batampos.co.id – Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah menyayangkan banyaknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertahanan (PUPRP) Provinsi Kepri. Yakni tidak tuntasnya sejumlah kegiatan fisik di Kabupaten Karimun. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri tersebut mengingatkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk tidak terlalu bernafsu melakukan pembangunan.

“Kita mendukung percepatan pembangunan infrasrtuktur daerah. Tetapi bukan pada kondisi dipaksakan, karena konsekuensinya akan tidak baik dari segi hasilnya,” ujar Irwansyah, kemarin.

Menurut Irwansyah, terbongkar adanya sejumlah kegiatan yang tidak siap dan tidak terlaksana setelah melakukan peninjauan ke lapangan. Seperti pembangunan Jembatan Pulau Parit, sejak awal sudah diingatkan. Akan tetapi, Kepala Dinas PUPRP Kepri, Abu Bakar menyatakan kesiapan pihaknya untuk melakukan pembangunan. Akhirnya disetujui anggaran awal Rp6 miliar untuk pemancangan.

“Kenyataan di lapangan, kontrak kerjanya hanya Rp 2,7 miliar. Yang lebih miris lagi adalah dari kontrak tersebut, progresnya hanya 23 persen. Dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan,”jelas Irwansyah.

Lebih lanjut, Mantan Legislator DPRD Kota Batam tersebut juga mengatakan, temuan-temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya kepada Gubernur maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ditegaskannya, jika kegiatan tersebut tidak dipaksakan, anggaran yang ada bisa dioptimalkan untuk kegiatan lain. Sehingga punya manfaat.

“Memang kita tidak kehilangan anggaran, karena Silpa. Tetapi kita kehilangan momentum. Selain itu ada beberapa kegiatan peningkatan jalan di Kundur, Karimun juga tidak terlaksana. Alasannya, harus ngantri karena keterbatasan alat berat,” tutupnya.

Belum lama ini, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan masyarakat Kepri tidak sungkan untuk mengingatkan, mengkritik dan menegur dirinya selaku penanggung jawab pemerintahan untuk membuat Kepri semakin baik. Tentu semuanya sesuai dengan etika dan budaya Melayu. Jangan sampai semua itu membuat antar sesama gontok gontokkan.

“Kapten yang baik adalah kapten yang menerima masukan dari pasukannya dan terakhir meninggalkan kapal jika kapalnya karam,”ujar Gubernur Nurdin.(jpg)

Respon Anda?

komentar