batampos.co.id – Komisi VI DPR RI mengapresiasi keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Batam. Ketua Komisi VI Teguh Juwarno berharap seluruh instansi yang memberikan pelayanan perizinan di MPP mampu menjaga keharmonisan dan iklim dunia bisnis di Batam dan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.
Teguh sangat terkesan dengan hadirnya MPP.
“Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat tidak lagi mengalami hambatan dalam mengurus perizinan sehari-hari,” kata Teguh usai meninjau pelayanan perizinan di MPP, Kamis (8/2).
Pemerintah daerah kata Teguh sudah mulai membuka diri lewat terobosan perizinan terbaru. “Saya sangat berharap agar MPP ini segera diresmikan oleh Presiden,” harapnya.
Dalam pantauannya ke MPP, Teguh sempat berkomunikasi dengan masyarakat yang sedang mengurus perizinan disana. Ia bertanya mengenai efisiensi pelayanan perizinan yang diberikan oleh pegawai MPP, terutama terkait pengurusan legalitas tanah dan izin peralihan hak (IPH).
Sekarang, kata Teguh, masyarakat tidak butuh waktu lama lagi untuk mengurus perizinan. Sebab semuanya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Tidak ada lagi pengurusan manual yang dibarengi dengan pungli atau pakai uang pelicin seperti dulu. Sehingga ada lagi praktik percaloan.
“Ini langkah-langkah yang bagus sekali karena memberikan kepastian. Contohnya mengurus perpanjangan SIM dan STNK bisa dilakukan dalam tiga hingga empat menit,” jelasnya.
Komisi VI juga mengapresiasi sinergi yang mulai diperlihatkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam.
“Dulu saya liihat ada masalah psikologis karena saling serang di media. Hari ini tidak ada lagi. Dulu Pemko sempat mengadu ke Komisi II dan BP ke Komisi VI,” katanya.
Sinergitas ini, kata Teguh, sangat penting untuk menjamin kondisi investasi di Batam. Apabila tidak harmonis, maka investor enggan menanamkan modalnya di Batam. Komisi VI juga akan berupaya untuk mendukung MPP terutama kepada instansi vertikal yang menjadi rekan kerja komisinya.
“Alokasi anggaran akan kita komunikasikan, kalau terkait mitra kerja kita akan dorong agar ada anggarannya,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan, sampai saat ini MPP masih dalam tahapan uji coba dan direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Saat ini ada 427 perizinan yang bisa dilakukan di MPP,” katanya.
Tidak hanya menyediakan konter untuk pelayanan, MPP Batam juga memiliki area bermain anak, ruang menyusui, dan pelamin pernikahan yang dapat dipergunakan masyarakat secara gratis.
Gustian menyampaikan, layanan di MPP Batam sudah online. Dengan demikian waktu perizinan akan lebih cepat. Ia berharap melalui momen kunjungan Komisi VI DPR RI yang merupakan mitra BP Batam dapat berimplikasi dengan upaya peningkatan investasi di Batam.
“Mereka akui MPP ini terbesar dan terlengkap. Harapan kami dengan kunjungan ini, karena Komisi VI DPR RI mitra BP Batam, mudah-mudahan investasi kita semakin baik,” pungkasnya.
Bukti sinergitas ini bisa terlihat dari kedatangan investor baru lagi dari Tiongkok. Nama perusahaan tersebut adalah PT Xin Poly Industry dan telah mendaftarkan diri lewat program i23J pada Kamis (8/2) di MPP. Perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha daur ulang barang bukan logam dan akan berlokasi di Kawasan Industri Wiraraja Kabil.
Untuk kapasitas produksi mencapai 3.000 ton dengan persentase ekspor mencapai 70 persen dengan total investasi mencapai 4 juta Dolar Amerika atau setara dengan Rp 54 miliar. Perusahaan ini akan menyerap 110 tenaga kerja. PT Xin merupakan salah satu perusahaan dari 70 perusahaan yang juga dibawa oleh Kadin Kepri untuk berinvestasi di Batam.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan kehadiran rombongan DPR RI tersebut untuk memastikan langsung kondisi MPP yang memiliki layanan perizianan sebanyak 416 perizinan tersebut.
Dalam kesempatan itu Amsakar menyampaikan langsung pada rombongan bahwa MPP Batam yang dikoordinir oleh Pemko Batam melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan pilot project untuk daerah lain. MPP juga ada di Jakarta, Banyuwangi, dan Surabaya.
“Yang berhasil mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu tempat di Batam. Di dalama ini ada layanan polisi, imigrasi, beacukai sampai KUA kalau mau nikah, semua ada,” imbuhnya. (adi/leo)