Dua “mesin” turbo yang berperan mempercepat laju pertumbuhan Kota Batam menyiapkan dana besar di 2018. Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan Rp 2 triliun, sementara Pemko Batam siap menggelontorkan Rp 2,6 triliun.
Perayaan tahun baru 2018 selesai digelar pekan lalu. Pesta kembang api dipadu aksi panggung artis ibu kota menghibur ratusan ribu warga Batam yang berkumpul di dataran Engku Putri Batam Center di malam pergantian tahun itu.
Semua larut dalam suka cita. Mulai dari kalangan masyarakat bawah, hingga pejabat pemerintahan. Mereka bersuka cita menyambut tahun baru dengan beragam aksi. Catatan buruk pertumbuhan ekonomi Batam di 2017 terlupakan sejenak.
Hari ini, tepat delapan hari memasuki 2018, sejumlah tugas besar menanti BP Batam dan Pemko Batam. Target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam dua tahun sudah start seiring masuknya 2018. Pertanyaanya, apa yang akan diperbuat dua institusi pemerintahan itu tahun ini?
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo angkat bicara. Ia menyebutkan, di 2018 BP Batam menyiapkan dana Rp 2 triliun. Dana itu sebagian besar akan digunakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam.
“Orientasi anggaran BP Batam tahun ini ke pertumbuhan ekonomi yang merata dan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat,” kata Lukita saat berbincang dengan Batam Pos di Gedung BP Batam lantai 8, Kamis (4/1) malam.
Meski tak menyebutkan persentase untuk belanja publik dengan belanja aparatur, namun Lukita meyakinkan bahwa mulai 2018 BP Batam mengencangkan ikat pinggang dengan menekan pengeluaran untuk aparatur seoptimal mungkin, agar alokasi anggaran lebih banyak untuk program peningkatan ekonomi Batam.
“Kami membatasi perjalanan-perjalanan dinas, kecuali memang orientasinya pada kemajuan ekonomi Batam,” tegas Lukita, didampingi Deputi V BP Batam, Irjen Pol Bambang Purwanto.
Lukita juga membeberkan strategi BP Batam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam 2018. Pertama, meningkatan investasi. Kedua, meningkatkan jumlah kegiatan usaha. Ketiga, penyediaan lapangan kerja dari kegiatan investasi. Keempat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelima, membantu Pemko Batam menjaga stabilitas harga-harga di Batam.
Dalam konteks investasi untuk menggerakkan ekonomi, Lukita mengaku BP Batam tak muluk-muluk dengan janji manis mendatangkan investor sebanyak-banyaknya. Sebab, banyak potensi yang bisa dioptimalkan agar roda ekonomi di Batam bergerak.
Salah satu potensi yang cepat dan tepat adalah memberdayakan lahan-lahan tidur yang sudah lama dialokasikan namun belum juga dibangun. Termasuk sejumlah lahan yang sempat ditarik, namun pemilik sebelumnya masih tertarik untuk membangun di lahan yang pernah mereka miliki.
“Saat ini ada delapan perusahaan yang sudah mengajukan bisnis plan-nya. Kami masih pelajari. Cocok, lahan kami berikan kembali, tapi harus langsung bangun supaya ekonomi bergerak,” ungkap Lukita.
Itu baru delapan perusahaan, belum lagi perusahaan lain yang telah lama mendapatkan alokasi lahan namun tak kunjung dibangun. Lukita menegaskan hanya memberikan dua opsi, lahan tak ditarik dengan catatan secepatnya mengajukan rencana bisnis dan segera “action” dengan membangun, atau lahan tersebut ditarik.
“Kalau tak ada rencana bisnisnya, kami akan tegas, lahan kami tarik lalu kami alokasikan yang mau segera membangun. Ekonomi Batam harus bergerak,” tegas Lukita.
Selain itu, BP Batam saat ini sedang merampungkan digitalisasi semua perizinan (Online Single Submissin/OSS). Ditargetkan Maret hingga April semua sudah rampung dan semua sudah tergabung di mal pelayanan publik (MPP) Kota Batam.
Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 25 September 1961 ini menjamin revisi peraturan kepala (Perka) yang selama ini berpolemik, akan rampung akhir Januari ini. Seiring dengan itu, BP Batam akan melakukan promosi investasi untuk menarik investor asing dan domestik ke Batam.
“OSS ini memberi kepastian tarif dan alokasi lahan. Kami yakin investor asing dan domestik tertarik berinvestasi di Batam,” ujar Lukita.
Lukita mengungkapkan, investasi di sektor galangan kapal dan migas akan membaik pada tahun ini. Keyakinan itu didasari pada membaiknya harga batu bara dunia akhir-akhir ini dan diyakini akan terus membaik ke depan.
Dengan begitu, pesanan kapal angkutan batu bara bakal meningkat di 2018 ini. Begitupun pesanan kapal-kapal dari pemerintah untuk mensukseskan program poros maritim juga bakal meningkat. Sebab, pemerintah pusat menyiapkan anggaran besar untuk program tersebut di 2018.
BP Batam juga memberikan kemudahan bagi industri di sektor galangan dan migas yang terpuruk dengan memberikan diskon khusus tarif perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang jatuh tempo. Meski ini sifatnya kasuistik dan hanya pada industri yang benar-benar membutuhkan, namun Lukita yakin, program BP Batam ini akan mampu membuat industri galangan dan migas yang ada bertahan.
Sementara ide baru yang diyakini BP Batam bisa semakin mengairahkan ekonomi Batam ke depan adalah program pembangunan yang menjadikan Batam sebagai pusat logistik, guna melayani industri e-commerce atau ekonomi berbasis digital. Baik di sekitar bandara, maupun pelabuhan di Batam.
Selain itu, BP Batam di 2018 ini membuat program yang memudahkan industri di Batam. Sembari merampungkan data base untuk penentuan zona-zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), BP Batam juga akan memperkuat FTZ Batam. Semua fasilitas yang menjadi hak dan ruh FTZ Batam akan dikejar ke pusat agar dilimpahkan ke Batam. Termasuk memutus mata rantai regulasi yang memberatkan industri yang berorientasi ekspor.
“Tata niaganya itu yang paling penting kami bicarakan ke pusat. Apa yang menjadi hak FTZ harus benar-benar sesuai sebuah kawasan FTZ,” kata Lukita.
Jika tidak ada kendala, dari semua program peningkatan ekonomi yang dirancang BP Batam 2018, BP menargetkan realisasi investasi baru di Batam hingga akhir tahun paling tidak bisa mencapai Rp 8 triliun hingga Rp 9 triliun.
Target pertumbuhan ekonomi Batam 2018 paling tidak bisa menyentuh angka 4,5 hingga 5 persen. Sementara target penerimaan BP Batam berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditagetkan naik 15 persen atau sekitar Rp 1,1 triliun.
“Meski UWTO tak boleh naik tinggi, tapi kami akan optimalkan penerimaan di sektor lain,” kata Lukita.
***
Selain program-program peningkatan investasi atau ekonomi, BP Batam juga menyiapkan sejumlah proyek fisik di 2018. Antara lain, lanjutan proyek penanganan limbah rumah tangga di Batam dengan membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Bengkong.
Proyek ini dikerjakan bertahap beberapa tahun (multiyears). Tahap awal pemasangan pipa sepanjang 114 kilometer menghubungkan 11 ribu rumah penduduk di Batamcentre.
Proyek ini mendapat dukungan pemerintah Korea Selatan dengan bantuan pinjaman lunak sebesar Rp 387 miliar dan direncakan akan rampung pada 2019. Ada tujuh titik yang menjadi prioritas IPAL, yakni Bengkong, Batuampar, Nagoya, Batamcentre, Sagulung dan Telagapunggur.
Doktor bidang Ekonomi dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA (1994-1998) ini menjelaskan, proyek ini selain untuk menciptakan Kota Batam yang bersih dan nyaman, juga sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan air bersih di Batam. Air limbah rumah tangga di Batam nantinya tidak ada yang terbuang. Semua akan disedot untuk diolah di IPAL. Setelah dinyatakan bersih dan sehat, akan dikembalikan ke danau untuk selanjutkan diolah lagi menjadi air bersih.
“Batam ini terbatas air bersihnya, jadi segala cara kita lakukan agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, selain membangun waduk-waduk baru,” kata Lukita.
Proyek fisik lainnya, pembenahan tampilan wajah dan fasilitas Bandara Hang Nadim Batam. Juga wajah dan fasilitas pelabuhan laut di Batam. Termasuk rencana membangun pusat-pusat logistik atau pergudangan untuk melayani industri e-commerce dan industri berteknologi tinggi seperti MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul).
“Insya Allah, MRO Lion Grup perluasan tahun ini, Garuda juga deal tahun ini,” kata Lukita.
Tak hanya itu, proyek Jembatan Batam-Bintan juga akan memasuki babak baru di 2018. Sejumlah investor telah menyatakan keseriusan mereka untuk membangun jembatan tersebut.
“Selama ini terkesan hanya angan-agan, tapi 2018 ini mudah-mudahan ada kejelasan. Investor banyak yang berminat,” kata Lukita.
***
Sementara Pemko Batam 2018 memiliki duit yang lebih besar untuk menggerakkan ekonomi Batam. Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kota Batam 2018 diketok pada akhir 2017 lalu sebesar Rp 2,6 triliun. Pemko Batam mentargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,35 triliun, dana perimbangan Rp 934 miliar serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp 248,8 miliar.
Dengan anggaran sebesar itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan mengupayakan proses lelang semua proyek lebih cepat di awal tahun, sehingga realisasi pembangunan juga di awal-awal tahun. Tujuannya agar ekonomi bergerak dari belanja pembangunan tersebut.
Rudi juga menegaskan akan tetap memprioritaskan pembangunan fisik. Ada 10 proyek pelebaran yang akan dibangun 2018, yakni Simpang Flyover Laluan Madani-Simpang BNI, Simpang BNI-Underpass, Simpang BNI-simpang Frengky, Simpang Frengky-Simpang Tarempa.
Selain itu, ruasa jalan Simpang Patung Kuda-Bengkongseken juga akan dilebarkan. Lalu jalan di depan Kampung Utama-Simpang Kolekta, Simpang Kolekta-Polsek Lubukbaja, Simpang Baloi-Seiladi, Kantor Wali Kota-Simpang Kabil, dan Jalan Simpang KDA ke arah Camat Batam Kota.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (DBM-SDA) Kota Batam Yumasnur membenarkan 10 proyek perluasan jalan itu dikerjakan 2018. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan berkas lelang agar pekerjaan bisa dimulai segera.
“Alhamdulillah semua setuju, jadi tak ada masalah,” ujarnya.
Tak hanya jalan-jalan utama, perbaikan jalan di kelurahan juga jadi fokus Pemko Batam. Pada 2018 ini, ada 64 kelurahan di Batam akan mendapatkan anggaran Rp 1,1 miliar untuk setiap kelurahan.
Selain pelebaran jalan ini, Wali Kota juga mengungkapkan sistem drainase juga menjadi programnya. Ia mengharapkan Batam bebas banjir pada 2020.
“Saya sudah kerja sama dengan Pak Lukita (Kepala BP Batam, red). Semoga 2020 masalah ini sudah clear,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmardjadi mengatakan tahun ini tidak ada pembangunan puskesmas. Hanya ada beberapa puskesmas yang akan direvitalisasi. Antara lain Puskesmas Lubukbaja yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 4 miliar. Kemudian Puskesmas Tanjungsengkuang dan Seilekop.
Anggaran kesehatan lainnya untuk pemenuhan fasilitas di RSUD Embung Fatimah dan pusakemas lainnya.
Dari data DPRD Kota Batam disebutkan, alokasi anggaran 2018 untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 400 Miliar dari Rp 2,6 triliun. Pembangunan dan peningkatan jalan jembatan mendapat alokasi paling besar yakni Rp Rp 207,4 miliar. Disusul pembangunan, peningkatan kualitas dan pengawasan bangunan yang berada di dinas cipta karya dan tata ruang yang menyentuh angka Rp 111,1 miliar.
Selain itu, peningkatan kebinamargaan sebesar Rp 39,1 miliar, infrastuktur untuk pengendalian banjir Rp 32,6 miliar dan infrastruktur di hinterland sebesar Rp 10,5 miliar.
Sedangkan target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam tahun ini Rp 1,35 triliun meningkat Rp 270 miliar atau naik 24,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah Rp 970 miliar, retribusi daerah Rp 122 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah Rp 16,9 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 246 miliar.
Pajak daerah diproyeksi meningkat Rp 232 miliar atau naik 31,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak daerah andalan masih pada bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) yakni Rp 380 miliar. Angka ini cukup besar mengalami kenaikan jika dibanding tahun lalu yang hanya Rp 250 miliar.
Selanjutnya pajak penerangan jalan umum Rp 188 miliar, disusul pajak bumi bangunan Rp 158,5 miliar dan pajak hotel Rp 117 miliar.
“Andalan kita masih BPHTB, PPJU, dan PBB,” kata Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi II DPRD Batam.
Untuk pajak lain seperti restoran diangka Rp 68 miliar, pajak hiburan Rp 29 miliar, pajak reklame Rp 6,9 miliar dan pajak parkir sebesar Rp 12 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Bobi Aleksander Siregar menambahkan, alokasi anggaran APBD 2018 sudah sesuai perundang-undangan. Bila APBD Batam 2018 sebesar Rp 2,62 triliun maka sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Rp 562 miliar atau sudah melebihi alokasi 20 persen pendidikan.
Sedangkan sektor kesehatan sendiri dialokasikan Rp 354 miliar, terdiri dari Rp 219 miliar di Dinas Kesehatan dan Rp 135 di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.
Dari alokasi anggaran 2018 itu, Rp 872,6 miliar diperuntukan untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai). Belanja ini terdiri dari gaji dan tunjuangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil.
Di tahun 2018 ini proyek fisik di Dinas Pendidikan mencakupi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta perabotnya Rp 6,9 miliar. Pembangunan peningkatan infrastuktur dan ruang penunjang sekolah TK dan SD Rp 1,2 miliar. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Rp 9,9 miliar dan RKB SMP beserta perabotnya sebesar Rp 2,3 miliar.
Sementara Pasar Induk yang sudah resmi dialihkan BP Batam ke Pemko, belum ada alokasi anggaran di APBD murni. Baru bisa dianggarkan di APBD perubahan nanti.
“Ini salah satu prioritas kami (DPRD dan pemko),” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang.
Meski belum dianggarkan di APBD murni, Rudi berjanji akan mulai membangun Pasar Induk Jodoh tahun ini. Rudi mengaku tinggal menunggu surat dari Kepala BP Batam bahwa pasar tersebut sudah boleh digunakan Pemko Batam sembari menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan terkait pengalihan aset tersebut.
“Tahap awal kami akan pindahkan 85 pedagang di pasar itu,” kata Rudi.
Di sektor pendapatan, Rudi mengapresiasi komitmen Kepala BP Batam Lukita yang terus melakukan pembenahan Peraturan Kepala (Perka) 07/2017 yang akan memberi kemudahan dan tarif yang jelas dalam pengurusan IPH. Begitu juga dengan Perka yang lain.
“Kalau IPH lancar, BPHTB akan naik, mudah-mudahan bisa PAD dari BPHTB bisa tembus Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar,” kata Rudi.
Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Efrius mengakui BPHTB adalah sektor pemasukan andalan.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau. Menurutnya, minimnya pendapatan IMB erat kaitannya dengan tersendatnya pengurusan Izin Peralihan hak (IPH) di BP Batam selama ini. Ia berharap tersendatnya IPH tak terulang lagi tahun ini.
“Kami ingin ada perubahan, ekonomi Batam harus bangkit,” kata Gustian di Kantor wali Kota Batam, Kamis (4/1) siang.
Ia meyakini pendapatan IMB tahun ini dengan target Rp 30 miliar akan lebih baik dibanding tahun kemarin, namun harus didukung dengan lancarnya pengurusan IPH di BP Batam.
“Kalau IPH mereka selesai, awal semester pertama ini langsung kami genjot (penerimaan IMB),” pungkasnya.
Lukita sendiri sudah menjanjikan pengurusan IPH akan sangat dipermudah, supaya ekonomi Batam bergerak. Bahkan bukan hanya pengurusan IPH, semua perizinan terkait lahan maupun non lahan akan dipermudah.
“Properti akan bergairah lagi,” katanya.
Lukita sangat yakin, dengan anggaran besar dan program yang banyak, baik di BP Batam maupun Pemko Batam, ditambah dari Pemprov Kepri, jika proses lelang dan pengerjaannya (belanja) sudah di mulai di awal-awal tahun, dari situ saja sudah mampu membuat ekonomi Batam bergerak.
Apalagi jika ditopang dengan perbaikan kondisi ekonomi terhadap produk barang di Batam yang berorientasi ekspor. Lukita pun semakin yakin target pertumbuhan ekonomi Batam 4,5-5 persen di 2018 akan mudah dicapai. Selanjutnya target pertumbuhan ekonomi 7 persen di 2019 juga akan mengikuti. (nur/leo/rng/cr13/cr17)