batampos.co.id – Pasca dilantik menjadi Direktur RSUD Embung Fatimah, Jumat (29/12) lalu, dr. Ani Dewiana diberikan target 100 hari atau tiga bulan untuk menyelesaikan permasalahan yang menggelayuti RSUD Embung Fatimah, Batam.
“Saya tahu permasalahannya, cuma perlu pendalaman dulu,” kata Ani usai mengikuti apel di Dataran Engku Puteri, Selasa (2/1).
Sebelumnya, dia sudah bertemu dengan wakil direktur RSUD Embung Fatimah, dan membahas permasalahan yang menyangkut RSUD.
“Bicara singkat saja sudah, ke depan ini yang akan kami selesaikan. Karena Pak Wali maunya cepat, berarti kami juga harus bergerak cepat,” ujarnya.
Dalam rentan waktu seratus hari ini tentu harus ada perubahan serta inovasi yang harus dilaporkan kepada pimpinan.
“Makanya saya minta kepada seluruh pegawai membantu penyelesaian RSUD. Awal tahun semoga bisa menjadi lebih baik,” ungkap Ani.
Disinggung mengenai temuan BPK terkait dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan yang nilainya mencapai Rp 3 miliar, perempuan yang sebelumnya bertugas di RSUD Provinsi Kepri ini mengaku belum mengetahui pasti permasalahannya.
“Saya baru dengar saja, makanya ini mau langsung ke RSUD biar tahu penyebab terjadinya temuan ini,” bebernya.
Ia menambahkan, salah satu persoalan yang harus dituntaskan adalah klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang dinilai selama ini belum berjalan dengan baik, sehingga menghambat operasional rumah sakit.
Untuk itu, pihaknya akan membentuk tim khusus yang menalangi permasalahan klaim dana BPJS tersebut, agar bisa berjalan lebih cepat.
“Tim ini khusus yang mengurus permasalahan tebusan dana dari BPJS Kesehatan. Ya semakin cepat cair tentu semakin baik. Karena akan berdampak pada pelayanan,” ucapnya.
Ia menyebutkan, dana tebusan dari BPJS merupakan sumber dana yang utama di RSUD. Setiap harinya ada 400-500 pasien yang berobat mennggunakan BPJS.
“Tinggal dikalikan saja selama satu bulan berapa dana yang didapat,” tambahnya.
Ia berharap ke depan kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembalu. Seluruh transaksi yang terjadi di RSUD harus tercatat dengan jelas dan transparan.
“Awal tahun ini semoga menjadi lebih baik bagi kemajuan RSUD,” tutupnya. (cr17)