batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan adanya hasil survei Ombudsman menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kepri. Menurut Sekda Arif, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun telah memberikan teguran khusus kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kepri, Azman Taufik sewaktu rapat evaluasi, Senin (19/2) lalu.
“Sorotan yang diberikan ombudsman tentu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Apa yang kurang, harus kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik,” ujar Sekda Arif, Kamis (22/2).
Mantan Sekda Karimun tersebut menjelaskan, tahun 2018 ini kualitas pelayanan, khususnya di DPM-PTSP Provinsi Kepri harus kembali ke jalur hijau. Ditegaskan Sekda, target Pemprov Kepri tentang pelayanan adalah mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization (ISO), sebagai jaminan kepuasan pelanggan berstandar mutu internasional.
“Evaluasi yang diberikan kepada kita, harus menjadi masukan yang berharga. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang prima dalam setiap perizinan di DPM-PTSP Provinsi Kepri,” tegas Arif.
Masih kata Arif, keinginan untuk mendapatkan sertifikasi ISO sudah diutarakan Gubernur dalam rapat evaluasi kemarin. Atas dasar itu, Arif mengharapkan Kepala DPM-PTSP Kepri bersama seluruh perangkat didalamnya dituntut untuk bekerja cepat dan memberikan pelayanan yang prima. Lebih lanjut katanya, perlu dibuat skala ukur untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat.
“PTSP Provinsi Kepri memang melayani banyak perizinan. Baik itu di bidang pendidikan, energi sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, dan sebagainya sesuai dengan kewenangan yang diberikan,” paparnya.
Ditanya mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan di bagian pelayanan perizinan? Pria yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut mengatakan, personel yang bertugas adalah merupakan lulusan sarjana. Persoalan ini juga akan menjadi koreksi yang diberikan Gubernur.
“Sistmen manajemen tata kelola SDM juga harus diperbaiki. Jika memang kita ingin mendapatkan sertifikasi ISO di bidang pelayanan publik,” tutup Arif Fadillah.
Sementara itu, tidak satupun pejabat di DPM-PTSP Kepri yang sudi memberikan penjelasan tentang pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri tersebut.
Begitu juga ketika wartawan koran ini, meminta izin untuk memotret aktivitas di ruang pelayanan PTSP. Sedangkan Kepala DPM-PTSP Kepri, Azman Taufik masih belum bisa dikonfirmasi. Seperti diketahui, ada 11 OPD yang perizinannya berada di bawah PTSP. (jpg)