batampos.co.id – Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada akhir Januari ini dikritik sejumlah pihak. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah mengantisipasi pasokan beras di dalam negeri.
“Keputusan ini memang merupakan pil pahit dari kurangnya antisipasi pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ichsan Firdaus, Jumat (12/1).
Menurut Ichsan, pemerintah memiliki permasalahan data produksi beras yang kurang akurat. Sebab, kata dia, jika data produksi gabah nasional tahun 2017 sebesar 38,5 juta ton dan konsumsi beras nasional sekitar 31,5 juta ton, seharusnya Indonesia surplus sekitar 7 juta ton.
“Tapi awal Januari 2018 ini terjadi kenaikan harga beras yang cukup mengkhawatirkan dan meluas hampir di seluruh Indonesia,” katanya.
Ichsan menambahkan, gejolak harga beras tidak mungkin terjadi kalau saja surplus 7 juta ton beras itu tercapai. Selain itu, kata dia, stok beras di Bulog, yang berada di bawah 1 juta ton, menunjukkan posisi stok yang mengkhawatirkan. “Bahkan Wapres Jusuf Kalla juga mengakui stok beras kita memang kurang,” ucapnya.
Ichsan mendesak pemerintah memberi perhatian khusus terhadap produksi beras nasional. Dia mengatakan pemerintah harus memastikan informasi yang tepat terkait dengan stok beras nasional. “Jangan sampai Presiden Jokowi mendapatkan informasi yang keliru tentang data produksi beras ini,” katanya.
Kritik pedas juga disampaikan ekonom senior yang juga mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli. Ia menyebut kebijakan ini akan membuat petani semakin sengsara.
“Ajaib ada rapat keputusan harus impor dalam dua-tiga hari ini, yang bener saja, sebentar lagi kan mau panen. Ini membuat petani makin sengsara,” kata Rizal, Jumat (12/1).
Rizal menjelaskan, ada beberapa tindakan jahat yang ada dibalik kebijakan yang tidak pro petani tersebut. Salah satunya adalah adanya komisi yang besar untuk pejabat yang melakukan impor beras.
“Dalam sejarah politik Indonesia, uang paling mudah itu dari impor komoditi. Jadi kalau mau main ya main di gula, beras, kedelai, daging. Duitnya gampang buat dicolong,” kata mantan kepala Bulog itu.
Jadi, kuat dugaan, tambah mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya itu, kebijakan impor dilakukan oleh kementerian perdagangan untuk memburu komisi besar impor atau diistilahkan oleh Rizal “Rent Seeker”.
“Pengalaman saya saat di Bulog, Kementerian Perdagangan maunya impor karena ada komisi 20-30 persen per ton, transaksinya semua di luar negeri, akun banknya juga di luar negeri,” ungkap Rizal.
Untuk itu, Rizal mempertanyakan pemimpin lembaga yang melakukan impor beras saat musim panen ini. “Pengalaman kami dulu, ada pejabat tinggi, sebelum kami jadi kepala Bulog, dia mau impor dua juta ton, dapat untung gede. Makanya saya heran dengan Kementerian Perdagangan ini bisanya impor saja,” beber Rizal.
Sementara Wapres Jusuf Kalla mengatakan, rencana impor 500 ribu ton beras bukan tanpa alasan. Langkah itu diambil demi memastikan ketersediaan stok beras dan harga yang stabil. Sehingga, baik konsumen tidak protes karena harga mahal, namun petani tidak sampai dirugikan akibat harga terlalu murah.
Wapres menuturkan, pada dasarnya beras di Indonesia sudah memiliki harga patokan. Bila harga beras melebihi patokan yang ditetapkan, maka Bulog akan mengeluarkan persediaan di gudang untuk dijual sesuai harga patokan. Sehingga, harga beras di pasaran bisa turun kembali sesuai harga patokan.
Persoalannya, saat ini stok sedang berkurang. ’’Karena stoknya sekarang kurang, maka impor dulu baru dijual,’’ terang JK usai pengukuhan pengurus Dewan Masjid di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (12/1).
Diharapkan, gelontoran beras impor ini mampu membuat harga beras yang sempat naik hingga Rp 2.000 per kg bisa normal, sembari menunggu masa panen yang dimulai Februari mendatang.
Saat panen raya mendatang, persediaan beras akan melimpah. Di situ, lanjut JK, Bulog juga punya peran agar harga di tingkat petani tidak jatuh. ’’Kalau turun harga, maka dia (Bulog) membeli supaya naik harga (beras),’’ tuturnya. Dengan sistem yang dijalankan Bulog, maka harga beras akan stabil.
(byu/jpg)