Seorang pengengendara ojek online Go-Jek sedang mengangkut penumpang di kawasan Batamcenter,
. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pengemudi Gojek di Batam bebas beroperasi tanpa ada hambatan dari pihak manapun.

“Saya katakan gojek tidak ada masalah. Sama-sama dengan ojek pangkalan. Karena sama-sama tidak punya izin.,” kata Wakapolres Barelang AKBP Mudji Supriadi.

Ia mengatakan dalam aturan dan perundang-undangan tidak ada yang mengatur roda dua. Oleh karena itu, menurutnya, sangat tidak diporbolehkan kalau ada intimidasi atau sweeping dari pihak lain.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri. Ia mengatakan bahwa gojek dengan pangkalan selama ini memang sudah mulai akur. Tidak pernah lagi ditemukan gesekan di lapangan. Di mana sesuai dengan ketentuan dan perundangan, bahwa tidak ada keistimewaan dari Gojek maupun ojek pangkalan.

Ojek itu tidak diatur dalam undang-undang lalu lintas. Ya dipersilakan saja. Kalau dibilang salah, ya sama-sama salah,” katanya.

Pernyataan ini membuat lega para pengmudi Gojek yang mengaku masih mendapatkan intimidasi di lapangan. Di mana masih ada beberapa tempat justru melarang gojek beroperasi.

“Tapi dengan pernyataan pak Wakapolres tadi bahwa Gojek bebas tidak ada halangan. Kalau ada intimidasi, silahkan lapor ke korlap masing-masing dan kemudian akan dilaporkan ke Polsek terdekat,” kata Supandi, perwakilan asosiasi Driver Online.

Selama ini masih banyak keluhan dari setiap anggotanya mengenai intimidasi dari ojek pangkalan. Bahkan ada tempat atau area, di mana pihak gojek tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. “Misalnya di Batamindo, kita tidak bisa masuk ke sana,” katanya.

Pengemudi Gojek, Jali mengatakan beberapa temannya sering mendapat intimidasi dari ojek pangkalan.

“Misalnya di Batamindo, untuk antar makanan pun kami tidak boleh. Padahal, banyak karyawan yanng pesan makan dari pujasera di sana. Kami harus membuka atribut kami. Ini tidak boleh,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi III DPRD Kota Batam Werton dalam pertemuan tersebut mengapresiasi kepolisian untuk menindak tegas pelaku sweeping atau intimidasi dari pihak tertentu. Menurutnya, orang sipil biasa tidak berhak untuk menangkap sesamanya yang menjalankan tugas atau pekerjaan apalagi tidak menganggu secara langsung orang sipil tersebut.

“Jadi jangan lagi ada intimidasi atau menangkap driver lain. Kalau memang ada yang melanggar hukum, itu menjadi tugas kepolisian,” katanya. (ian)

Respon Anda?

komentar