Iklan
Ilustrasi

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah merevisi Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Layanan di Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam. Di antara poin penting dari revisi itu adalah tarif UWTO akan naik 4 persen setiap tahunnya.

Iklan

Selain itu, melalui Perka tersebut BP Batam memastikan tidak akan ada tarif UWTO (uang wajib tahunan ororita, kini dikenal sebagai UTW) alokasi lahan baru untuk pembangunan rumah tapak. Perka baru hasil revisi Perka Nomor 9 ini akan diterbitkan dalam waktu dekat setelah dapat persetujuan dari Kepala BP Batam.

“Kenaikannya empat persen tiap tahun dan akan diwujudkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala BP Batam. Dan langsung buat Surat Keputusan di tahun depan untuk tahun itu,” kata Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo di Gedung Marketing BP Batam, Kamis (21/12) sore.

Sebelumnya, dalam Perka 9, tarif UWTO naik empat persen tiap tahunnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala (Perka) tiap lima tahun sekali.

Alasan perubahan ini, kata Dwi, adalah agar Kepala BP Batam punya kesempatan untuk melihat pengaruh perkembangan ekonomi terhadap sektor riil. Juga agar memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Selama ini banyak yang mempertanyakan berapa tarif UWTO untuk tahun keenam karena kurangnya pemahaman.

“Sehingga nanti bisa menerapkan tarif khusus terhadap sektor riil. Karena mungkin sektor riil nanti butuh insentif,” jelasnya.

Untuk tarifnya sendiri, tarif alokasi mengalami penurunan dan tarif perpanjangan masih tetap. Acuannya adalah Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-348/M.EKON/12/2016 yang terbit pada Desember tahun lalu.

Surat ini berisi mengenai kebijakan umum atas tarif UWTO, tarif jasa pelabuhan, dan mekanisme pencabutan lahan. Saat itu, usulan kenaikan tarif UWTO paling tinggi hanya 150 persen.

“Untuk alokasi lahan baru turun karena belum mengacu Surat Menko dengan sempurna. Sedangkan tarif perpanjangan tetap,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Oka Simatupang mengatakan sudah menyepakati revisi tarif tersebut.

“Beberapa hal sudah dibahas, namun setelah dijelaskan, kami bisa mengerti. Jadi kata sepakat,” jelasnya.

Meski begitu, kata Oka, HKI Kepri tetap memberikan catatan. Karena Perka ini juga mengacu pada peraturan terdahulu yang ternyata kurang disetujui dunia industri.

“Tapi kalau dibahas lagi ya tak maju-maju. Bisa panjang nanti,” katanya. (leo)