Iklan

batampos.co.id – Pertemuan antar FKPD membahas mengenai persoalan operasional transportasi online atau taksi online di Batam yang digelar di Pemko Batam, tak membuahkan hasil, Rabu (17/1/2018) siang.

Pertemuan yang digagas Ketua DPRD Batam beserta Wali Kota Batam, kepolisian dan stake holder lainnya tetap bersikukuh akan membuat rekomendasi mengenai operasional taksi online untuk disampaikan ke Gubernur Kepri.

“Intinya kami tetap mengacu pada aturan yang ada. Kami sepakat terkait masalah operasional taksi online, harus berangkat dari aturan dan dasar hukum. Pihak Gubernur Kepri lah yang memiliki kewenangan atas perizinan itu,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Sepanjang perizinan operasional taksi online masih diajukan atau diproses dan belum keluar izin, lanjut Nuryanto, taksi online agar menahan diri untuk tidak beroperasi.

“Semua harus komit. Izin keluar, semua harus menerima keberadaan taksi online beroperasi di Batam. Tapi kalau izin belum keluar, patuhi aturan, jangan beroperasi tanpa izin. Pemerintah wajib memberikan atau memfasilitasi legalitas perizinan taksi online, karena aturan dari pusat sudah ada,” kata Nuryanto.

Kalaupun nantinya di lapangan, sebelum izin keluar, didapati masih ada taksi online beroperasi, Nuryanto menegaskan, pihak kepolisian lah yang berhak menindak atau menilang, bukan instansi lainnya, apalagi masyarakat sipil.

“Kalau ditemukan di lapangan masih beroperasi, catat nomo plat mobilnya, laporkan ke polisi, jangan main hakim sendiri dengan merusak armada dan melakukan persekusi ke sopir taksi online. Siapa yang main hakim sendiri, polisi wajib memproses pidana,” terang Nuryanto.

Sementara, Wali Kota Batam, Rudi saat dimintai konfirmasi terkati pertemuan memilih meninggalkan pewarta. “Langsung saja ke pak Ketua DPRD ya,” ujar Rudi.

Di tempat terpisah, Ketua Organda Batam, Hardi Syam Harun menegaskan, baik taksi online maupun konvensional itu harusnya diperlakukan yang sama.

“Di Batam mengenai angkutan umum, khususnya taksi, sudah dikotak-kotak oleh banyak pihak, oleh banyak oknum yang berkepentingan di dalamnya. Inilah yang menjadi persoalan tranportasi umum di Batam. Harusnya transportasi online itu tak ada pelarangan beroperasi di Batam. Sebab, aturan hukumnya untuk itu sudah ada melalui wujud Permenhub Nomor 108 Tahun 2017,” ujar Hardi Syam.

Persoalan transpotasi umum, khususnya taksi di Batam yang carut marut, lanjut Hardi, karena masih banyaknya area seperti pelabuhan dan bandara di Batam, semua pangkalan taksi dikuasai oleh oknum preman.

“Makanya transportasi online serba bingung, tak bisa bergerak dalam beroperasi. Sebab, semua titik sudah dikuasai oknum preman. Istilahnya di Batam ini yang lebih hebat itu centeng atau preman penguasa taksi daripada Organda yang memiliki kewenangan menurut aturan hukumnya. Kok bisa-bisanya mereka yang mengatur transpotasi umum di Batam. Ini sudah keterlaluan,” kata Hardi.

*Pemerintah Daerah harus Berani Keluarkan Kebijakan

Perwakilan Asosiasi Driver Online (ADO) berkunjung ke Kadin Batam untuk mendiskusikan permasalah operasional taksi online di Batam. Mereka ditemui langsung Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk didampingi dewan penasihat hukum Kadin Batam, Ampuan Situmeang.

Pada pertemuan tersebut, Ampuan Situmeang menegaskan, daerah boleh melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan ke khasan kultur daerah tersebut.

Pengemudi taksi online saat demo

“Pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov ataupun Pemko Batam jangan gamang menghadapi persoalan operasional taksi online di Batam. Aturan dari pusat mengenai Permenhub 108 itu harus dicerna betul-betul oleh pemerintah daerah. Aturan tersebut kan menyerahkan sepenuhnya ke masing-masing daerah. Istilahnya daerah lah yang menentukan akan dikemanakan aturan itu. Keluarkan kebijakan yang sama-sama menyejukkan kedua belah pihak,’ ujar Ampuan Situmeang.

Kalau tak segera diatasi, lanjut Ampuan, ini sama halnya Pemko Batam ataupun Pemprov Kepri sengaja melakukan pembiaran yang berujung ribut dan bentrok tanpa ada solusi.

Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi daerah, lanjut Ampuan, tugas pemerintah daerah itu menjalankan kewenangan atau yang disebut diskresi.

“Artinya daerah bisa mengeluarkan kebijakan, sekalipun aturannya masih kabur. Tapi kebijakan yang dikeluarkan itu harus adil. Inilah kendalanya, terjemahan adil ini yang susah,” kata Ampuan.

Ampuan juga menyoroti fungsi Organda di Batam dalam menyikapi persolan transportasi umum seperti taksi. Organda diminta Ampuan harus lebih terdepan berperan dalam mengayomi perusahaan angkutan seperti taksi, baik itu konvensional maupun online.

“Pemerintah daerah harus melindungi semua pihak. Kalau terjadi gejolak di Batam, itu adalah bukti bahwa Pemko Batam belum hadir dalam permasalahan di warganya, Pemko Batam belum mampu hadir di tengah masyarakatnya dalam menyelesaikan persoalan. Sebenarnya banyak cara yang harus dilakukan Pemko Batam, Jangan berpkiran normatif saja, kaku yang ujungnya ada permasalahan seperti taksi di Batam, tak bisa diselesaikan. Harus punya pemikiran terobosan atau cara,” terang Ampuan Situmeang.

Sebab, lanjut Ampuan, Permenhub 108 adalah aturan dari pusat yang memberikan kewenangan daerah mengatur sendiri-sendiri tentang transpotasi online, agar tak terjadi gesekan nantinya. (gas)