batampos.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Yunan Harjaka melakukan kunjungan kerja di Natuna. Dan menggelar malam ramah tamah bersama pemerintah daerah, di restoran Basisir Ranai, Senin (/2) malam.
Kajati menginginkan kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dapat bersinergi mencegah potensi berakibat hukum dikemudian hari.
“Jika ditemukan persoalan hendaknya sedini mungkin diselesaikan dengan TP4D. Dengan harapan jangan sampai terjadi lagi di Natuna, seperti kemarin-kemarin,” harapnya.
Anambas dan Natuna, selama ini mendapat perhatian kita semua. Pemda, FKPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat, bersinergi dan kerjasama dengan baik.
Kajati mengatakan, mulai saat ini pemerintah daerah harus menjalankan amanah dari rakyat dengan transparan. Agar rakyat dapat menikmati dengan baik hasil pembangunan.
“Jangan sampai seperti jaman dulu, ada kerajaan Singosari. Ada pengganti pemimpin daerah dijatuhkan lagi, saling menjatuhkan. Rakyat jadi korban. Pemimpin juga jangan bersikap seperti dua mata uang. Bersikaplah seperti cermin,” pesan Kajati pada malam temu ramah yang dihadiri Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati, DPRD, FKPD, tokoh masyarakat, agama, tokoh adat dan sejumlah pejabat OPD.
Kajati menegaskan, khususnya Natuna mulai di tahun 2018 ini sudah tidak ada lagi akibat kegiatan pemerintahan yang berurusan dengan hukum.
Kajati menambah, Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menerima jika ada investor yang masuk ke daerah dengan niat baik dan berkemampuan bekerja ikut membangun daerah. Agar lebih mempercepat pembangunan daerah.
Pemerintah daerah jangan mempersulit investasi. Natuna ada Alif stone park dan ada pulau Kambing, alamnya cukup menarik. Investor sudah pasti tertuju ke sana untuk melirik. Tetapi harus di permudah. Kajari Natuna, sudah diamanahkan mendukung percepatan pembangunan, membantu kemudahan investasi didaerah.
“Bupati dan wakil, seadaninya ada investor penuhi persyaratan, benar-benar ikut kerja bangun sejahterakan rakyat , terima dengan baik, jangan dipersulit. Saya sudah perintahkan Kajari, bantu Pemda Natuna, jangan dipersulit,” ujar Kajati.
Disamping itu lanjut Kajati, Natuna mendapat perhatian pemerintah pusat. Proyek setregis nasional di pusatkan di Natuna dalam jumlah besar. Agar sama-sama diawasi, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda,masyarakat dan pers. Supaya menghindari potensi pembangunan yang salah di Natuna.
Sementara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, pemerintah daerah sejak tahun 2017 lalu sudah melakukan perjanjian kerjasama antara TP4D dalam pendampingan setiap kegiatan pembangunan. Dan tahun 2018 ini, MOU kerjasama diperpanjang.
“Perkembangan dan perubahan aturan hukum sangat cepat. Bersinergi pemerintah daerah, Kejaksaan dan FKPD, pembangunan akan lebih baik. Bahkan pemerintah daerah sudah membuat dan menjalankan sistem tranparansi pengelolaan keuangan, melalui e planing dan e budgeting dalam aplikasi Infis,” sebut Hamid Rizal.(arn)