batampos.co.id – Polemik taksi online di Batam sepertinya masih akan terus berkepanjangan. Sebab untuk menetapkan kuota saja, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri membutuhkan waktu hingga empat bulan ke depan.

“Kami sedang merampungkan penetapan kuota. Kami butuh waktu lebih kurang empat bulan,” kata Kadishub Kepri, Jamhur Ismail, Senin (29/1).

Selain itu, Jamhur tetap bersikukuh meminta Kementerian Kominfo untuk menutup sementara aplikasi taksi online di Batam dan Kepri. Bahkan ia mengusulkan agar Kemenkominfo menggelar diskusi publik dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan serta Dishub Kepri dan Batam.

Tujuannya, kata dia, untuk membedah permasalahan di lapangan tentang aplikasi transportasi berbasis online. Karena, menurut Jamhur, permasalahan utamanya ada di perusahaan aplikator yang dinilai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

“Perusahaan aplikator belum melaksanakan PM 108 secara utuh,” ujar Jamhur.

Menurut Jamhur, pihaknya juga sulit untuk membuat kebijakan yang tegas. Karena kewenangan taksi online berada di tingkat pusat. Konsekuensi dari itu adalah seperti kondisi yang terjadi sekarang ini. Pihaknya seperti dikepung oleh
transportasi online.

“Kemajuan teknologi memang tidak bisa kita bendung. Tetapi penerapan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada. Sejauh ini, kita tetap semangat, untuk melaksanakan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017,” tegas Jamhur.

Sementara Gubernur Kepri Nurdin Basirun menilai langkah yang ditempuh Dishub Kepri sudah benar. “Kita bertindak sudah sesuai dengan aturan mainnya. Artinya dalam menyelesaikan satu persoalan tidak bisa menabrak
aturan,” ujar Nurdin di Tanjungpinang, Senin (29/1)

Gubernur menegaskan, ada proses yang harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. Menurut Gubernur, persoalan serupa juga terjadi di sejumlah provinsi lainnya di Indonesia.

“Kami tidak menggunakan istilah deadline. Yang penting sekarang ini, proses sedang berjalan. Tentu membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya,” tegas Gubernur.

Ditambahkan Gubernur, dirinya juga sudah mendapatkan laporan perkembangan dari Dishub Kepri. Yakni, untuk penentuan kuota armada transportasi online sedang dilelang. Maka dari itu, ia juga meminta Dishub Kota Batam dan Dishub Kepri terus membangun komunikasi yang baik.

“Setiap perkembangan harus terus dikoordinasikan. Apa yang perlu sama-sama kita jaga adalah Batam tetap kondusif, dan nyaman bagi investasi dan wisatawan,” tutup Gubernur. (jpg)

Respon Anda?

komentar