batampos.co.id – Senin 18 Desember 2017 Kota Batam tepat berusia 188 tahun. Di usianya yang terbilang tak muda lagi, Batam masih menyisakan berbagai persoalan. Baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pembanguan infrastruktur. Butuh kerja keras semua pihak untuk menjadikan Batam lebih baik lagi.
Cukup Lama Jusuf Kalla tak berkomentar soal Batam. Terakhir kali orang nomor dua di Indonesia itu melontarkan kritikan terkait Batam saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden di periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono mejabat sebagai Presiden.
Kala itu, JK, singkatan nama Jusuf Kalla, berkunjung ke Batam untuk meresmikan Water Treatment Plant (WTP) milik PT Adhya Tirta Batam (ATB) di Duriangkang. Sesaat sebelum pesawat yang mengantarkan JK mendarat di Hang Nadim, JK memandang Batam dari jendela pesawat.
“Saya melihat Batam gundul, gersang, hutannya rusak,” ujar JK, mengawali sambutan kala itu.
JK pun menyampaikan rasa prihatinnya karena kasat mata kerusakan hutan terjadi di Batam. Lahan hijau habis dibabat. Banyak yang beralih fungsi menjadi area komersil. JK pun meminta agar pembangunan Kota Batam tetap memperhatikan keasrian lingkungan.
Kamis (14/12) lalu JK kembali menginjakkan kaki di Batam. Ia menghadiri acara penutupan Rapimnas II Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Radisson Hotel Batam. Saat itu, JK kembali melontarkan kritikan. Namun kali ini tak lagi soal hutan, tapi soal kondisi ekonomi dan perkembangan Kota Batam.
JK mengatakan perkembangan Batam jauh dari yang diharapkan pemerintah pusat. Batam dulu digadang-gadang jadi kota baru yang majunya mendekati Singapura. Namun faktanya, Batam kini jauh tertinggal. Bukan hanya dengan Singapura, tapi juga negara tetangga lain di Asia dan Asia Tenggara khususnya.
Bahkan JK mengingatkan kalau Batam pernah menjadi rujukan sejumlah kawasan industri di beberapa negara. Salah satunya Shenzen, Tiongkok. Namun yang terjadi saat ini Shenzen jadi kota industri baru yang jauh lebih maju dan modern. Begitupun Iskandar Malaysia, jauh meninggalkan Batam. Padahal, Iskandar baru berusia 11 tahun.
“Sejarah itu selalu bicara dan bercerita. Faktanya Batam sekarang jauh ketinggalan,” kata JK, Kamis (14/12) lalu.
Ia menilai titik lemah Batam ada di elemen penunjang ekonomi. Baik pelaku usaha maupun pemerintah sama-sama tak bisa memelihara dan mengembangkan ide kreatif. “Pemerintah harusnya inovatif,” ucapnya.
JK mengingatkan kembali bahwa potensi Batam itu tidak kalah dengan Singapura. Dari sisi letak, sama-sama strategis dan berada di jalaur perdagangan dan pelayaran internasional, Selat Malaka.
“Banyak yang bisa dikembangkan. Namun itu bisa dicapai jika diikuti dengan kualitas pelayanan dan sistem perizinan yang baik,” kata JK.
Pria berdarah Bugis ini meminta dua mesin turbo Batam; Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam serius berbenah. Baik dalam pembangunan infrastruktur maupun layananan perizinan. Layanan perizinan lambat dan berbelit serta berbiaya mahal harus segera diakhiri.
“Pelayanan tidak boleh lagi lambat dan ribet,” pintanya.
Wajar saja JK melontorkan kritik itu. Batam kini memang jauh tertinggal. Bahkan pertumbuhan ekonomi Batam satu tahun belakangan ini terjun bebas. Jika sebelumnya berada di atas rata-rata nasional, kini jauh di bawah rata-rata nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri (60 persen sumbangan Batam, red) pada semester pertama 2017 hanya 1,52 persen. Jika dihitung per kwartal hanya tumbuh 1 persen.
Meski mulai ada perbaikan di semester kedua, namun belum seperti yang diharapkan. Bahkan, jika dilihat per triwulan, kembali mengalami penurunan. Pada triwulan III-2017 berada pada angka 2,41 persen. Turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,83 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kwartal III-2017 tercatat 5,06 persen.
Tak hanya itu, industri galangan kapal yang jadi andalan kini masih berada di titik yang memprihatinkan. Jika sebelumnya sektor ini mampu menyerap lebih dari 250 ribu tenaga kerja, kini tersisa sekitar 25 ribu saja.
Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, sudah lebih 20 perusahaan galangan kapal yang tutup akibat sepinya order. Belum termasuk industri penyokongnya. Perusahaan yang bertahan hanya mengerjakan proyek yang dipesan jauh-jauh hari. Kalaupun ada proyek baru, hanya pekerjaan skala kecil saja.
Bank Indonesia Kepulauan Riau memprediksi, tahun 2018 industri galangan kapal di Batam masih belum bisa pulih seperti sedia kala. Butuh terobosan baru untuk menghidupkan kembali industri galangan kapal itu.
“Sektor pertambangan terutama migas diperkirakan masih belum sepenuhnya meningkat sejalan dengan proyeksi penurunan harga migas oleh IMF pada 2018,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, pekan lalu.
Bukan hanya industri galangan kapal, hampir semua sektor ekonomi di Batam mengalami kelesuan. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat ada 177 perusahaan yang tutup dalam beberapa tahun terakhir ini. Semua perusahaan tutup didominasi industri.
Namun kondisi ini tak bisa ditangisi. Batam harus bangkit. Masih ada waktu dan harapan untuk mengejar ketertinggalan Batam. Apalagi, saat ini Pemko Batam dan BP Batam mulai satu suara untuk memajukan Batam. Sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan bermartabat, sesuai visi Kota Batam.
Bahkan, Pemko Batam mendukung penuh BP Batam yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam dua tahun ke depan. Artinya, 2019 pertumbuhan ekonomi Batam sudah harus di angka 7 persen.
“Saya dan Pak Lukita (kepala BP Batam, red) sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan untuk kerja bareng menyelesaikan berbagai persoalan di Batam,” tegas Wali Kota Batam Rudi di sela-sela Ziarah Makam Zuriat Nong Isa di Nongsa, Jumat (15/12) pekan lalu.
Rudi dan tokoh masyarakat Batam lainnya melakukan ziarah sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-188 Kota Batam.
Sekadar diketahui, usia Batam yang kini sudah 188 tahun mengacu pada sejarah Batam yang diakui menjadi bagian perbatasan antara Temasek dan Malaya (Singapura dan Malaysia sekarang, red) pada 1829.
Meski Batam sudah berusia 188 tahun, namun pembangunan modern Batam menjadi kota industri pada 1973 sesuai Keppres Nomor 41/1973. Dipimpin oleh BJ Habibie (Presiden ke-3 RI, red), maka pulau ini ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OB) yang kini menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP).
Pada dekade akhir 1990-an sebagai tonggak awal reformasi, lahirlah otonomi daerah. Sebagai produknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53/1999 lahirlah Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan BP Batam.
Rudi menyadari, Batam kini memang tertinggal jauh dari negara tetangga. Namun ia tak mau menyalahkan kepemimpinan sebelumnya, baik di Pemko Batam maupun BP Batam. Baginya, yang lalu biarlah berlalu, saatnya membenahi berbagai persoalan di Batam untuk menjadikan Batam lebih baik.
Rudi mengungkapkan, di masa tiga tahun berjalan ia memimpin kota ini, ia menetapkan infrastruktur sebagai fokus utama program kerjanya. Meliputi tiga bagian, yakni pembangunan jalan, perbaikan sistem drainase untuk mengurangi titik banjir, dan persampahan.
Di 2017, Pemko Batam bahkan menggeber pembenahan infrastruktur jalan. Rudi mengalokasikan anggaran Rp 18 miliar untuk delapan penggal proyek pelebaran dan pembukaan akses jalan di 2017. Di antaranya proyek Baloi-Harmoni, Tanah Longsor-kawasan Planet Hotel, Pelita fly over-BTN Lama, Pelita-Pizza hut dari satu menjadi dua jalur.
Selain itu, dari simpang Sei panas-Bundaran Madani, Seipanas-Simpang Jam, dan perbaikan akses Ocarina-Bengkong.
Pada 2018-2019 sendiri, Rudi juga masih memfokuskan proyek pembangunan jalan. Ada 10 penggal lagi proyek pelebaran yang akan dibangun 2018, yakni Simpang Flyover Laluan Madani-Simpang BNI, Simpang BNI-Underpass, Simpang BNI-Simpang Frengky, Simpang Frengky-Simpang Sincom.
Ada juga Simpang Patung Kuda-Bengkong Second, lalu jalan depan Kampung Utama-Simpang Kolekta, Simpang Kolekta-Polsek Lubukbaja, Simpang Baloi-Seiladi, Kantor Wali Kota-Simpang Kabil, dan Jalan Simpang KDA ke arah Camat Batam Kota.
Rudi mengungkapkan, ia sudah menetapkan pembangunan ini sebagai perencanaan lima tahun ia memimpin, dimana Batam bagian timur menjadi fokus utama pembangunan. Karena pintu masuk Kota Batam, baik dari domestik dan internasional, ada di kawasan ini.
“Lima tahun perencanaan ini sudah saya tetapkan. Batam timur 2018 ada 10 penggal, 2019 ada 10 penggal lagi, clear-lah semua. Infrastruktur semua oke, dan habislah tugas saya waktu itu,” ungkapnya.
Mengenai pembagian pengerjaan infrastruktur jalan ini, sebenarnya selain Pemko Batam, BP Batam, Kementerian PUPR, dan Provinsi Kepri juga ikut andil.
“Semua tanggung jawab ada di Pemko Batam. Cuma karena anggaran terbatas maka ada pembagian seperti itu, tapi secara umum saya yang paling bertanggungjawab sebagai Wali Kota Batam,” tegasnya.
Rudi menyebutkan untuk anggaran jalan ini, ia kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp 18 miliar. “Anggaran terbesar ya di infrastruktur ini. Makanya kalau ada laporan warga ada jalan berlubang, saya akan bertindak itu pasti langsung cepat ditangani,” ujarnya.
Tak hanya jalan-jalan utama, perbaikan jalan di kelurahan juga jadi fokus Rudi. Pada 2018 mendatang, Rudi mengungkapkan 64 kelurahan di Batam akan mendapatkan anggaran Rp 1,1 miliar untuk setiap kelurahan. Juga, Pemko Batam fokus pada pembenahan sistem drainase yang selama ini kerap menjadi penyebab banjir.
Persoalan mendasar lainnya di Batam adalah penataan kota yang terkesan buruk. Rudi mengakui itu dan sudah punya rencana menata bangunan di Kota Batam. Tak sekadar menata, setiap bangunan juga harus punya identitas Melayu sebagai ciri khas Batam.
“Saya sudah bicara dengan BP Batam dan zuriat Melayu agar fly over nanti diberi nama Laluan Madani,” ujar Rudi.
Namun Rudi menilai, pembenahan jalan adalah prioritas utama. Setelah semua selesai, baru fokus ke pembenahan bangunan di Batam agar cantik dan punya identitas yang khas.
Persoalan lain yang juga erat kaitannya dengan masyarakat Batam yang juga tak kunjung selesai adalah pasar. Sampai sekarang, Batam belum memiliki satu pun pasar rakyat atau pasar induk yang laik. Sehingga Pemko Batam tak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Pemko akan segera melakukan penertiban. Sekitar 105 kepala keluarga (KK) warga yang tinggal di kawasan pasar induk itu akan segera dipindahkan.
Rudi juga mengungkapkan, hal ini berlaku untuk penertiban berbagai rumah liar (ruli). Menurutnya, persoalan ruli di Batam ini pelik. Karena saat warga digusur dari tempat satu tanpa menyediakan solusi seperti memberi kavling, mereka pasti akan pindah ke tempat lain, membuka ruli di kawasan baru.
Namun, ia mengaku tetap berjuang membersihkan Batam dari rumah liar. Hal ini sudah mulai berjalan dari penertiban ruli di kawasan Jodoh.
“Setiap saya ke pusat, yang diminta, Pak Wali, tertibkan ruli, pindahkan warga ke rumah layak huni, atau hunian vertikal. Selalu begitu,” ungkapnya.
Kini, Rudi mengibaratkan ia melemparkan umpan, dan ikannya sudah dapat. Pekan ini, ia akan rapat bersama BP Batam, sejumlah pengusaha, dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik.
“Saya tertibkan, Pak Lukita menyiapkan lahan, swasta harus bersedia ganti rugi ke masyarakat, dan warga di ruli harus ikhlas pindah. Hidup ini harus berguna kepada orang lain, harus bekerja bersama-sama,” ungkapnya.
Di bidang ekonomi, Rudi mengatakan Pemko Batam tetap memperhatikan. Selain akan membenahi pasar induk untuk para pedagang yang kini menghuni tepian jalan, juga akan memberikan kemudahan dan kenyamanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemko Batam. Semua perizinan itu akan digabungkan di Mal Pelayanan Prizinan (MPP) Kota Batam.
Rudi juga mengaku sudah berkoordinasi dengan BP Batam yang memang fokus ke investasi. Rudi yakin ke depan tidak akan ada lagi perusahaan tutup hanya gara-gara kebijakan lokal.
Rudi juga mengaku mendukung transformasi FTZ ke KEK jika itu dinilai solusi terbaik untuk memajukan ekonomi Batam. Pemko Batam siap mengambil peran sesuai regulasi yang ada.
Segala hal yang dibutuhkan BP Batam untuk memajukan ekonomi Batam akan didukung oleh Pemko Batam. Termasuk jika perlu menyerahkan beberapa kewenangan perizinan ke BP Batam untuk mempercepat pelayanan di bidang ivestasi.
Tugas utama di bidang ekonomi Batam saat ini adalah menstabilkan ekonomi Batam. “Apapun model fasilitas yang diberikan untuk Batam ke depan, apakah itu FTZ atau KEK atau dua-duanya, yang terpenting saat ini stabilkan dulu ekonomi yang goyang ini,” katanya.
Di bidang transportasi, Rudi berjanji akan memberi laluan taksi online. Dengan syarat punya izin dan tidak masuk wilayah pangkalan taksi konvensional. Rudi juga membantah punya kepentingan bisnis transportasi sehingga terkesan menghalangi taksi online.
“Tulis ini ya, saya tak punya taksi satu pun, saham pun. Saya kontraktor dan saham ada, tapi tidak di taksi,” tegas Rudi. (cha/nur/leo)