batampos.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison mengatakan kran Dana Desa Tahun Anggara (TA) 2018 akan dibuka pada Februari mendatang. Menyiasati jangan sampai terjadi kendala, setiap desa segera merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES).
“Salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan pencairan dana desa adalah APBDES. Seharusnya APBDES tersebut rampung setelah pembahasan APBD di Kabupaten. Karena menyesuaikan dengan rencana kerja daerah,” ujar Sardison, Minggu (21/1) di Tanjungpinang.
Dijelaskan Sardison, kenapa APBDES harus menyesuaikan dengan APBD, yakni untuk menghindari terjadi double kegiatan. Lebih lanjut katanya, pemanfaatan dana desa sangat seleksi. Masih kata Sardison, percepatan penyaluran dana desa tergantung pada Bupati. Karena berkaitan dengan Peraturan Bupati (Perbub) yang merupakan petunjuk teknis penggunaan dana desa.
“Hasil evaluasi kita pada tahun 2017 lalu menemukan beberapa kendala. Dan kita sudah mengingatkan setiap desa, supaya persoalan serupa tidak terulang kembali,” paparnya.
Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pemprov Kepri tersebut juga mengatakan, pencairan dana desa 2018 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertam adalah 20 persen dari alokasi dana desa sebesar Rp 221 miliar. Kemudian tahap kedua sebesar 40 persen, begitu juga dengan tahap ketiga. Menurut Sardison, peran dana desa angat strategis dalam percepatan pembangunan daerah.
“Kita sangat mendorong program padat karya tunai, supaya anggaran desa yang ada berputar didesa. Sehingga bisa menggerakan sektor perekonomian di setiap desa,” tutup Sardison.
Terpisah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan baiknya penyerapan dana desa akan memberikan pengaruh kinerja APBN di Provinsi Kepri. Menurutnya, untuk memantapkan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan APBN Tahun 2018 serta memulihkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang ditarget tumbuh sebesar enam persen, ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan.
“Pertama adalah perbaikan efektifitas belanja negara berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal (value for money) pada pencapaian sasaran pembangunan, yaitu pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan,” ujar Heru.
Selanjutnya adalah efisiensi penggunaan belanja operasional, percepatan dan akurasi penyusunan time frame of budget execution atau kalender kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun oleh setiap satuan kerja, percepatan proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa khususnya yang berasal dari belanja barang dan modal, penyiapan/pemutakhiran kapasitas SDM pengelola keuangan untuk merespons berbagai perkembangan IT dalam pengelolaan keuangan dan perubahan peraturan dalam mekanisme pencairan APBN yang dinamis.
“Dan yang terakhir adalah perbaikan tata kelola keuangan, perbaikan monitoring dan evaluasi serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan anggaran,” papar Heru.(jpg)
Pembagian Dana Desa 2018
-Natuna  Rp 54.514.794.000
-Anambas Rp 43.487.568.000
-Karimun Rp 35.444.527.000
-Lingga  Rp 57.150.138.000
-Bintan  Rp 30.903.914.000