batampos.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bijak dalam membuat keputusan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Politisi Partai Golkar tersebut berharap, yang harus diprioritaskan adalah nasib Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Kepri.
“Khusus penerimaan CPNS untuk guru, ada baiknya memberikan ruang GTT Kepri untuk diangkat menjadi CPNS,” ujar TJA menjawab pertanyaan Batam Pos di Tanjungpinang, Rabu (22/2).
Menurut Legislator Dapil Tanjungpinang tersebut, ada lebih kurang 2.000 GTT yang di bawah tanggungjawab Pemprov Kepri. Apalagi GTT yang berada di daerah-daerah terdepan, harus mendapatkan prioritas utama. Masih kata Teddy, GTT saat ini adalah orang-orang terpilih yang dinyatakan sudah memenuhi syarat verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kepri.
“Memang untuk mengakomodir semua membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi bisa dilakukan secara bertahap. Peningkatkan status tersebut adalah merupakan sesuatu yang wajar, apalagi bagi mereka yang sudah berkorban untuk sebuah pengabdian,” paparnya.
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Pemprov Kepri itu menegaskan, dalam waktu dekat ini, Komisi IV DPRD Kepri akan mendatangi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) untuk mendiskusikan persoalan tersebut.
“Tujuannya tidak lain adalah, untuk menjadi pelecut spirit bagi para guru. Sehingga mempercepat Indeks Pembangunan Manusia (SDM) Kepri,” tutup Teddy.
Seperti diketahui, Pemprov Kepri sudah mengajukan 400 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk penerimaan tahun 2018 ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tenaga pendidik mendapatkan prioritas utama.
“Kami sudah mengajukan 400 formasi CPNS 2018 ke BKN. Kita berharap, jumlah tersebut bisa diakomodir semuanya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah belum lama ini.
Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, formasi-formasi yang diajukan adalah terdiri dari 98 untuk tenaga kesehatan, 193 guru, dan 109 tenaga administrasi umum. Seperti informasi teknologi, planologi, keuangan dan sebagainya.
“Dalam pariwisata penyampaian hasil reses DPRD Kepri juga menyinggung terkait ketersediaan tenaga pendidik di desa-desa,” papar Arif.
Mantan Sekda Karimun itu, mengatakan, meningkat atau tidaknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepri juga dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) guru di daerah-daerah terdepan memang menjadi persoalan.
“Kita berharap dengan adanya penerimaan tahun ini, bisa menutupi kebutuhan tenaga pendidik. Sehingga kualitas pendidikan Kepri bisa lebih baik lagi,” paparnya lagi.(jpg)