Kamis, 28 Maret 2024

Pemko Batam Akan Berkirim Surat ke Pusat untuk Izin Boleh Impor Beras

Berita Terkait

ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam tengah menyusun surat permohonan izin impor beras khusus Batam ke pemerintah pusat. Dengan adanya izin impor, diharapkan Batam tak pernah kekurangan stok beras seperti dua bulan terakhir.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan surat permohonan izin impor beras khusus Batam masih dalam proses. Namun, sebelum surat pihaknya sudah memberi informasi awal tentang kondisi Batam kepada komisi 6 DPR RI. Dimana selama dua bulan, Batam kekurangan hampir 10 ribu ton beras.

“Pemko sudah berkoordinasi dengan DRP RI, namun untuk lebih lanjut permintaan itu akan kami sampaikan melalui surat. Suratnya masih proses, kalau sudah selesai akan langsung dikirim,” terang Amsakar di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (26/2).

Kondisi Batam yang bukan daerah penghasil harusnya menjadi pertimbangan dari pusat untuk memberi izin. Sebab, jika izin diberikan, ia bisa menjamin stok beras di Batam aman dan dari segi harga tak akan diatas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, ia berpendapat jika bulog mempunyai peluang besar mendapat izin impor beras, selain distributor.

“Dalam waktu dekat saya juga ingin mengagendakan pertemuan dengan bulog. Banyak hal yang akan saya bahas. Diantaranya tentang stok beras dan penyaluran raskin ke warga miskin,” imbuh Amsakar.

Selain beras, Amsakar mengaku Pemko Batam juga sempat membahas kondisi Batam dengan FKPD dan tim pengendalian inflasi. Dimana, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa pada bulan Februari akan terjadi deflasi setelah pada Januari sempat inflasi.

“Nah, kami inginnya seimbang, tak apa-apa inflasi asal persentasenya kurang. Jadi seimbang,” ujar Amsakar.

Menurut dia, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang kesiapan menjelang idul fitri. Dimana pada saat itu, dipastikan akan terjadi inflasi dan berpengaruh terhadap harga sejumlah bahan pokok, tiket dan lainnya.

“Nah ini yang harus dicegah, tapi kalau soal tiket, kami tak punya kebijakan untuk bisa mengendalikannya. Kalau untuk harga sembako dan kebutuhan lainnya mungkin bisa distategikan dari sekarang,” imbuh Amsakar. (she)

Update