batampos.co.id – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji belum bisa memastikan kapan tunggakan gaji pegawai pada bulan Desember lalu akan dibayar. Itu karena proses audit dari BPKP belum rampung sehingga pihak manajemen belum berani mengeluarkan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai itu.

Direktur RSUD Ani Dewiyana menuturkan, sejauh ini pihaknya sudah berupaya keras untuk mengurai persoalan itu dengan berbagai cara, namun sampai saat ini belum ada solusi yang tepat selain menunggu rampungnya proses audit tersebut. “Upaya lain sudah kami pikirkan tapi belum bisa. Ada aturan (yang mengikat) jadi harus tunggu audit. Mudah-mudahan Februari ini sudah bisa bayar,” ujar Ani saat dijumpai di RSUD, Rabu (31/1).

Dijelaskan Ani, tunggakan gaji bulan Desember itu hanya untuk pegawai tidak tetap (PTT) BLUD atau honorer. Sementara pegawai PNS yang didalamnya termasuk 41 dokter spesialis tidak bermasalah dengan tunggakan gaji tersebut.”Tapi itu tadi di sini perbandingan PNS dan PTT satu berbanding dua. Lebih banyak PTT nya dari pada PNS,” ujar Ani.

Total pegawai dan petugas medis di rumah sakit bertipe B itu sebanyak 623 orang yang terdiri dari 55 orang dokter spesial, 15 orang dokter umum, tiga orang dokter gigi, 237 orang perawat, 79 orang bidan, 99 orang non keperawatan serta 135 orang tenaga teknis lainnya. Dari 623 orang itu yang PNS hanya 243 orang yang terdiri dari; 41 dokter spesialis, 9 orang dokter umum, tiga orang dokter gigi, 79 orang perawat, 20 orang bidan, 40 orang non keperawatan dan 22 orang tenaga teknis lainnya. “380 pegawai lainnya termasuk 20 dokter masih berstatus honor baik PTT ataupun PT BLUD,” tutur Ani.

Untuk dokter yang bertatus sebagai honorer ada 20 orang yang terdiri dari 18 orang PTT dan dua orang PT (pegawai tetap) BLUD.”Yang honores semuanya masih nunggak (gaji bulan Desember),” tutur Ani lagi.

Tunggakan gaji tersebut jelas Ani hanya bulan Desember saja. Sementara gaji bulan Januari ini sudah dibayar semuanya. “Itu (tunggakan bulan Desember) persoalan lama jadi harus diklearkan dulu. Kalau untuk tahun ini saya optimis tak ada masalah lagi,” ujar Ani.

Untuk mewujudkan komitmennya itu, gajian pegawai RSUD ditahun 2018 ini sudah dirubah jadi diakhir bulan. “Tahun lalukan gajinya diawal bulan berikutnya. Nah itu kami rubah, agar tidak timpang tindih sekarang gaji akhir bulan saja. Setiap tanggal 28 atau 29,” kata Ani.

Pegawai Double Job
Pegawai RSUD Embung Fatimah, Batuaji berdiskusi disela-sela kerja, Rabu (31/1). Sebagian gaji pegawai RSUD Embung Fatimah bulan Desember belum dibayar oleh RSUD. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Persoalan yang dihadapi oleh manajemen RSUD cukup rumit saat ini. Meskipun sudah berusaha keras, namun belum semua persoalan tersebut bisa diurai dengan baik. Tidak saja persoalan tunggakan gaji pegawai, peralatan medis dan obat-obatan, tapi juga penertiban administrasi manajemen RSUD juga menjadi tugas yang berat bagi jajaran manajemen RSUD saat ini.

Pihak manajemen bertekad dalam waktu tiga bulan kedepan persoalan-persoalan tersebut harus bisa diurai agar pelayanan medis di rumah sakit berpelat merah itu tidak lagi terganggu kedepannya. Untuk mencapi target itu, seluruh jajaran dan pegawai di RSUD dituntut untuk kerja keras. Bahkan ada beberapa pegawai yang harus bekerja rangkap atau double job.

Pegawai di bagian adminitrasi misalkan tidak saja bekerja untuk administrasi, tapi juga ditugaskan untuk melayani pasien di bagian keperawatan ataupun kebidanan. “Iya malam tetap dinas (melayani pasien) juga, tapi siang masuk lagi (sebagai administrasi,” ujar salah seorang pegawai yang tak mau namanya disebutkan, kemarin.

Penerapan kerja rangkap itu umumnya dilakukan oleh pegawai yang berstatus sebagai petugas medis. Selain dinas untuk melayani pasien, mereka juga dituntut untuk mengerjakan tugas adminitrasi lainnya. “Sudah hampir dua minggu ini,” ujar pegawai itu lagi.

Direktur RSUD Ani Dewiyana mengakui penerapan sistem kerja rangkap itu. Itu dilakukan agar segalah persoalan di RSUD secepatnya diselesaikan. “Iya ada beberapa (pegawai yang rangkap kerja). Sementara saja itu. Nanti kalau sudah normal tidak lagi (double job),” tutur Ani.

Penerapan sistem kerja rangkap itu diakui Ani bukan kerena RSUD kekurangan petugas medis dan pegawai lainnya, namun murni untuk secepatnya mengurai segalah persoalan yang ada. “Cukup kok (jumlah pegawai). Cuman kebut untuk selesaikan permalahan yang ada,” tuturnya.

Persoalan yang dihadapi RSUD saat ini cukup banyak. Namun demikian ditegaskan Ani, beberapa persoalan pokok sudah mulai diatasi secara baik. Stok obat-obatan misalkan, saat ini sudah kembali tersedia dengan baik. Selain dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kepri yang sudah menyerahkan 26 koli obat-obatan sepekan yang lalu, pihak RSUD juga sudah kembali mengajukan pengadaan obat-obatan kepada ratusan vendor yang bersedia menyalurkan kebutuhan obat di RSUD. “Ada sekitar 400 san Vendor yang bersedia. Saya rasa dalam bulan ini sudah bisa mulai,” ujar Ani.

Kesediaan ratusan Vendor itu kata Ani, dilihat dari peminat yang tertera dalam e Katalog penawaran pengadaan obat-obatan yang sudah dikeluarkan oleh pihak RSUD belum lama ini. “Semoga semuanya berjalan lancar. Untuk peralatan medis juga demikian. Kalibrasi tak masalah lagi,” tuturnya. (eja)

Respon Anda?

komentar