batampos.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Karimun menemukan adanya proyek pembangunan gudang farmasi anggaran 2017 senilai sekitar Rp 3 miliar lebih yang belum selesai. Temuan ini diketahui saat sidak tahunan ke RSUD M Sani, Selasa (9/1).
”Salah satu tugas dari Komisi II adalah melakukan pengawasan rumah sakit. Untuk itu, setelah berakhirnya anggaran tahun lalu, maka hari ini (kemarin, red) kita melakukan sidak. Hasilnya, ditemukan adanya pekerjaan pembangunan gudang farmasi sebanyak 3 lantai belum sel3esai dikerjakan. Artinya, perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut harus dikenakan sanksi administrasif berupa denda maksimal,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Yusuf Sirat kepada Batam Pos.
Denda tersebut, katanya, sudah mulai dihitung sejak memasuki bulan ini sampai dengan pertengahan bulan depan. Berdasarkan ketentuan, besarnya denda dihitung per hari yang besarnya Rp 2 juta lebih. Jika sampai pertengahan buklan depan pekerjaan tidak selesai, maka pemerintah wajib untuk melakukan pemutusan kontrak kerja. Selain itu, ada juga pekerjaan di RSUD M Sani yang belum selesai. Yakni seluruh bangunan rumah sakit. Nilainya diperkiraklan lebioh dari Rp 1 miliar.
”Meski belum selesai, dikerjakan, tapi kita melihat pekerjaan tersbeut progrenya lumayan atau hampir selesai. Tapi, secara administrasi kita tekankan pengawas yang melakukan pengawasan proyek diminta untuk memberikan denda kepada perusahaan yang mengerjakan pembangunan gudang farmasi dan juga pengecatan bangunan. Meski kita juga sudah mendapatkan penjelasan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan,” jelasnya.
Tentang pelayanan, lanjutnya, di rumah sakit sudah baik. Namun, yang namanya pelayanan tentu saja tetap ada keluhan dari masyarakat. Untuk itu, pihaknya berharap rumah sakit dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, saat ini hasil dari sidak ruangan perawatan sudah mulai terlihat leboh baik dan bagus. (san)