Iklan

batampos.co.id – Ribuan pengemudi transportasi online di Batam menggelar demo di depan kantor wali kota Batam dan kantor DPRD Batam, Selasa (16/1). Mereka menuntut pemerintah segera mengeluarkan izin dan legalitas operasional transportasi online di Batam, baik roda dua maupun roda empat.

Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi Kepri, Sopandi meminta ketua DPRD Batam dan Wali Kota Batam segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan surat dari Dishub Kepri tentang penghentian sementara operasional taksi online. Sebab jika tidak, maka aksi persekusi terhadap para pengemudi taksi online akan terus terjadi. Pemerintah diminta segera bertindak sebelum ada korban jiwa.

“Apa harus menunggu terjadi pertumpahan darah di lapangan, apa harus terjadi jatuh korban jiwa, baru pemerintah bertindak dalam menyikapi masalah tranportasi online di Batam ini,” tanya Sopandi saat berdialog dengan anggota DPRD Batam di sela demo, kemarin.

Sopandi mengatakan, pada tanggal 31 Oktober tahun lalu Dishub Batam bersama perwakilan taksi konvensional dan Komisi III DPRD Batam yang menandatangani pelarangan operasional transportasi online di Batam. Menurut dia, kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan sepihak saja.

“Karena kami dari transportasi online saat itu tak dilibatkan,” ujar Sopandi.

Kepada polisi, Sopandi meminta agar pelaku persekusi terhadap sopir taksi online ditindak. Sebab selain mengancam dan mengintimidasi, para pelaku juga sering memukul bahkan merusak armada taksi online.

“Ini yang sebenarnya kami sayangkan. Oknum sipil yang tak punya wewenang di Batam ini tindakannya sudah melebihi aparat kepolisian,” terang Sopandi.

Selain itu, dalam demo kemarin para pengemudi taksi online juga menuntut DPRD dan Pemko Batam segera mengeluarkan rekomendasi tentang kuota taksi online di Batam. Serta mensosialisasikan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, pihakya akan meneruskan tuntutan tersebut ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri. Sebab perizinan transportasi online menjadi ranahnya Dishub Provinsi Kepri. Selain itu, Nuryanto berjanji akan segera menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna membahas masalah taksi online di Batam.

“Utamanya masalah legalitas,” terang Nuryanto.

Nuryanto menyayangkan masalah legalitas transpotasi online di Batam yang berlarut-larut tanpa ada solusinya. Ia khawatir, jika masalah ini dibiarkan berlarut, akan memicu stabilitas keamanan dan berdampak pada upaya pemerintah mengembangkan sektor pariwisata.

“Pemerintah sesegera mungkin harus memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi keberadaan transpotasi online di Batam ini. Berikan kemudahan dan petunjuk mereka dalam mendapatkan legalitas. Berikan kepastian mereka,” kata Nuryanto.

Menurut Nuryanto, selama ini pemerintah Provinsi Kepri ragu dalam memberikan legalitas terhadap keberadaan transpotasi online di Batam. Sehingga permasalahan ini berlarut-larut, digantung dan tak ada penyelesaiannya.

“Sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kepri memberikan kepastian tentang keberadaan transpotasi online,” ujar Nuryanto.

Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.

Sementara Wakapolresta Barelang AKPB Mudji menegaskan, pihak kepolisian tak akan tebang pilih dalam menindak oknum yang berbuat anarkis. Apalagi sampai melakukan pengrusakan.

“Siapapun oknum yang berbuat anarkis di lapangan, kami akan tangkap,” terang AKBP Mudji kepada perwakilan pengemudi transportasi online.

Soal keberadaan Gojek, Mudji mengaku sudah tak ada masalah. “Saya katakan gojek tidak ada masalah. Sama-sama dengan ojek pangkalan. Karena sama-sama tidak punya izin,” kata Wakapolres Barelang AKBP Mudji Supriadi.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri. Ia mengatakan bahwa Gojek dan ojek pangkalan selama ini memang sudah mulai akur. Tidak pernah lagi ditemukan gesekan di lapangan.

“Ojek itu tidak diatur dalam undang-undang lalulintas. Ya dipersilakan saja. Kalau dibilang salah, ya sama-sama salah,” katanya.

Namun fakta di lapangan ternyata berbeda. Pengemudi Gojek, Jali, mengatakan masih banyak intimdasi terhadap para pengemudi ojek online. “Misalnya di Batamindo, untuk antar makanan pun kami tidak boleh. Padahal, banyak karyawan yanng pesan makan dari pujasera di sana,” katanya.

Terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Hengki berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah taksi online di Batam.
“Saya sudah berkali-kali katakan, semua harus bisa menhan diri.Terlebih lagi situasi ekonomi di Batam sedang turun. Jadi mari kita sama-sama menjaga situasi di Kota Batam ini,” ujarnya, Selasa (16/1) pagi.

Hengki menegaskan, Jajaran Sat Lantas Polresta Barelang bersama dengan Dishub Batam akan menindak tegas bagi pelaku yang melakukan pengrusakan maupun terhadap taksi yang belum mempunyai izin. Sejauh ini, jajaran Sat Lantas Polresta Barelang sudah melakukan penilangan terhadap ratusan mobil taksi yang belum memiliki izin.

Sementara itu, Wakasat Lantas Polresta Barelang AKP Kartijo mengatakan bahwa kepada sopir taksi online yang ditilang petugas, selanjutnya mereka akan mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Penilangan ini akan tetap kita laksanakan. Kita juga sudah minta kepada Pengadilan Negeri Batam untuk menggelar sidang tilang sekali seminggu,” tuturnya.

Uji Kir harus Badan Usaha

Kadishub Batam Yusfa Hendri menegaskan, pihaknya tak akan mengizinkan kendaraan transportasi online melakukan uji kir secara personal atau atas nama individu. Mereka bisa melakukan uji kir asalkan melalui badan usaha.

Yusfa menerangkan, transportasi berbasis online kan juga termasuk transportasi umum yang sifatnya mengambil penumpang dengan menerima imbalan atau bayaran dari penumpangnya atau pengordernya. Mereka juga harus diperlakukan sama.

“Boleh uji kir asalkan melalui badan hukum yang menaunginya. Bisa dari koperasi, PT ataupun asosiasi,” kata Yusfa.

Terkait penentuan kuota maupun perizinan taksi online, Dishub Batam tak berwenang. “Kewenangan penuh berada di Gubernur Kepri. Kami sifatnya hanya memberikan masukan atau rekomendasi saja,” katanya.

Yusfa menegaskan, sampai saat ini belum ada satupun badan usaha yang menaungi tranportasi online di Batam yang sudah mendapatkan izin beroperasi dari Gubernur Kepri. Perusahaan yang ada untuk menaungi transportasi online di Batam saat ini ada empat yakni PT Diva Citra Sejati, Trans Utama Batam, PT Suluh, serta CV Patriot.

foto: cecep mulyana / batampos

Direktur Operasional PT Suluh, Fanaya, menegaskan pihaknya sudah mengajukan dua kali berkas perizinan ke Dishub Kepri. Pihaknya juga pernah diundang Dishub Kepri untuk membahas masalah kuota taksi online di Batam. Tetapi deadlock atau tak ada keputusan, karena dari seluruh forum taksi konvensional tak menyetujui adanya perumusan atau kuota yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

“Sampai sekarang kami dapat jawaban dari Dishub sabar dulu suruh menunggu,” terang Fanaya.

Sementara di Sekupang, sekitar 100 pengemudi ojek dan taksi online menggelar aksi protes terhadap tindakan persekusi yang dilakukan sopi taksi pangkalan terhadap rekan mereka beberapa waktu lalu.

Koordinator aksi, Alam, meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku persekusi. “Kami hanya ingin mencari nafkah dengan damai tanpa ada dihadang oleh siapapun,” tegasnya.

Ia berharap ke depan jangan ada lagi anggotanya yang menjadi korban persekusi taksi pangkalan. “Biarkan masyarakat yang menilai dan menentukan mereka mau naik taksi online atau pangkalan. Intinya kami ingin berkerja tanpa harus dihentikan,” sebutnya.

Kapolsek Sekupang Kompol Oji Fharoji meminta semua pihak untuk menahan diri. “Jangan buat keributan, kasihan calon penumpang, nanti mereka takut menggunakan jasa taksi baik online maupun pangkalan,” katanya. (ian/gas/atm/yui/gie)