batam dalam proses transformasi dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam hal ini, pihaknya bersama BP Batam diberi waktu dua tahun.

“Artinya 14 Oktober 2019, wilayah kerja Pemko Batam dan BP Batam sudah harus jelas. Di dalam KEK wilayah BP Batam semua, di luarnya Pemko Batam,” ucapnya.

Namun demikian, menunggu dua tahun adalah waktu yang lama. Untuk itu, ia berharap agar hal ini dapat dibicarakan di pemerintah pusat.

Tak hanya soal UWT, ia juga menyampaikan masyarakat kurang mampu Batam masih banyak yang belum dapat bantuan pusat. Dari 281 ribu warga miskin Batam yang baru tercover hanya 34.415 warga.

“Sebagian besar belum dapat, mohon ini juga dibantu,” ujarnya.

Sementara itu, Menko PMK Puan Maharani mengatakan akan membawa harapan dan dibicarakan di tingkat kementrian.

“Tentu harapan ini akan saya bawa ke Jakarta, nanti biar kementrian teknis yang mem-followup,” ujar menteri dari PDI Perjuangan ini. (cr13).

Respon Anda?

komentar