Iklan
Seorang petugas SPBU Regata sedang mengisi bahan bakar minyak pertalite, Selasa (23/1). Harga BBM jenis pertalite mengalami kenaikan 100 rupiah menjadi 8000 per liter. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Terhitung sejak 20 Januari 2017, harga Pertalite naik Rp 100 per liter. Khusus di Batam, dari yang semula Rp 7.900 naik jadi Rp 8 ribu per liter.

Sales Executive Retail Wilayah XII, Ida Bagus Ru Adhi Atma Wiguna mengungkpakan salah satu komponen yang menyebabkan harga pertalite di tiga daerah tersebut tinggi karena Pemerintah Provinsi menerapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) maksimun sebesar 10 persen.

“Kalau daerah lain ada yang hanya 7,5 persen, juga 5 persen,” terang Ida.

Namun demikian, ia tak menampik ada faktor lain yang menyebabkan harga pertalite tinggi. Dengan kata lain penerapan pertalite tinggi tak melulu soal penerapan PBB KB maksimum. Namun ia menyampaikan, soal perhitungan harga merupakan ranah Pertamina Pusat.

“Bisa saja soal distribusi yang pengaruhi harga pasar di Batam. Saya tak bisa katakan (penerapan PBBKB maksimum) adalah faktor tunggal, namun yang jelas kompoenen ini punya andil,” ucap dia.

Ia mengungkapkan, seiring penerapan PBBKB maksimun, pihaknya menyetor ke Pemerintah Provinsi Kepri khusus Pertalite sekitar Rp 6 miliar setiap bulannya.

“Hitungan kasar sekitar Rp 6 miliar per bulan, ini khusus Pertalite saja belum yang lain. Kalau secara umum mesti kami komunikasikan dengan bidang yang lain,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga masuk dalam formula penetapan harga. Terkait hal ini, Batam merupakan daerah yang masuk dalam Free Trade Zone sejatinya dibebaskan dari PPN. Namun sayang fasilitas ini tertutupi dengan penatapan harga dasar yang tinggi dibanding daerah lain, baik di dalam Kepri maupun daerah lain Indonesia. Harga dasar Batam sebesar Rp 7.272,73 sementara secara umum di Kepri sebesar Rp 6.666,67 sementara daerah lain rata-rata Rp 6.608,70 serta Rp 6.638,30.

“Sebenarnya bukan harga Batam seolah naik atau harga dasarnya tinggi. Yang diluar FTZ yang kami sesuaikan dengan Batam,” imbuh Ida.

Sementara itu, Area Manager Communication and Relations Sumbagut, Rudi Ariffianto, mengungkapkan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan harga pertalite di Batam beda dengan daerah lain, yakni distribusi juga storage (penyimpanan).

“Biaya transportasi atau distribusi hingga storage bisa pengaruhi harga tiap daerah,” imbuhnya.

Ketika ditanya adakah perbedaan mendasar antara biaya yang dimaksud dengan daerah lain di Kepri, Rudi enggan berkomentar banyak. menurutnya, hal tersebut hal yang tidak bisa dipublikasikan dan merupakan kewenangan perusahaan yang harsu dirahasiakan.

“Aku hanya bisa sampaikan secara normatif. Hal ini kan confidensial, pasti tidak bisa disampaikans ecara deti. Setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing, korporasi manapun,” ucap Rudi.

Bahkan ia menampik harga pertalite tinggi, ia membandingkan dengan produk serupa dengan milik kompetitor lain.

“Kami masih murah sekitar Rp 300 rupiah (per liter). Sebenranya harga Rp 8 ribu tu tak mahal,” imbuhnya.

Mengapa harus menggunakan pertalite?

Ida mengatakan, sejak akhir 2016 lalu pihaknya sudah memasarkan BBM non subsidi jenis pertalite secara masive. Akibatnya BBM Premium di sejumlah SPBU pun turut berkurang karena digantikan BBM jenis Pertalite. Sehingga terjadinya pengurangan ketersediaan BBM jenis premium di sejumlah SPBU, yang angkanya mencapai 59 juta liter.

“Untuk 2018 kami belum dapat penugasan berapa kuota premium yang disalurkan, karena masih awal tahun. Rata-rata tahun ini kita salurkan 12 juta liter setiap bulannya,” katanya.

Kuota premium sendiri, lanjut Ida, saat ini diatur BPH Migas, sehingga dalam hal ini Pertamina hanya sebatas menyalurkan kuota tersebut. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menjadikan Premium sebagai BBM penugasan di seluruh Indonesia. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan program BBM Satu Harga.

“Karena ini penugasan ada komponen yang menjadi tanggungjawab kami kepada pemerintah. Dalam artian, harus benar benar premium disalurkan kepada orang yang tepat,” bebernya.

Sama halnya dengan penyaluran gas tiga kilogram, yang secara tegas disebutkan untuk masyarakat miskin.

“Sehingga kita harapkan ini juga jadi edukasi pada masyarakat bahwasanya bagi yang mau beralih ke pertalite. Sementara premium benar-benar dipakai oleh kendaraan umum misalnya atau sepeda motor. Mobil pertalite lah,” Sambung Ida.

Ditambahkan dia, pengurangan volume BBM bersubsidi lantaran meningkatnya permintaan BBM non subsidi pertalite. Ditambah lagi tuntutan teknologi pabrikan kendaraan yang mulai beralih ke mesin injeksi sehingga bahan bakar pun perlu penyesuaian. Bahkan ia mengakui seluruh kendaraan sudah merekomendasikan penggunaan bahan bakar ROW 91.

“Kan sayang menggunakian bahan bakar premium yang ROWnya 88 Makanya kami tawarkan Pertalite,” bebernya. (rng/adi)