Ilustrasi

batampos.co.id – Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengaku telah mempersiapkan sistem pembayaran tunjangan, dalam satu kali pembayaran. Hal ini, sejalan dengan rencana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam menyiapkan sistem penggajian PNS.

Iklan

“Kami sudah siapkan sistem penentuan tunjangan PNS. Persiapan tersebut dirapatkan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Jefridin, Jumat (12/1).

Menurut dia, nanti konsepnya single salary. Berapa tunjangannya, tergantung klasifikasi nilai jabatan yang dipegang.

Paling tinggi Rp 59 juta untuk Sekda.

Paling rendah Rp 6 juta.

Selain itu, besar tunjangan juga dipengaruhi beberapa faktor pengurangan, seperti absensi, kinerja pribadi, target organisasi, sikap, dan berbagai hal lainnya.

“Berdasarkan Njab (nilai jabatan). Kita sudah persentasi pak Wali. Tapi mana yang diambil pak Wali, itu kebijakan pak Wali nanti,” ungkapnya.

Meski begitu, bukan berarti semua tunjangan harus dibayar sekaligus. Jefridin menuturkan, semua pembayaran dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah. Jika memang mampu dibayarkan 20 persen dahulu.

“Pembayaran seperti ini tak masalah. Apalagi di Batam ada 16 nilai jabatan, mulai sekda sampai bawah. Yang rendah, ada staf yang punya jabatan fungsional. Jadi antara auditor, pemeriksa beda,” katanya.

Diakui dia, saat ini, konsep pembayaran tersebut sedang diverifikasi di MenPAN-RB, dan rencananya jika telah diterima, barulah Wali Kota memilih konsep mana yang akan digunakan.

“Tapi belum bisa diterapkan semua di tahun 2018 ini. Karena masih ada tahap verifikasi dan banyak opsinya,” beber Jefridin lagi.

Ia menambahkan, yang jelas apa yang diusulkan pihaknya sudah mengacu pada aturan yang berlaku. Sementara untuk keputusan besaran tunjangan, semua akan ditentukan Wali Kota Batam.

“Kami persiapkan menunya. Nanti pak Wali yang akan putuskan. Itu kebijakan,” tegasnya. (rng)