batampos.co.id – Dorongan untuk segera melimpahkan kewenangan mengurus izin impor barang larangan terbatas (lartas) terus mengemuka. Ada sejumlah industri yang membutuhkan lartas sebagai bahan baku produksi dan terhambat oleh lambatnya perizinan lartas yang dikeluarkan oleh pusat.
“Mengurus rekomendasinya sudah lama. Pengalaman kami sebulan pun belum selesai,” jelas Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing belum lama ini.
Pengurusan izin lartas memang sudah menjadi momok dunia industri di Batam sejak lama. Untuk mengantongi persetujuan impor barang modal dan bahan baku yang termasuk dalam daftar lartas.
Pengusaha kawasan industri harus melewati sejumlah proses yang panjang untuk mendapatkan persetujuannya. “Rekomendasi tersebut diurus ke Kementerian terkait,” paparnya.
Contohnya, ketika akan mengimpor produk kehutanan seperti karton atau kertas, maka pengusaha kawasan industri harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Butuh sebulan untuk keluar. Sedangkan untuk persetujuan impor juga belum tentu cepat, padahal harus selesai dalam lima hari sesuai prosedur,” jelasnya lagi.
Hal yang sama juga terjadi untuk garam industri. Ayung mengatakan regulasi lartas kurang tepat diterapkan di Batam yang memiliki status sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ). Sehingga lebih baik persetujuan impornya didelegasikan ke BP Batam saja.
Serupa dengan Tjaw Hoeing, Ketua Apindo Batam, Yanuar Dahlan mengatakan sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam Apindo Batam memang mengeluh tentang sulitnya mengimpor bahan baku yang masuk dalam daftar lartas.
“Butuh waktu panjang sehingga kami berharap pemerintah pusat mau menggodok regulasi khusus terkait impor lartas di FTZ,” katanya.
Ia yakin intensitas produksi akan semakin baik jika persetujuan impor lartas diberikan ke BP Batam.
“Karena beberapa barang lartas cepat rusak. Makanya harus jadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (leo)