batampos.co.id – Direktur PT Pembangunan Batam (BUMD) Hari Basuki memastikan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) BUMD Batam akan digelar awal Februari nanti. Rapat tersebut seiring peresmian kantor baru BUMD di komplek Ruko Taman Golf Residence Blok N1 Nomor 12 Sukajadi, Batamcenter.
“Saya sudah kirim surat ke pak Wali Kota (Muhammad Rudi, red), sudah di disposisi. RUPS paling tidak akan digelar Februari ini,” ucap dia, kemarin.
Ia menyampaikan, RUPS perlu digelar karena mengingat sudah lama kepemimpinan Pemko Batam maupun sekretariat Pemko Batam sudah berganti. Terakit evaluasi manajemen BUMD, ia mengatakan tergantung pemegang saham dalam hal ini Pemko Batam.
“Evaluasi (komposisi pimpinan BUMD) ranah pemegang saham, kami hanya menjalankan,” ucapnya.
Terkait penilaian banyak pihak, termasuk DPRD Batam yang mengatakan tak memberi manfaat yang jelas bagi daerah, Hari menampik hal demikian. Menurutnya, dengan modal Pemko Batam sebesar Rp 2 miliar di banding dengan sumbangsih BUMD Batam Rp 1 miliar pertahun jelas adanya.
“Total yang kami setor ke PAD kini sampai 2017 sekitar Rp 5 miliar lebih, artinya modal itu udah balik. Dividen untuk Pemko itu ada, walau memang belum signifikan, sekarang ekonomi global sedang bermasalah,” paparnya.
Tahun 2018 ini, ia juga telah menyanggupi target Rp 1 miliar untuk disetor ke PAD Batam. Ia menilai, hal tersebut pihaknya akan tersu mengusahakn target tersebut. “Mudah-mudahan dapat terrealisasi,” imbuhnya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, terkait RUPS telah melayangkan surat pada Sekretaris Daerah Batam Jefridin. “Sudah saya tandatangan suratnya. Saya turunkan ke Sekda Jefridin untuk segera rapat RUPS,” ungkap Rudi.
Terkait RUPS BUMD Batam, Rudi menilai BUMD BAtam sebagai perusahaan punya mekanismenya tersendiri, dalam hal ini Pemko Batam kebetulan hanya pemilik saham.
“Aturan dari perusahaan tak boleh kita langgar, salah satunya RUPS itu . Tapi coba tanya ini ke Sekda ya,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengaku sampai saat ini belum menerima laporan terkait hasil keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam.
“Saya belum pernah dilaporin. Makanya saya surati minta laporannya,” kata Jefridin singkat saat mengunjungi DPRD kota Batam, Kamis (11/1).
Menurut dia, sebagai pemegang saham BUMD Batam, sudah menjadi kewajiban PT Pembangunan Batam untuk membuat laporan. Laporan ini menjadi pertanggungjawaban BUMD pada Pemko Batam. Namun, diakuinya hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang gas itu.
“Ada beberapa kewajiban mereka yang harus mereka laporkan sebagai pemegang saham,” ucapnya.
Terkait Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Batam sendiri, Jefridin mengaku Walikota Batam sudah memerintahkan dirinya untuk menggesa agar memenuhi kewajibannya sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUP. Sesuai ketentuan tiga bulan setelah tahun anggaran untuk mempersiapkan.
“Untuk target kerja BUP direkturnya yang tau,” sebut Jefridin singkat.
Sebelumnya, Ketua DPRD Batam Nuryanto menilai, kiprah BUMD Batam tak memberikan keuntungan yang jelas kepada pemerintah daerah. Menurut dia, kondisi BUMD saat ini ibarat hidup segan mati tak mau. Bahkan kontribusinya terhadap PAD di 2017 lalu hanya sebesar Rp 1 miliar.
“Kemarin saya dapat informasi masih stagnan. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Berturut-turut seperti itu dan tak ada keuntungan yang jelas,” kata Nuryanto, Rabu (10/1).
Padahal, kata dia kehadiran BUMD sangat dibutuhkan dalam menggerakan motor perekonomian kota Batam saat ini. Selain itu, BUMD diharapkan mampu menopang sekaligus menambah pundi-pundi PAD kota Batam. “Namun hasilnya apa. Sangat jauh dari harapan kami,” ucap Nuryanto.
DPRD sendiri, kata dia, bukan tidak mau mendorong BUMD Batam agar bisa berkembang lebih besar. Bahkan pada saat pembahasan APBD lalu, saat lembaga legislatif menawarkan penambahan anggaran, dengan harapan BUMD bisa berkembang sehingga bisa memberikan kontribusi nyata.
“Namun lagi-lagi mereka tak mampu. Saya lihat BUMD hanya mampu jadi calo gas,,” sesalnya. (rng/cr13)