batampos.co.id – Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutana beras, di awal tahun membuat masyarakat Batam menjerit. Isi dompet terkuras dan terpaksa membeli bahan pokok dalam jumlah yang lebih kecil agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi.
Sri, warga Batuaji, terpaksa memilih untuk membeli beras per kilo saja karena mahalnya harga beras sejak awal tahun. Bahkan merangkak naik sejak akhir tahun 2017. Beras merek Ramos, katanya, sekarang harganya Rp 275 ribu per 25 kilogram. Padahal sebelumnya harganya Rp 240 ribu. Kemudian beras merek Rambutan dari Rp 270 ribu kini harganya sudah Rp 300 ribu per 25 kilogram (kg).
“Sebenarnya rugi kalau beli per kilo, karena jadinya mahal. Tapi mau gimana lagi, beli per karung uang tak cukup,” ujar Sri, Senin (5/2).
Warga Batuaji lainnya, Rahman, juga menyebutkan demikian. Kenaikan harga beras benar-benar menguras isi kantong. Sebab, beras yang biasa ia konsumsi rata-rata harganya Rp 300 ribu per karung kemasan 25 kg. Misalnya beras merek Anak Ajaib kualitas premium harganya Rp 304 ribu per 25 kg. Harga sebelumnya Rp 280 ribu per 25 kg. Begitu juga dengan beras Anak Ajaib super harganya Rp 311 ribu dari Rp 290 ribu per 25 kg.
“Mau nggak mau saya beli beras yang murah seharga Rp 200 ribu per 25 kg. Kalau nggak saya beli per kilonya,” ucap Rahman.
Di Batuaji, harga sayuran tak kalah mahalnya. Senin (5/2) lalu, harga cabai setan benar-benar “kesetanan”, menembus angka Rp 70 ribu- Rp 80 ribu per kg. Sedangkan untuk tiga jenis cabai lainnya yakni cabai rawit, cabai merah panjang dan hijau masih kisaran Rp 50-Rp 60 ribu per kg.
“Harga cabai masih mahal,” ujar Murni, penjual sayur di Pasar Fanindo, Batuaji.
Murni mengungkapkan tingginya harga cabai karena pasokan barangnya yang terbatas.
“Untuk cabai setan memang stoknya sedikit. Dari distributor paling banyak kami ambil lima kilo saja, takut tak laku,” katanya.
Di Pasar Jodoh, harga cabai memang naik. Tetapi tak setinggi di pasar lainnya. Harga cabai merah Rp 36 ribu per kg. Naik dari harga Rp 25 ribu per kg. Sementara cabai rawit dari Rp 25 ribu per kg, naik seharga Rp 37 ribu per kg.
Selain cabai, harga komoditi pangan lainnya juga terus merangkak naik. Mulai dari ikan, daging sapi, hingga daging ayam potong.
Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok khususnya beras benar-benar menambah beban masyarakat. Survei yang dilakukan FSPMI, Januari 2018 hingga pekan pertama Februari 2018, harga beras naik berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per karung (25 Kg). Atau sekitar Rp 2.400 per kg.
Yang paling menderita dari meroketnya harga kebutuhan pokok di awal tahun ini adalah buruh. Sebab, dengan upah hanya Rp 3,5 juta per bulan, tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan.
“Jauh dari kata sejahtera, mereka masih pusing menutupi kebutuhan sampai akhir bulan,” ujar Suprapto, Minggu (11/2).
Padahal, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 silam Batam merupakan kota dengan biaya hidup termahal kelima di Indonesia. Dengan biaya hidup Rp 6,3 juta per bulan untuk keluarga dengan dua anak. Survei itu dinyatakan berlaku lima tahun atau sampai 2017.
“Ini sudah 2018. UMK-nya saja baru Rp 3,5 juta. Urutan ke-15 seluruh Indonesia. Sangat-sangat jauh dari kebutuhan biaya hidup yang sesungguhnya,” ujar Suprapto.
Kondisi saat ini diperparah dengan kenaikan tarif listrik PLN Batam yang kali ketiga. Pengeluaran mayarakat makin besar. Belum lagi biaya sekolah anak yang luar biasa mahal di Batam. Bahkan, meski gratis di sekolah negeri, namun buku-buku sekolah yang tiap bulan ganti masih tetap dibebankan ke orangtua murid dan beragam biaya lainnya.
Di tengah kondisi seperti itu, Suprapto menilai seharusnya pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Jangan hanya pasrah pada mekanisme pasar.
“Operasi pasar itu hanya bisa menyelesaikan masalah sesaat,” katanya.
Pemerintah Kota Batam semestinya berani memperjuangkan ke pusat agar kepentingan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Batam, kewenangannya diberikan ke daerah. Khususnya soal kebutuhan pokok, sehingga pemda bisa lebih kreatif mengatasi persoalan daerahnya. Apalagi Batam berstatus FTZ.
Contohnya soal kewenangan importasi sembako yang selama ini masih dipegang erat oleh pusat. Padahal, jelas-jelas Batam bukan daerah penghasil.
“Untuk apa ada UU Otonomi daerah dan FTZ Batam kalau kebutuhan dasar masyarakat saja dipegang semua oleh pusat,” ujar Suprapto.
***
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achamad menyebutkan penyebab kenaikkan harga beras belakangan ini karena tidak seimbangnya antara permintaan dengan persediaan.
Selain itu, besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mendatangkan beras membuat pedagang kesulitan menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Mana ada pedagang yang mau rugi, jadi mereka pun terpaksa menaikkan harga,” kata Amsakar di Sekupang, Rabu (7/2).
Amsakar menilai impor beras menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan harga pasar. Ia pun menyebutkan sudah bertemu anggota DPR, Nyat Kadir. Nyat menyatakan ada kesepakatan dengan Menteri Perdagangan terkait impor beras termasuk daerah perbatasan.
“Ada sekitar 360 ribu ton yang sudah disepakati. Batam termasuk salah satu daerah perbatasan yang akan mendapatkan jatah. Namun untuk jumlahnya belum diketahui,” sebut Amsakar.
Pendapat berbeda disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Batam, Mardanis. Ia memastikan stok beras Batam sejatinya cukup. Data sementara yang masuk yakni 7 ribu ton, angka ini dipastikan bertambah sembari menunggu laporan distributor lain.
“Kebutuhan Batam satu bulan sekitar 10 ribu ton, data yang sekarang ini cukup karena ada juga yang belum lapor,” sebut Mardanis, Rabu (7/2) siang.
Ia menolak pendapat yang mengatakan jika tingginya harga beras disebabkan karena kelangkaan stok beras. Menurutnya kenaikan justru terjadi karena kecenderungan masyarakat pada jenis tertentu dari komoditi beras. Belum lagi beras yang kini diedarkan bulog yang sudah pasti menjual dengan harga yang ditentukan pemerintah.
“Misal pada mau beras Pandan Wangi, banyak yang minta tentu harganya naik. Padahal kalau beras premium dan medium merk lain harganya tak masalah,” ucap dia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam Zarefriadi juga memastikan tak ada permainan stok yang berimbas pada harga di level distributor. Bahkan beberapa kali pihaknya terus berdiskusi dengan distributor.
“Di Batam ini tak masalah (permainan stok). Tak ada buka tutup kran dari mereka,” ujarnya.
Kepala Bulog Sub Divre Batam Agung Rohman yang dikonfirmasi Jumat (9/2) menegaskan, stok beras dan gula di Batam masih cukup untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. Khusus beras, stoknya kurang lebih dua ribu ton.
Untuk menekan harga, lanjutnya, Bulog Batam saat ini sedang melaksanakan operasi pasar beras medium di sejumlah pasar maupun melalui jaringan rumah pangan milik bulog.
“Untuk operasi pasar tidak dibatasi, kuantumnya sesuai permintaan pasar. Untuk operasi pasar sampai sekarang sudah tersalur 200-300 ton dan masih terus berjalan,” ungkap Agung.
***
Status Batam bukan daerah penghasil bahan sembako kerap dituding sebagai biang harga pangan tak menentu dan pada momen tertentu selalu naik. Pemerintah Kota Batam pun mulai memikirkan agar bahan pangan, terutama kebutuhan pokok, selalu tersedia. Caranya membuat gudang penyimpanan.
Untuk itu seiring perombakan Pasar Induk Jodoh kelak, Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mempersiapkan gudang penyimpanan bahan pangan (cool storage).
“Untuk cool storage ini kami sedang siapkan proposalnya dulu, sembari menunggu proses peralihan aset pasar induk,” kata Kepala Disperindag Kota Batam Zarefriadi.
Dengan begitu, komoditi pangan yang akan didatangkan dari daerah lain dapat ditampung. Cara ini dinilai efektif, karena selama ini alasan tingginya komoditi adalah kelangkaan barang. Dengan tersedianya komoditi dalam gudang penyimpanan, sewaktu-waktu bisa diedarkan jika harga mulai naik.
Ia mengatakan, sembari menunggu terwujudnya gudang penyimpanan, pihaknya kerap melakukan operasi pasar. Selain itu, pasar murah juga akan kembali dilakukan tahun ini, tepatnya menjelang lebaran kelak.
Sementara itu Kapolresta Barelang Kombes Hengky mengungkapkan, kenaikan harga beberapa komoditi terjadi karena ulah pengecer nakal. Ia menyampaikan, pada tingkat distributor justru dalam batas wajar.
“Kami imbau dulu, penindakan bisa di Disperindag dulu. Soal kartel, penimbunan dan monopoli harga kami (polisi) akan tindak,” tegas Hengki.
Soal ini, Kepala Disperindag Kepri Burhanuddin mengklaim sudah beberapa kali pihaknya menindak temuan di lapangan bersama Satgas Pangan yang dikoordinir Polda Kepri. Ia meminta kepada masyarakat agar dapat melaporkan langsung ke pemerintah dan polisi. Ia memastikan jika ada laporan, penindakan tingkat pengecer dapat dilakukan.
“Kita tegas soal ini, soal pengecer itu bisa ditindak apalagi yang kartel-kartel,” imbuhnya.
Impor Beras Jadi Solusi
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk menilai, persoalan harga beras yang cenderung meroket akan terus terjadi di Batam, jika impor langsung tak dibuka. Sebab Batam benar-benar tergantung pasokan dari luar.
Dua tahun lalu (2016) Kadin Batam bersama Pemprov Kepri sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat Thomas Lembong, agar ada impor terbatas beras langsung ke Batam. Ada respon penambahan kuota namun kewenangan importasinya tetap melalui Bulog. Namun pintu masuknya dari luar negeri ke Indonesia ada di Jakarta dan Dumai, bukan di Batam.
Persoalannya, kata Jadi, biaya transportasi dari dua tempat masuk itu ke Batam cukup tinggi, sehingga wajar jika sampai ke Batam harga beras impor ini juga lebih tinggi.
“Distributor sekarang malah dilema. Dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) melanggar, dijual di bawah harga HET atau sama dengan HET merugi. Mana ada pengusaha yang mau merugi,” ujarnya.
Jadi mengatakan, para distributor beras saat ini sudah membentuk asosiasi. Saat ini tercatat ada 10 perusahaan anggotanya. Semua memiliki kemampuan untuk impor langsung jika kelak keran impor beras langsung ke Batam dibuka pemerintah.
Impor langsung ini penting sebab Batam bukan daerah penghasil beras. Batam benar-benar tergantung pasokan dari daerah luar Batam yang rentan terkendala faktor cuaca dan mahalnya biaya transportasi.
“Kalau impor langsung ke Batam melibatkan importir lokal kan lebih dekat. Harga beras premium pun bisa di bawah Rp 10 ribu per kilo, sekarang sudah di atas Rp 10 ribu semua,” ujar Jadi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, juga angkat bicara. Ia mengungkapkan, Apindo dari awal sangat setuju jika pemerintah memberikan izin secara legal untuk para perusahaan yang bergerak di bisnis sembako di Batam untuk melakukan impor langsung dari negara penghasil beras.
Bahkan belum lama ini Apindo mengusulkan kepada Kepala BP Batam agar kuota impor diperjuangkan ke pusat agar diberikan ke daerah. Tujuannya, supaya daerah bisa mengimpor langsung kebutuhan pokoknya, sesuai jumlah yang dibutuhkan. Namun usulan itu belum dipenuhi, padahal, Batam jelas-jelas bukan penghasil sembako, khususnya beras.
Jika keran impor langsung dibuka, Cahya menjamin harga sembako di Batam, khususnya beras akan semakin murah. Kebutuhan hidup juga otomatis akan murah.
“Memang perlu pengawasan ketat baik dari segi harga jual maupun kuota yg diberikan agar tidak merembes ke daerah lain seperti yang dikhawatirkan pemerintah pusat,” ujar Cahya, Minggu (11/2).
Cahya melihat ada kesalahan di pihak Pemda selama ini yang tak mampu mencari solusi bagaimana mengendalikan harga kebutuhan pokok. “Ini harus dibenahi, jangan pengusaha terus yang dibebani,” ujar Cahya.
Sementara itu, Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai (BC) Batam, Raden Evy Suhartantyo menegaskan, importasi bahan pangan, kewenangannya ataupun perizinannya, mutlak masih berada di beberapa kementerian.
“Sampai sekarang dari kami BC Batam belum ada penugasan pengawasan terkait importasi kebutuhan pangan seperti beras dari luar negeri masuk ke Batam,” ujar Raden, Rabu (7/2).
Importasi kebutuhan pangan itu, lanjut Raden, diatur khusus. Tak bisa asal impor. Apalagi perizinannya tak hanya satu kementerian saja, tapi berkaitan beberapa kementerian.
Beberapa kementerian yang dimaksud antara lain; Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta Bulog. Kalau memang ada izin impor bahan pangan langsung, mesti ada data kuota pasti yang dikeluarkan Menteri Perdagangan.
Tak itu saja. Jumlah kuota yang diimpor itu serta pelabuhan tujuannya di mana, itu juga harus ada. Untuk pelabuhan tujuan, itu menentukan jumlah sentral-sentral yang harus ada importasi
Raden mengungkapkan, jika memang ingin impor langsung ke Batam, Pemda harus mampu meyakinkan pusat dengan menunjukkan data yang valid dari Bulog, bahwa memang terjadi kekosongan stok komoditi pangan di Batam dan Batam bukan daerah penghasil komoditi pangan.
“Di Indonesia, saat ini satu-satunya yang berwenang melakukan importasi seperti beras hanyalah Bulog,” kata Raden.
Jika ternyata ada pihak swasta yang mendatangkan atau mengimpor komoditi pangan dari luar negeri ke Batam atau Kepri, Raden memastikan itu ilegal dan menyalahi aturan importasi komoditi pangan.
“Itu sudah pasti penyelundupan,” terang Raden. (uma/nur/adi/yui/gas/une)