Iklan

batampos.co.id – Kalangan pengusaha, terutama pengembang properti, meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam menunda penerapan tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) setidaknya hingga tahun depan. Sementara khusus untuk UWTO rumah susun dan apartemen, diharapkan baru diberlakukan lima tahun mendatang.

Iklan

Permintaan pengusaha ini disampaikan menyusul rampungnya revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Layanan di Kantor Pengelolaan Lahan. Di antara tarif layanan yang dibahas dalam perka tersebut adalah tarif UWTO. Dalam perka itu BP Batam menetapkan tarif UWTO akan naik 4 persen setiap tahunnya.

“Kami sudah bilang kenaikannya dilaksanakan pada tahun depan supaya kenaikan empat persen tersebut tidak langsung diaplikasikan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Kamis (27/11).

Selain itu, ada sejumlah masukan lain yang diharapkan oleh pengembang agar segera dipertimbangkan BP Batam sebelum menerbitkan peraturan ini. “Kenaikannya jangan 100 persen di semua daerah. Karena ada daerah baru berkembang seperti Nongsa, Sekupang, Kabil dan Tanjunguncang,” jelasnya.

Lalu untuk tarif alokasi lahan baru dengan peruntukan rumah susun (rusun) dan apartemen, Achyar secara khusus agar penerapannya dilakukan lima tahun mendatang. Sebab jika diberlakukan saat ini, maka dipastikan akan sedikit pengembang yang tertarik membangun rusun dan apartemen.

“Supaya nanti banyak pengembang ramai bangun rusun,” ungkapnya.

Selain itu, DPD REI Batam mendesak BP Batam segera memproses permohonan alokasi lahan dengan peruntukan rumah tapak sebelum Maret 2016 dari pengembang yang masih belum selesai hingga saat ini. Ia juga meminta BP Batam mengakomodir pengajuan lahan untuk pembangunan rumah tapak yang telah disampaikan pengembang. Sebab melalui revisi Perka Nomor 9 ini, BP Batam memastikan tidak akan lagi mengalokasikan lahan untuk pembangunan rumah tapak, mulai tahun depan

“Akomodir saja. Jangan diubah lagi,” katanya.

Achyar mengatakan, saat ini ada 300 titik lahan untuk pembangunan rumah tapak yang proses izin alokasinya belum selesai di BP Batam. “Padahal sudah ada yang bayar uang muka 10 persen. Nanti kan bisa dikasih UWTO yang sesuai,” harapnya.

Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, masih ada sejumlah poin penting yang harus dilakukan BP Batam untuk meninjau kembali revisi Perka 9 ini. Salah satunya adalah mengenai kepastian hukum apakah alokasi lahan boleh diperpanjang oleh BP Batam atau dicabut setelah habis masa sewanya.

“Itu perlu untuk memberikan kenyamanan investasi di Batam,” katanya.

Menurut Jadi, hal-hal seperti itu sangat perlu ditinjau untuk menghindari multitafsir di kemudian hari. “Harapan kami hanya BP Batam membahasnya lebih substansial lagi untuk bisa memberikan kepastian hukum,” harapnya.

Sedangkan Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo mengatakan, posisi revisi Perka Nomor 9 ini sudah ada di Kepala BP Batam dan akan segera diterbitkan.

“Untuk alokasi rumah tapak sudah tak ada lagi seperti yang tertuang dalam Perka 27,” katanya.

Namun masyarakat tak perlu khawatir. Karena BP Batam akan mempersiapkan skema subsidi untuk rumah susun sederhana dan rumah tapak sederhana.
“Jika rusun sederhana nanti tak terjangkau, kami akan coba skema subsidi,” janjinya.

ilustrasi

Sementara Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir mengapresiasi semangat Wali Kota Batam Muhammad Rudi terkait upaya menghapus Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) bagi perumahan. “Ini demi rasa keadilan, tak ada daerah lain selain Batam yang punya beban dua yakni bayar UWTO dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, red),” kata Nyat Kadir di Batamcenter, Kamis (28/12).

Menurutnya, realisasi sila ke lima Pancasila bisa menjadi bahan pertimbangan dalam hal ini. Untuk itu, seyogyanya kementrian terkait seperti Kementrian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendukung wacana penghapusan UWTO atau sewa lahan untuk permukiman warga ini.

“Tak usah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di Kepri saja, ada tak yang bayar dobel, tak ada kan?” ucapnya.

Menurutnya, Kementrian Keuangan dapat memikirkan bagaimana agar penerimaan dari UWTO permukiman dihapus tak sebanding dengan rasa keadilan masyarakat. Malah, di satu sisi, ia menilai UWTO kerap menghambat pengurusan sertifikat tanah. Padahal Preseiden Joko Widodo fokus terkait legalitas tanah.

“Mereka mungkin nilai ini kampaye, ini perjuangan wali kota untuk rakyat. Harusnya Menteri Sofyan Djalil merespon apa yang diinginkan wali kota maupun gubernur, rakyat dan kami dari dapil ini yang perjuangakan hak rakyat. Ini bukan soal janji kampaye tapi soal keadilan sosial,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Kepri ini.

Dalam kesempatan itu dia juga menyinggung soal transformasi Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam yang butuh waktu dua tahun merupakan waktu yang terlalu lama. “Harusnya peralihan lebih cepat, menurut saya enam bulan lah. Orang tunggu dua tahun lama, pada kabur nanti,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil berkomentar soal wacana penghapusan UWTO untuk permukiman di Batam. Ia menyebutkan penghapusan UWTO tidak bisa dilakukan pemerintah daerah karena merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan.

“UWTO tidak bisa dihapuskan pemda. Itu tergantung kebijakan Menkeu,” katanya di Sekupang, Rabu (27/12) lalu.

Menurut dia, sistem pengelolaan lahan di Batam memang berbeda dengan daerah lain. Di Batam menggunakan sistem hak pengelolaan lahan (HPL) yang dalam hal ini menjadi kewenangan BP Batam. Sehingga muncullah kebijakan tarif sewa lahan atau UWTO

Namun demikian, Sofyan meminta agar tarif UWTO harus masuk akal. Jangan sampai tarifnya membebani masyarakat. “Penentuannya harus reasonable,” terangnya dia. (leo/cr13)