Iklan

batampos.co.id – Harapan pemerintah untuk menegakkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 108 tahun 2017 tentang pengaturan angkutan umum berbasis daring (online) pupus sudah. Setelah didesak oleh ribuan demonstran yang berunjukrasa di depan Istana Presiden di Jakarta, Rabu (14/2), peraturan tersebut dinyatakan berstatus quo atau tidak diberlakukan sementara.

Iklan

Sejak siang, ribuan demonstran yang rata-rata adalah sopir taksi online tersebut mememenuhi kawasan silang Monas barat laut dan Taman Aspirasi. Juga sebagian ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka tergabung dalam Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) yang menaungi beberapa perkumpulan driver online dari beberapa kota di indonesia.

”PM 108 status quo. Sampai ketemu duduk persoalan yang betul, dan definisi yang betul tentang angkutan sewa,” kata April Baja, perwakilan dari Aliando.

Kata April, dalam beberapa waktu ke depan, Aliando dan pemerintah akan bermediasi. Sebelum ada keputusan baru, Permenhub 108 tidak berlaku meski sifatnya sementara.
Konsekuensinya, Kemenhub tidak boleh melakukan razia ataupun penindakan terhadap taksi online selama masa mediasi antara Alinado dan pemerintah.

”Yang memediasi KSP, kepolisian berjanji menyediakan tempat,” jelas April.

Meski demikian, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi menolak menyebut PM 108 mengalami status quo. Menurutnya, hanya pertemuan kembali untuk menfasilitasi aspirasi para driver. Menelaah kembali PM 108 dan membahas poin-poin mana yang tidak disetujui, atau bahkan ingin direvisi. “Terlalu mendramatisir, ini bukan status quo,” kata Budi.

Namun, Budi mengakui bahwa kegiatan penegakan PM 108 seperti razia dan tilang simpatik dihentikan untuk sementara. Budi juga mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada aturan baru. “Apa nanti bentuknya Perpres atau PP kita lihat,” katanya.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan, bila Permenhub 108/2017 itu benar-benar dibekukan bisa dianggap sebagai langkah mundur. Karena sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencari jalan tengah sinergi angkutan online dan angkutan konvensional.

”Makin tidak dijalankan (Permenhub 108/2017, red) makin bikin gaduh,” ujar dia kemarin.
Bisa jadi ada kekosongan hukum dengan tidak diberlakukannya Permenhub tersebut.

”Justru kalau Permenhub dibekukan bisa dianggap ilegal angkutan online. Kalau ilegal malah bisa ditangkapi,” imbuh dia.

Bahkan, perkara taksi online itu bisa berdampak pula pada dukungan terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo. Djoko menilai para sopir taksi konvensional pun banyak yang tidak suka dengan pemerintah karena membiarkan taksi online tanpa aturan. Sedangkan di sisi lainnya, para pengemudi taksi online juga merasa dikekang dengan pemerintah. ”Jokowi bisa dirontokkan gara-gara taksi online,” imbuh dia.

Akademisi dari Unika Soegijapranata itu menilai yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam tata kelola transportasi online adalah aplikator. Selama ini, pemerintah masih terkesan lunak terhadap keberadaan aplikator. Lantaran aplikator juga menentukan tarif yang semestinya tidak diperkenankan. ”Dia tak boleh atur tarif, dia aplikator bukan operator. Tetapi praktiknya seperti operator,” kata Djoko.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyerahkan hasil kustomisasi digital dashboard angkutan sewa khusus kepada Dirjen perhubungan Darat, Rabu (14/2). Semmy mengatakan, surat hasil finalisasi digital dashboard sesuai yang telah disepakati dengan Ditjen Hubdar Senin (12/2) lalu telah dikirimkan.

Suasana demo taksi online di Jakarta.
foto: jawapos.com

“Dilampiri petunjuk atau manual serta kode otorisasi akses untuk Ditjen Hubdat dan beberapa Dinas Perhubungan Provinsi. Sejak kemarin digital dashboard sudah diselesaikan sebenarnya,” kata Semmy.

Digital Dashboard tersebut dikembangkan dari mock-up yang telah ditampilkan pada rapat 2 Februari 2018 yang dihadiri oleh Menteri Kominfo dan Menteri Perhubungan. Sebagai sebuah aplikasi, digital dashboard tersebut selalu dikembangkan dan dimutakhirkan sehingga masukan-masukan dari kalangan Dinas Perhubungan sangat diperlukan.

Begitu juga dengan data yang harus ditampilkan di dalam digital dashboard. Data atau informasi apa saja yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian oleh Dinas Perhubungan.

Semmy mengatakan, sementara ini, masukan yang dari kalangan Dinas Perhubungan belum banyak. Pihaknya berharap  masukan-masukan dari kalangan dinas perhubungan untuk pengembangan digital dashboard secara terus menerus.

“Ini juga berkenaan dengan data agar dicermati data apa saja yang dibutuhkan. Untuk kali ini, kami pertimbangkan tidak menampilkan data nomor telepon pengemudi karena sangat melindungi data pribadi para pengemudi”, tegas Semmy.

Semmy menambahkan, setelah mendapatkan akses ke dashboard dinas-dinas perhubungan daerah bisa mulai melakukan pencocokan data yang mereka punya dengan data yang ada di dashboard. Jika di lapangan terjadi ketidakcocokan data, hal tersebut bisa langsung diselesaikan.

”Misalnya ada nama driver yang ternyata belum masuk di dashboard. Dinas nanti yang akan berdialog langsung dengan aplikator. Dashboard ini kan punyanya aplikator. Kominfo hanya memberikan akses,” kata dia.

Kemenkominfo, kata Semmy, baru akan memberikan sanksi kepada aplikator jika terjadi pelanggaran besar. Misalnya adanya pelanggaran terhadap kuota. Sanksi pun baru dijatuhkan jika ada permintaan dari Kementerian Perhubungan.

”Kita kan tidak tahu kuotanya. Kemenhub yang tahu. Kalau Kemenhub memberikan instruksi sanksi. Kita sendiri tidak punya sanksi khusus untuk aplikasinya. Tunggu dari Kemenhub, akan kita lakukan,” jelas dia.

Dalam demo kemarin, Aliando menyuarakan tuntutannya untuk mencabut PM 108 yang selama ini dianggap tidak berpihak pada para pengemudi taksi online. ”Ini aturan yang dipaksakan,” kata Ari Azhari, koordinator aksi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga dianggap tidak mengakomodir aspirasi para pengemudi dalam beberapa pertemuan yang telah lalu. Juga memalsukan persetujuan asosiasi driver.

”Kemenhub bilang para sopir sudah setuju semua, makanya dia sosialisasi kemana-mana, padahal kami tidak pernah setuju,” kata Uyung Sirlan, pembina Aliando.

Setelah menggelar orasi selama beberapa jam, lima orang perwakilan demonstran diterima di Kantor Staf Presiden (KSP). Mereka ditemui oleh Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Disseminasi Informasi Eko Sulistyono, didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi serta Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.  (tau/jun/and/jpg)