Bupati Bintan Apri Sujadi bertemu dengan Menteri Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (11/1). F. Kominfo/Batam Pos

batampos.co.id – Sejumlah lahan yang dilirik investor di Kabupaten Bintan mayoritas masih berstatus hutan lindung. Status lahan tersebut menghambat perkembangan investasi di Bintan.

“Kita minta pemerintah pusat mengkaji ulang regulasi tentang investasi, setidaknya konsep pembangunan yang menguntungkan investasi di pulau Bali bisa diterapkan di Bintan,” kata Bupati Bintan Apri Sujadi usai bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil ketika melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis (11/1) lalu.

Apri meminta pembangunan yang dikerjakan pemerintah pusat sebaiknya dikoordinasikan ke pemerintah daerah. Diantaranya rencana pembangunan waduk dan daerah air minum (Dam) di Kabupaten Bintan. “Kami minta kajian teknisnya dari pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bintan. Ketika masyarakat meminta infromasi yang jelas, kami bisa menyampaikan dampak lingkungannya,” ujarnya.

Selain itu, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang akan mengembangkan dan melakukan penataan Pulau Bintan khususnya Kabupaten bintan. “Beberapa pembangunan stategis sedang dilakukan di Kabupaten Bintan seperti pembangunan bandara di Busung serta pembangunan jembatan di Pengujan,” tukasnya.

Konsultan Internasional Alfonso Vegar mengatakan, Pulau Bintan berada di wilayah strategis karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Tak hanya itu, perancangan pembangunan di Pulau Bintan tidak mengesampingkan lingkungan.”Bintan akan menjadi The Blue Diamon Indonesia,” katanya.

Menurut konsultan dari Fondacio Metropoli Madrid ini, Singapura dan Malaysia akan membutuhkan Pulau Bintan karena sumber daya alam yang melimpah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mendukung penataan kawasan di Pulau Bintan dan akan membawa usulan tersebut ke Presiden. “Pulau Bintan akan menjadi luar biasa ke depan dan akan kita dukung penuh. Oleh karena itu, saya meminta Pemprov Kepri, Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang bisa mengintegrasikan tata ruang daerah,” katanya. (cr21)

Respon Anda?

komentar