batampos.co.id – Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan industri mendapatkan perhatian pemerintah. Hal tersebut mengingat masih minimnya serapan tenaga kerja yang berkompeten untuk mengisi lini SDM perusahaan industri.
Pemberian insentif pajak diharapkan mampu menarik minat bagi industri untuk berinvestasi di sektor vokasi. Jadi dapat mendukung program link and match yang digagas pemerintah.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, saat ini kompetensi SDM untuk industri masih lemah. Sebab, tingkat pendidikan cenderung rendah.
Berdasar data United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), peringkat kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 94 di antara 144 negara.
”Untuk itu, kami sedang merekomendasikan bahwa siswa di sekolah vokasi harus mendapatkan bekal bahasa Inggris, pemahaman statistik atau analisis data, dan coding. Itu semua sedang disiapkan,” ujar Airlangga, Rabu (27/12).
Skema pemberian insentif untuk industri yang berinvestasi di bidang vokasi juga tengah dibahas. Airlangga menguraikan, rencana tersebut sudah dibicarakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Airlangga mengklaim bahwa Menkeu menyambut positif rencana pemberlakuan insentif pajak terhadap industri.
”Dia menyambut positif insentif untuk mendorong ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan sebelum kuartal pertama tahun depan selesai,” ujar Airlangga.
Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, permasalahan tenaga kerja memang patut diperhatikan lebih oleh pemerintah. Pemberian insentif tersebut, kata dia, akan membuat pengusaha tertarik ikut serta dalam program vokasi.
”Sekarang terdaftar lebih dari 2.000 pengusaha yang berpartisipasi dalam vokasi. Kalau ada insentif, tentu akan ada multiplier effect yang sangat bagus,” ujar Rosan.
Selain program vokasi, pengusaha berminat ikut meningkatkan pengembangan research and development. Hal tersebut juga sedang dibahas skema insentifnya oleh pemerintah.
Namun, ada catatannya. Menurut Rosan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait dengan program dan kebijakan yang diberlakukan.
”Kami memerlukan sosialisasi agar tidak malah merasa ketakutan dengan kebijakan fiskal yang ada,” tandasnya. (agf/c25/fal/jpg)