batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak bisa menumpukan pembangunan infrastruktur pada anggaran rutin tahunannya. Selain karena dana yang tersedia cukup terbatas untuk belanja rutin, juga dikarenakan biaya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan terbilang tinggi.
Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza memaklumi itu. Karenanya, ia menuturkan harapan pembangunan infrastruktur di Tanjungpinang bisa ditumpukan pada dana alokasi pembangunan daerah kepulauan yang kini peraturannya sedang dibahas di tingkat pemerintah pusat.
Kalau sampai berhasil disahkan, Tanjungpinang bisa kecipratan keuntungan. “Karena bisa didapat angka alokasi 5 persen dari APBN,” ujar Ariza.
Sejauh ini, diterangkan Ariza, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pembangunan di daerah kepulauan, salah satunya mahalnya infrastruktur dalam membangun pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan antardaerah.
“Jika peraturan ini sudah jadi dan disetujui, kata dia, pembangunan di daerah kepulauan tidak akan tertinggal lagi dengan daerah-daerah lainnya yang bukan daerah kepulauan,” terang Ariza.
Sekadar menginformasikan, pendapatan daerah Tanjungpinang yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi sebesar R 817,22 miliar dan penerimaaan pembiayaan daerah yang bersumber dari estimasi silpa tahun 2017 sebesar Rp 16,05 miliar. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp 833,2 miliar yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 382,3 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 450,9 miliar. (aya)