Iklan
Abdul Hamid Rizal. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, pemerintah daerah mengusulkan dibuka kembali penerimaan CPNS kepada Kemenpan untuk Natuna.

Hamid mengaku, sudah menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama penyampaian kebutuhan CPNS di Natuna.

“Natuna masih butuh penambahan 1.617 CPNS. Kami sudah membalas surat Menpan, kebutuhannya berbagai formasi,” kata Hamid kemarin.

Besarnya jumlah formasi CPNS yang diminta ini kata Hamid, mengingat beban kerja pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan diwilayah perbatasan semakin meningkat dan dituntut lebih profesional.

Kebutuhan penerimaan CPNS sambungnya, memberikan peluang terutama bagi pegawai honorer didaerah untuk peningkatan status dan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat luas untuk mengabdikan diri pada instansi pemerintahan.

Dikatakan Hamid, menemui Menpan juga membahas upaya peningkatan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Natuna yang sebelumnya mendapatkan nilai C (Cukup,red).

Penilaian Lakip tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan-perbaikan terutama melalui peningkatan pemahaman bagi para aparatur di seluruh OPD dalam penyusunan program kerja secara lebih terarah, terukur dan terevaluasi secara berkala bagi meningkatkan penilaian Lakip.

“Lakip ini salah satu syarat utama, upaya pemerintah daerah untuk mengajukan dukungan program kerja ditingkat kementerian (Pemerintah Pusat),” sebut Hamid.

Sekretaris Daerah Pemkab Natuna Wan siswandi mengatakan, berdasarkan RPJP 2005-2025 menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera (MAS), telah memasuki tahap III, dimana kebijakannya mengacu pada peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan pemberdayaan potensi secara bijaksana dengan memperhatikan aspek lingkungan dan penataan ruang.

Berdasarkan visi pembangunan daerah ‘Masyarakat Natuna Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan’, tugas seluruh OPD untuk menjabarkan dengan saling bersinergi antara sebuah program dengan program yang lain agar hasilnya menjadi lebih terarah melalui realisasi berbagai misi yang telah ditetapkan.

Terlepas dari penilaian Lapik, program kerja seharusnya mengacu pada upaya mendisiplinkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran serta pemahaman terhadap program kerja harus utuh dan terarah.

Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat Pemerintah Daerah mendapatkan dukungan program kegiatan dari pemerintah pusat adalah hasil pengelolaan seluruh program kerja harus bernilai baik.

“Sinergitas dari seluruh OPD dalam penyusunan rencana dan realisasi program kerja harus selalu bersinergi dan saling mendukung, berbagai dokumen penyelenggaraan pembangunan harus dapat dikemas secara lebih realistik dan terukur agar lebih memudahkan proses audit dan evaluasi,” ujar Siswandi.(arn)