Gubernur Kepri NUrdin Basirun menghadiri rapat di Istana Negara, Jakarta. F Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mendapat tugas berat dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang akhir-akhir ini cenderung melembat. Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan hal ini usai menghadiri rapat percepatan pelaksanaan berusaha di daerah yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/01).

Menurut Gubernur dalam Presiden berpesan bagaimana seluruh Provinsi di Indonesia bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada di daerah masing-masing guna meningkatkan perekonomian nasional. Khusus di Kepri, sebagai daerah yang sangat strategis karena berbatasan dengan beberapa negara tetangga dan memiliki jalur perdagangan laut yang strategis, yakni Selat Malaka. Maka Presiden meminta agar jalur perdagangan dunia tersebut bisa dimaksimalkan perannya.

“Kita dan Malaysia sama-sama memiliki jalur Selat Malaka. Itu adalah jalur perdagangan dunia yang sangat strategis dan menguntungkan. Hanya saja kita belum memanfaatkannya dengan maksimal, sebagaimana Malaysia memanfaatkan jalut itu. Dengan memanfaatkan jalur Selat Malaka, Malaysia bisa mendongkrak perekonomiannya terutama di Johor dan Malaka hingga tumbuh sebesar 51 persen. Sementara kita, Indonesia, hanya tumbuh 10 persen. Potensi keberadaan jalur Selat malaka itu lah yang perlu kita maksimalkan perannya,” kata Nurdin.

Gubernur juga berharap beberapa kendala yang menghambat pembentukan kawasan Ekonomi Khusus bisa segera diselesaikan. Selanjutnya agar ada regulasi-regulasi yang mempermudah investasi di Kepri.

“Sekarang ini beberapa investasi tetap jalan, dan kita berharap segala kendala pembentukkan kawasan ekonomi khusus bisa diselesaikan. Seperti proyek di Galang Batang itu, atau PT. Bintan Alumina sampai sekarang sudah menyerap sekitar sekitar US$ 91 juta atau hampir mencapai Rp 36 triliun. Itu adalah potensi yang sangat besar. Ada juga jalur Selat Durian yang dijadikan pusat investasi oleh pengusaha Timur Tengah yang bergerak di bidang suplay minyak mentah. Disamping itu juga ada Pulau Asam yang siap menampung investor,” kata Nurdin lagi.

Oleh sebab itu, kata Nurdin, agar segala potensi tersebut tidak lepas dia meminta kepada Kementerian Kehutanan agar memproses masalah lahan bisa segera diselesaikan.
“Ini adalah moment untuk ekonomi kita bangkit. Tapi kalau masalah lahan ini tidak segera diselesaikan, takutnya nanti malah lepas lagi kesempatan yang kita miliki ini,” kata Nurdin.

Nurdin juga menegaskan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden di dalam rapat, untuk perbaikan ekonomi Kepri, Pemprov Kepri tidak mau lambat-lambat. Gubernur berharap 2018 ini juga sudah mulai memulih. “Kita tidak mau lambat. Presiden juga maunya cepat, dan 2018 ini harus sudah mulai pulih. Intinya ada komitmen dan kemudahan regulasi dalam berinvestasi,” katanya.

Dalam rapat ini Presiden Joko Widodo terus berupaya mempermudah izin berusaha dan investasi di dalam negeri. Pada kesempatan rapat ini, Jokowi tidak hanya memanggil seluruh Gubernur, namun juga ketua DPRD se-Indonesia. Sementara itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa kepada para Gubernur dan Ketua DPRD, Jokowi meminta daerah mendukung upaya percepatan investasi dimulai dari memangkas birokrasi. “Presiden minta kita di daerah jangan membuat Perda yang justru mempersulit investasi. Kalau ada, segera dicabut atau direvisi,” kata Jumaga.

Bila perlu, sambung Jumaga, Pemerintah akan mencabut Undang-Undang, Keppres atau Permen yang berbelit-belit. Di Kepri, Pemprov dan DPRD sepakat menghapus perda-perda penghambat investasi. Tujuannya agar pengembangan ekonomi lokal lewat investasi dapat mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh sebab itu, kita akan berupaya mendorong Gubernur menggerakkan sektor produktif dengan membangun infrastruktur dan mendorong investasi, terutama di Kepri ini, ” kata Jumaga.

Ia menambahkan ekonomi lokal yang bergerak dan terus tumbuh juga akan menciptakan nilai tambah dan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin. Sehingga kesenjangan pendapatan dapat dipersempit.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dihadapan para Gubernur dan Ketua DPRD mengatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh dari segi kemudahan berinvestasi. Malaysia, Thailand, Vietnam bahkan melompat meninggalkan negara-negara Asean lain. Sekarang, tinggal Kamboja saja yang masih berada di belakang Indonesia. Kondisi ini harus segera diatasi. Indonesia harus segera berbenah dan mengejar ketinggalan dari negara-negara tetangga tersebut. (bni)

Respon Anda?

komentar