batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Riono belum mengubah keputusannya untuk menunda pengoperasian SWRO (Sea Water Reverse Osmosis). “Daripada banyak yang belum jelas? Makanya saya minta mereka (Dinas PU, red) untuk segera siapkan yang saya minta,” Riono.
Lama sudah Kota Gurindam tak diguyur hujan. Bukan hanya merindukan hujan, sebagian warga Tanjungpinang bahkan dibayang-bayangi dengan musim kemarau yang mengkhawatirkan. “Sumur mulai ngadat kadang-kadang. Kalau memang ada SWRO, dan bisa jamin air sih masih aman,” tutur ibu rumah tangga dua anak, Dedek.
Dedek tak sendiri, beberapa sumur tetangganya juga mulai sulit mensuplai air hingga penuh ke dalam tandon penyimpanan. Beberapa di antaranya bahkan sampai memerlukan waktu hingga dua jam untuk dapat mengisi penuh tandon seukuran satu kubik.
Kemarau memang belum benar-benar datang. Namun khawatir lebih dulu hinggap ke masyarakat Tanjungpinang. Berkaca dari kemarau panjang yang lalu, kesulitan mendapatkan air bersih menjadi momok tersendiri. Di sini, pemerintah daerah lantas mengupayakan cara lain, agar ketersediaan air terjamin.
Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau penyulingan air laut menjadi air bersih kemudian digaungkan pemerintah daerah. Teknologi ini dinilai mampu menjadi solusi. Mega proyek yang menghabiskan Rp 49 miliar lewat APBN 2013, lantas dibangun di Tanjungpinang.
Namun hingga saat ini, Sekda Tanjungpinang, Riono tak kunjung memberikan restu agar SWRO bisa lekas dioperasikan. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah berhubung Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang belum juga mampu memenuhi persyaratan yang diharapkan Riono.
“Saya kemarin sudah perintahkan untuk menyiapkan administrasi dan lain sebagainya. Tapi belum ada yang menyerahkan ke saya,” ungkap Riono kemarin.
Riono mengaku adanya proses hitung-hitungan biaya yang dibebankan kepada pelanggan beberapa waktu lalu. Namun menurutnya, hitungan yang telah dilakukan belum dapat dikatakan lengkap. Sehingga Riono meminta pihak PU, untuk kembali melakukan penghitungan.
Kelengkapan yang dimaksudnya menghimpun seluruh biaya dari segala kemungkinan. Dari tarif yang diberlakukan pada pelanggan, tarif pemasangan baru di masa yang akan datang, biaya denda dan perbaikan. Dan termasuk pula beban biaya yang ingin diterapkan.
“Semua harus gamblang. Saya gak mau kalau mereka main terima-terima. Saber bisa masuk di situ. Saya gak mau, karena kita baru. Maka itu saya minta dari A-Z disiapkan,” tutur Riono.
Saber yang dimaksud Riono adalah Satgas Berantas Pungutan Liar yang memang punya kerja mengawasi segala pungutan kepada masyarakat yang tidak berdasarkan aturan. Jika sampai ada, bisa ditindak sebagai sebuah pelanggaran pidana. Dan Riono tidak mau itu sampai terjadi karena dapat mencederai kualitas pelayanan dan kerja Pemko Tanjungpinang.
Selain itu, pembahasaan mengenai hal teknis diakui Riono juga sedang dibicarakan. “Kalai sudah duduk semuanya, baru kami undang di rapat terakhir,” pungkas Riono.
Ada harapan itu benar-benar rapat terakhir. Rapat yang kelak akan jadi tabuh gong nyarin peresemian mega proyek yang sudah lama terbiarkan ini. Khawatir, seperti kerisauan banyak orang, bukan malah bisa difungsikan untuk menangkal kekeringan malah sudah terjadi kerusakan karena terlalu lama dibiarkan.(aya)