batampos.co.id – Rumah Sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri terkait utang pembayaran obat pada vendor dan pembayaran gaji pegawai khusus bulan Desember 2017.
“Bayar utang tunggu audit BPK, kalau sudah selesai audit baru akan dibayar termasuk yang gaji Desember,” kata Direktur RSUD Embung Fatimah, dr Ani Dewiyana di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (30/1).
Hal ini, sejak awal jadi alasan disampaikan pihak rumah sakit pelat merah tersebut., Alhasil, dalam beberapa kali stok obat kerap kurang. Hak pegawai juga tak lepas dari imbas tersebut.. Namun demikian, Ani menyebutkan, persoalan obat di RSUD kini mulai teruai karena ada bantuan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri dan sokongan tambahan dari Dinkes Batam. “Walau memang obat-obat yang belum ada karena masih ada utang sama vendor,” ucap Ani.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan tujuh vendor yang biasa memasok obat ke RSUD akan mendatangkan lagi obat seperti biasa dengan catatan ada penandatanganan utang piutang antara RSUD Embung Fatimah dengan pihak vendor, sesuai nilai yang ada pada catatan para vendor.
“Oleh sebab itu kami tunggu BPK mengenai legalitas transaksi yang dilakukan para vendor ini,” imbuh Amsakar.
Soal gaji pegawai khusus untuk Desember 2017, Amsakar mengatakan menunggu hasil audit BPK adalah keharusansebagai rujukan pihaknya mengambil keputusan, apakah hak tersebut akan termasuk hutang atau bahkan tidak dibayarkan. Menurutnya, jika hanya merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa saja gaji bulan Desember dibayar sekaligus bulan Januari, namun mekanisme audit adalah hal yang mesti dilalui.
“Kalau termasuk pada hutang neraca kita anggarkan tahun berikutnya untuk selesaikan, Untuk Desember bisa saja bayar januari, tak ada masalah sebenarnya namun posisi tentang posisi keuangan harus jelas,” ucap dia.
Ia menilai, secara umum perkembangan di RSUD Embung Fatimah sejauh ini semakin baik. Seperti persoalan kalibrasi yang sempat dikeluhkan dan membuat was-was pasien, dari lima ruang operasi tiga diantaranya sudah selesai dikalibrasi dan bisa digunakan. “Sementara dua lainnya dalam satu atau dua hari ke depan akan juga baik. Tim dari penyedia jasa sudah datang mengkalibrasi,” terangnya.
Untuk tahun 2018, ia memastikan tak akan ada persoalan penundaan pemabayaran gaji pegawai, mengawali komitmen ini Selasa (30/1) kemarin sebanyak 426 pegawai menerima gaji bulan Januari. “Saya pastikan tak ada masalah untuk tahun ini. Skema pembayarannya diakhir bulan berjalan,” ujar Amsakar.
Sementara itu, mantan Plt Direktur RSUD Embung Fatimah Didi Kusmarjadi mengungkapkan target pendapatan RSUD Embung Fatimah tahun 2017 sebesar Rp 85 miliar tercapai. “Kami di BLUD itu tak hitung untung rugi, melainkan target pendapatan. Rata-rata pendapat perbulan Rp 7 miliar. Nah, target 85 miliar itu tercapai bahkan lebih,” katanya.
Namun ia mengaku, saat itu kepemimpinana hitungan yang ia dapat ada sebagian pendapatan yang masih bersifat piutang. Karena piutang inilah, salah satu yang ia klaim penyebab tersendatnya pembayaran kewajiban ke vendor penyedia obat.
“Hanya 75 miliar yang cash, sisanya piutang,” katanya.
Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Kepewatan RSUD, Sri Rupiati pendapatan utang yang kini jadi kewajiban ke vendor bukan hanya terjadi di tahun 2017, namun juga akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.
“Ada utang rezim yang lalu juga, terus-terus numpuk dari 2015,” imbuhnya. (adi)