batampos.co.id – Sekretaris Komisi IV DPRD kota Batam Udin P Sihaloho menilai temuan 19 indikasi penyimpangan di RSUD Embung Fatimah adalah jabawan dari keluhan masyarakat Batam selama ini, khususnya bagi pasien BPJS kesehatan.
“Makanya saya gak terkejut. Memang demikian kondisi yang terjadi di RSUD,” kata Udin di DPRD Batam, Rabu (20/12).
Menurut dia, buruknya pengelolaan di RSUD berimplikasi pada pelayanan masyarakat. Bahkan, diakuinya, keluhan-keluhan ini sudah berlangsung lama. Dan yang menyedihkan lagi tanpa ada tindak lanjut dari pengelola RSUD Embung Fatimah.
“Kondisi keuangan yang amburadul, kemudian barang habis pakai (BHP) dan obat yang tidak singkron, sistem BPJS pasien tanpa administrasi dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan adanya indikasi penyimpangan di RSUD,” sebut Udin.
Kondisi ini tidak akan terjadi jika diterapkan dengan sistem online. Bahkan, kata dia, Komisi IV sebagai mitra kerja RSUD sudah jauh-jauh hari mengingatkan agar pengelolaan rumah sakit pemerintah itu dilakukan dengan sistem online.
“Kalau saya minta dari dulu semuanya dionlinekan. Semisal sistem klaim BPJS yang seharusnya bisa lebih mudah diakses bila terdaftar di online. Begitu juga dengan pengadaan obat dan BHP. Hasilnya apa? tak pernah diterapkan,” sesalnya.
“Sudah 8 tahun saya di komisi 4, selalu ada bahasa ke depan akan diperbaiki,” lanjut Udin.
Diakui dia, RSUD tidak cocok dengan tipe B yang disandangnya saat ini. Hanya mengandalkan bangunan mewah, sementara pelayanan, pengelolaan keuangan dan kelengkapan alat sangat jauh dibanding rumah sakit bertipe C sekalipun.
“Saya juga meragukan apa yang disampaikan wali kota yang mengaku akan menyiapkan direktur RSUD baru. Beban disana sangat berat, artinya dosa warisan lama, dalam tanda kutip terlalu berat ditanggung oleh direktur baru,” ungkapnya.
Bila melihat anggaran yang selalu dikucurkan ke RSUD melalui APBD, tidak masuk akal jika setiap tahun rumah sakit milik pemerintah tersebut mengalami kerugian. Bahkan diakui Udin, sekelas klinik saja yang bekerja sama dengan BPJS bisa untung, yang mereka harus membayar tenaga medis, biaya operasional klinik, gaji karyawan dan lain sebagainya.
“Tapi RSUD bertahun-tahun selalu mengaku rugi. Padahal sumber dananya dari APBD,” sesal dia.
Langkah apa yang mesti dilakukan Wali kota memperbaiki RSUD? Politisi PDI Perjuangan itu menjawab audit investigasi total oleh tim independent, memperbaiki sistem di RSUD, selanjutnya mengganti sumber daya manusia khususnya yang memegang jabatan di bendahara, bendahara pembantu, petugas dan pengelola di bagian pengadaan obat dan farmasi.
“Untuk obat, BHP dan alat kesehatan itu masuk aset daerah harus dibuat dengan sistem online. Sehingga ketika pengadaan, kita bisa tahu kapan diadakan kita juga tahu kapan dilakukan pemeliharaan perbaikan termasuk kalibrasi alat-alat kesehatan. Kalau dari dulu wali kota mau tegas pasti kondisinya tidak seperti saat ini,” sambung Udin.
Sementara itu, anggota Komisi IV Riky Indrakari menyarankan agar Wali Kota Batam segera membentuk tim investigasi yang dikomandoi pejabat Inspektorat terkait tindak lanjut persoalan tata kelola keuangan hasil temuan atau LHP BPK dan juga audit BPKP Provinsi Kepri. “Kita berharap walikota melalui Dinas Inspektorat Kota Batam dapat melakukan audit investigasi terlebih dahulu sebagai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015,” kata Riky.
Selanjutnya, membentuk tim investigasi assessment terkait kebutuhan mendesak akan kekosongan obat-obatan, jasa medis, kelengkapan fungsi alkes. Percepat proses administrasi belanja APBD 2018 yang sudah disahkan pada akhir November 2017 yang lalu. Agar proses wawancara dan presentasi makalah tulisan dari keempat kandidat Direktur RSUD dilakukan secara terbuka untuk umum atau memanfaatkan media TV dan RRI.
“Agar masyarakat dapat melihat dan mendengar langsung kemampuan para kandidat dalam penyampaian ide, gagasan, komunikasi, leadership, dan lainnya,” jelas Riky. (rng)