batampos.co.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini kembali terancam bermasalah. Sebab, hingga sampai saat ini belum ada satupun Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.
“Bisa dipasikan belum ada RKB dibangun,” sesal anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, Selasa (27/2).
Menurut dia, terlambatnya pembangunan RKB ini disebabkan oleh tunda bayar sejumlah proyek di tahun 2017 lalu. Sehingga imbasnya, pemerintah daerah harus menunda pembangunan RKB demi pembayaran proyek yang tertunda tersebut.
“Mulai Desember ada tunda bayar kegiatan sebesar Rp 152 miliar, dan ini harus diselesaikan Pemko. Kemungkinan belanja langsung publik seperti RKB dan Unit Sekolah Baru (USB) baru dilaksanakan bulan Mei atau Juni,” katanya.
Idealnya, kata Riky, RKB sudah dibangun sebelum PPDB dimulai. Apalagi melihat daya tampung sekolah di Batam yang terbatas menjadikan RKB sebagai solusi antisipasi membludaknya PPDB. Selain itu keterbatasan pembangunan RKB juga akan berimplikasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), sebab pembangunan infrastruktur akan tertunda.
Ia menambahkan, keterbatasan RKB juga akan berpotensi terhadap pungutan-pungatan liar yang dilakukan oknum pada saat PPDB. Seperti halnya yang terjadi tahun-tahun lalu, mereka mengatakan sekolah kekurangan RKB, sementara RKB yang dianggarkan dari APBD belum dibangun, sehingga oknum-oknum tersebut meminta uang agar dibangun RKB baru.
“Bisa saja alasan daya tampung terbatas. Bisa diterima kalau kita bangun RKB. Minta bayar Rp 1 juta per siswa. Yang jadi korban orang tua juga. Bisa jadilah orang tuanya punya uang. Kalau tidak, ya tak sekolah,” ucap Riky.
“Mudah-mudahan tim saber pungli proaktif, jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” jelasnya.
Sementara itu, sekretaris komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, tahun ini pemko menganggarkan sekitar Rp 18 miliar untuk pembangun 94 RKB di SD dan SMP. Ia menilai, permasalahan RKB ini hampir terjadi setiap tahun. Ketika minimnya ruang kelas serta terlambatnya pembangunan RKB menyebabkan sekolah kelebihan kapasitas pelajar.
Foto. Dalil Harahap/Batam Pos
“Tradisi tahunan, jadi jangan terkejut setiap tahun pembangunan RKB selalu setelah PPDB,” sesalnya.
Ia mengaku selama 9 tahun di Komisi IV DPRD Batam, selama itu pula merasakan carut marutnya PPDB.
“Setahu saya bukan Rp 152 miliar tunda bayar. Lebih dari itu. Akibatnya apa, pembangunan RKB tertunda dan PPDB juga tak akan jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya,” sesal Udin. (rng)